Menteri Terkait Kemaritiman Indonesia Tak Penuhi Ekspektasi Publik

Kompas.com - 27/10/2014, 04:52 WIB
Penulis Tabita Diela
|
EditorPalupi Annisa Auliani

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah nama yang dipilih Presiden Joko Widodo sebagai pengawal kemaritiman Indonesia disebut berada di luar ekspektasi publik. Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Riza Damanik di Jakarta, Minggu (26/10/2014).

"Saya kira di luar ekspektasi publik. Sebab, kita tidak melihat ada prestasi luar biasa yang dihasilkan beliau-beliau sebelumnya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup rakyat di bidangnya, maupun di antaranya memiliki persoalan dengan kejahatan ekonomi dan sejenisnya," ujar Riza.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada Minggu sore Presiden Joko Widodo mengumumkan Indroyono Soesilo menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Selain itu, ada pula Susi Pudjiastuti yang ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

Riza menambahkan, kemaritiman tidak hanya terkait dengan kedua kementerian tersebut. Menurut dia, kemaritiman juga terkait dengan Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pariwisata.

Kerja sama di antara kementerian-kementerian tersebut selama ini sudah terbukti bukan hal yang mudah. Karena itu, menurut Riza, Presiden harus mendorong koordinasi yang lebih baik di antara kementerian itu sebagai instruksi pertama.

"Tentu kita perlu optimistis, tetapi persoalan koordinasi ini selalu menjadi persoalan dari pemerintahan ke pemerintahan. Maka, selain peran menko, Pak Jokowi juga perlu mendorong koordinasi antar-menko. Karena kemaritiman tidak sekadar di bawah Menko Maritim. Ada kaitannya dengan menko lain, semisal (yang membawahi) PU (Pekerjaan Umum)," imbuh Riza.

Dalam Kabinet Kerja, Presiden Joko Widodo telah memilih Basuki Hadimuljono sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Riza berpendapat, sosok ini pun perlu dicermati. "Sebab, yang bersangkutan punya kinerja buruk saat memimpin penanganan lumpur Lapindo. Kami juga berharap ada perubahan untuk mengakselerasi pembangunan di pesisir pulau-pulau kecil," ujarnya.

Selain berkomentar soal sosok penggawa kemaritiman Indonesia, Riza mengungkapkan pula langkah yang akan diambil KNTI pasca-pengumuman kabinet ini. Menurut dia, KNTI menanti realisasi pembangunan seribu desa pesisir, penyelenggaraan pelayanan informasi bagi nelayan, penguatan kegiatan pasca-produksi, dan usaha mempermudah modal usaha.

Riza pun memastikan KNTI berkomitmen secara aktif berkomunikasi dengan menteri-menteri di Kabinet Kerja. "Tentu (membuka dialog dengan menteri), sebagai organisasi masyarakat nelayan yang tersebar di Indonesia, KNTI berkepentingan membangun komunikasi dengan menteri-menteri terkait, khususnya dalam rangka mempercepat pemulihan perlindungan keluarga nelayan," papar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.