Kompas.com - 31/10/2014, 15:42 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menuturkan, targetnya dalam lima tahun mendatang adalah membuat nelayan tak lagi bergantung pada subsidi pemerintah.

My target in 5 year is government doesn't need to subsidy this industry,” kata Susi dalam konferensi pers, Jumat (31/10/2014).

Lebih lanjut Susi menjelaskan, bukan berarti menghilangkan subsidi untuk nelayan sama sekali. Namun, apa yang dia maksud adalah penerimaan yang diterima negara dari sektor perikanan dan kelautan setimpal dengan subsidi yang diberikan.

Saat ini, anggaran KKP dalam APBN disebutkannya sebesar Rp 7 triliun. Jika ditambah dengan subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp 11,5 triliun, maka totalnya sekitar Rp 18 triliun. Sayangnya, dari belasan triliun subsidi tersebut, negara cuma memperoleh penerimaan Rp 300 miliar.

“Kalau disubsidi Rp 5 triliun, penerimaan kita harus Rp 5 triliun. Kalau subsidi Rp 11 triliun, penerimaan negara harus Rp 11 triliun. That's what, our government budget should be back, should be return,” ucap mantan CEO Susi Air itu.

Dalam kesempatan itu, Susi kepada wartawan juga bercerita bahwa dirinya sempat bergurau dengan pejabat KKP soal besarnya subsidi untuk sektor kelautan dan perikanan. Dia bilang, jika subsidinya sebesar Rp 11 triliun, sebaiknya para nelayan disuruh berhenti melaut.

“Dikasihkan saja ke nelayan kecil Rp 11 triliun per tahun. Mereka akan makmur. It’s a lot of money,” imbuh Susi.

Mengusir penjarah

Sementara itu, saat ditanya perihal masih banyaknya kapal asing yang menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia dengan metode yang merusak lingkungan, Susi menegaskan, pemerintah akan mengusirnya. “Kalau dia tidak mau ikut aturan, ya get out. Dan, you can not fishing in our territorial. Finish,” tegas wanita yang hanya mengantongi ijazah SMP itu.

Susi menyebutkan, KTT Pembangunan Berkelanjutan yang digelar di Johannesburg, Afrika Selatan, pada 2002 ditandatangani oleh hampir seluruh negara di dunia, sebanyak 80 negara. “Kalau dia mau hidup sendiri tidak mau mengindahkan traktat atau agreement yang dibuat mayoritas oleh negara di dunia ini, ya kita akan usulkan negara itu dikucilkan,” tambah Susi.

Dia menyebut akan mengusulkan kepada negara-negara berpengaruh, seperti Amerika Serikat dan Eropa, untuk memboikot negara tersebut. Menurut Susi, cara-cara penangkapan ikan yang merusak lingkungan tidak bisa lagi dibiarkan.

“Dan, I will do anything neccesary, go anywhere, untuk apply that this country should be out of business on fisheries. Because they do not want to take care of what the worlds is agreed about, yaitu sustainable development. I don’t know how I can do it, I will work and do anything necessary to accomplish that,” pungkas Susi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bertemu Farel Prayoga, Erick Thohir Tawari Beasiswa hingga Manggung di Sarinah

Bertemu Farel Prayoga, Erick Thohir Tawari Beasiswa hingga Manggung di Sarinah

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Bandara Kertajati Ditargetkan Layani Penerbangan Umrah November 2022

Bandara Kertajati Ditargetkan Layani Penerbangan Umrah November 2022

Whats New
Syarat dan Cara Tukar Uang Baru 2022 secara Online

Syarat dan Cara Tukar Uang Baru 2022 secara Online

Spend Smart
Hati-hati Uang Palsu, Simak Cara Cek Keaslian Uang Rupiah Baru Tahun Emisi 2022

Hati-hati Uang Palsu, Simak Cara Cek Keaslian Uang Rupiah Baru Tahun Emisi 2022

Whats New
Cerita Erick Thohir di Balik Sukses RI Tangani Pandemi: Kita Sangat Cepat Mengantisipasi...

Cerita Erick Thohir di Balik Sukses RI Tangani Pandemi: Kita Sangat Cepat Mengantisipasi...

Whats New
Cegah Terminal Bus Sepi Penumpang, Kemenhub Terapkan 'Mixed Use', Apa Itu?

Cegah Terminal Bus Sepi Penumpang, Kemenhub Terapkan "Mixed Use", Apa Itu?

Whats New
IHSG Berpotensi Bergerak Dua Arah Hari Ini

IHSG Berpotensi Bergerak Dua Arah Hari Ini

Whats New
Klaim Tunjangan Pengangguran di AS Turun, Wall Street Ditutup Hijau

Klaim Tunjangan Pengangguran di AS Turun, Wall Street Ditutup Hijau

Whats New
Harga Minyak Mentah Dunia Melonjak Hampir 4 Persen, Apa Sebabnya?

Harga Minyak Mentah Dunia Melonjak Hampir 4 Persen, Apa Sebabnya?

Whats New
Cerita Afrizal, Jualan Bumbu di Pasar Sukses Raup Omzet Ratusan Juta, Ini Resepnya

Cerita Afrizal, Jualan Bumbu di Pasar Sukses Raup Omzet Ratusan Juta, Ini Resepnya

Whats New
Pameran IFEX 2022 Resmi Digelar, Diharap Jadi Acuan Industri Furnitur Global

Pameran IFEX 2022 Resmi Digelar, Diharap Jadi Acuan Industri Furnitur Global

Whats New
[POPULER MONEY] BI Luncurkan 7 Pecahan Uang Rupiah Baru | Reaksi Jokowi Atas Mahalnya Harga Tiket Pesawat

[POPULER MONEY] BI Luncurkan 7 Pecahan Uang Rupiah Baru | Reaksi Jokowi Atas Mahalnya Harga Tiket Pesawat

Whats New
KLHK Dorong Produsen AMDK Perbanyak Kemasan Besar agar Daur Ulang Mudah

KLHK Dorong Produsen AMDK Perbanyak Kemasan Besar agar Daur Ulang Mudah

Whats New
Cara Menonaktifkan BPJS Kesehatan secara Online dan Offline

Cara Menonaktifkan BPJS Kesehatan secara Online dan Offline

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.