"Kita data ada 5.329 kapal dengan alokasi BBM (bahan bakar minyak) 2,1 juta kiloliter per tahun. Pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 11,5 triliun, PNBP hanya Rp 300 miliar saja. Jelas negara dirugikan Rp 11 triliun. Ini tidak boleh terjadi lagi," kata dia dalam konferensi pers, Jumat (31/10/2014).
Susi bilang, dia ingin mendapatkan hasil yang setara dengan cost atau biaya yang dikeluarkan negara. Menurut dia, PNBP yang hanya sekian ratus miliar itu tidak masuk akal. "Secara commercial sense. It doesn't make sense," ucap Susi.
Atas dasar itu, Susi bilang ingin menata ulang kebijakan yang ada agar kegiatan bisnis kelautan dan perikanan bisa mengikuti kaidah-kaidah lingkungan yang lebih baik, serta memberikan pendapatan negara lebih besar.
Salah satunya dengan membuka akses data kelautan dan perikanan agar semua orang bisa ikut mengawasi. Susi juga mengatakan, sampai saat ini sektor kelautan belum bisa menyejahterakan semua pihak. Sebab, banyak hal yang belum pada tempatnya.
Susi bilang, diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat. "Saya mau membawa semua pemangku kepentingan menjadi active participant," kata dia.
Baca juga: Komentar Susi Pudjiastusi soal Sosok Ignasius Jonan
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanDapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com
Daftarkan EmailPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.