Gubernur Tak Buat Perizinan "One Stop Service", Jokowi Ancam Stop DAK

"Mulai tahun depan akan kami berikan waktu setahun, setelah itu tidak ada waktu lagi. Pemda yang belum mempunyai one stop service, bisa nanti DAK dihentikan. Bisa kita stop, hitungan DAU-nya dikurangi," ujar Jokowi dalam pertemuan dengan Gubernur, Kapolda, dan Kabinda di Istana Negara, Selasa (4/11/2014).

Jokowi menuturkan bahwa saat ini di beberapa daerah sudah ada tempat one stop service pemberian izin. Namun, masih banyak pula yang belum melakukannya. Sehingga, proses penerbitan izin pun bisa sampai berbulan-bulan.

Menurut Jokowi, hal tersebut selalu dikeluhkan oleh investor. Jokowi pun menyebutkan hasil inspeksi mendadak yang dilakukannya beberapa hari lalu.

"Terakhir, saya ke Palembang, diberi info, urus pembangkit listrik, sudah 6 tahun, tidak selesai. Bayangkan 6 tahun! Ya kalau 1-2 bulan, masih lah (wajar). Tetapi kalau bertahun-tahun pasti keliru, ada yang bermain," ucap Jokowi.

Dia mengingatkan agar semua kepala daerah menyadari betapa pentingnya investasi. Jokowi lalu menjabarkan alokasi anggaran negara yang habis karena subsidi sehingga membuat ruang fiskal yang sedikit.

"APBN kita sangat limit, satu-satunya jalan mempercepat pembangunan adalah lewat investasi. Saya minta seluruh gubernur untuk bisa melaksanakannya, karena kita akan promosi besar-besaran untuk investasi," kata dia.