Kompas.com - 04/11/2014, 14:41 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menginstruksikan penghentian alih muatan kapal ikan (transshipment) di tengah laut. Selain itu, Presiden juga meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatur kembali penangkapan ikan. Pemerintah tidak akan mengizinkan penangkapan ikan oleh nelayan asing atau kapal asing.

Hal itu disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, di Jakarta, Senin (3/11/2014). ”Dalam sidang kabinet, Presiden menyatakan penghentian bongkar muat ikan di laut (transshipment),” katanya.

Oleh karena itu, menurut Andrinof, Menteri Kelautan dan Perikanan akan membuat regulasi terkait pelarangan alih muat kapal di laut dan penangkapan ikan oleh nelayan asing.

Selama ini, praktik transshipment menjadi modus penangkapan ikan secara ilegal atau pencurian ikan. Ikan yang ditangkap langsung dilarikan ke luar negeri melalui alih muatan kapal di tengah laut.

Secara terpisah, Susi Pudjiastuti menyatakan, moratorium izin kapal akan ditindaklanjuti dengan penertiban kapal. Hal itu dikemukakan Susi dalam konferensi pers di Jakarta. Turut hadir Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Suhardi Alius.

Peraturan menteri terkait moratorium izin kapal akan segera diberlakukan dan kini menunggu pengesahan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Moratorium direncanakan berlangsung selama enam bulan.

Selama moratorium berlangsung, pihaknya akan mengkaji zona penangkapan yang stok ikannya rendah dan menutup penangkapan tersebut guna pemulihan sumber daya ikan.

Susi menilai, moratorium izin kapal ikan tidak memangkas penerimaan negara. Penerimaan negara dari kapal ikan besar, khususnya kapal eks impor, masih sangat rendah. Penerimaan negara dari pungutan pengusahaan perikanan (PPP) hanya Rp 30 juta, sedangkan pungutan hasil perikanan (PHP) Rp 60 juta. Bahkan, negara kerap tidak mendapatkan PNBP, PPP, dan PHP. Adapun kapal besar itu berukuran rata-rata di atas 100 gros ton.

”Kapal-kapal eks asing kerap tidak tercatat ekspor ikannya. Mereka (kapal eks impor) hilang ataupun ada, tidak akan mengubah portofolio kita,” ujar Susi.

Dalam moratorium, tidak ada izin baru untuk kapal ikan dan perpanjangan izin kapal beserta seluruh alat tangkap. Kapal yang terbukti melanggar, menggunakan anak buah kapal asing, tidak melaporkan hasil tangkapan, ataupun tidak mendaratkan ikan dicabut izinnya.

Salah kelola

Susi menilai, terjadi kesalahan dalam pengelolaan perikanan, yakni membiarkan kapal ikan asing menangkap ikan dengan berlindung di balik instrumen penanaman modal asing. Ironisnya, ekspor ikan Thailand, Vietnam, Tiongkok, dan Malaysia, dengan wilayah laut yang lebih kecil daripada Indonesia, berkali lipat dibandingkan Indonesia.

Menurut Suhardi, praktik penangkapan ikan ilegal dilakukan oleh kapal ikan legal dan ilegal. Modus pelanggaran antara lain kapal berbendera ganda sehingga leluasa melarikan ikan dari Indonesia ke negaranya. (LKT/FER)

baca juga: Mooryati Soedibyo, Dian Sastro, dan Metakognisi Susi Pudjiastuti

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wacana KA Argo Parahyangan Dihapus demi Kereta Cepat

Wacana KA Argo Parahyangan Dihapus demi Kereta Cepat

Whats New
Volume Impor Tinggi, Utilisasi Kapasitas Industri Baja Nasional Rendah

Volume Impor Tinggi, Utilisasi Kapasitas Industri Baja Nasional Rendah

Whats New
[Kompasianival 2022 Better Lifestyle] Kendaraan Listrik: Masa Depan atau Tren Sesaat?

[Kompasianival 2022 Better Lifestyle] Kendaraan Listrik: Masa Depan atau Tren Sesaat?

Rilis
Luhut Sebut Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bakal Rampung Sesuai Jadwal

Luhut Sebut Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bakal Rampung Sesuai Jadwal

Whats New
Laba Bersih PertaLife Insurance di Kuartal-III 2022 Melonjak 71,04 Persen

Laba Bersih PertaLife Insurance di Kuartal-III 2022 Melonjak 71,04 Persen

Rilis
Hasil Riset Menemukan Perusahaan Startup Masih Kesulitan Rekrut dan Pertahankan Karyawan

Hasil Riset Menemukan Perusahaan Startup Masih Kesulitan Rekrut dan Pertahankan Karyawan

Whats New
Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2 Dimulai, Ini Daftar Perusahaan yang Buka Lowongan

Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2 Dimulai, Ini Daftar Perusahaan yang Buka Lowongan

Work Smart
Jelang Akhir Tahun, Berikut Kebutuhan Elektronik Penunjang Liburan yang Bisa Dibeli di TikTok Shop Grand Sale 12.12 Beserta Promonya

Jelang Akhir Tahun, Berikut Kebutuhan Elektronik Penunjang Liburan yang Bisa Dibeli di TikTok Shop Grand Sale 12.12 Beserta Promonya

BrandzView
Tantangan Keamanan Siber yang Dihadapi Perusahaan di Indonesia

Tantangan Keamanan Siber yang Dihadapi Perusahaan di Indonesia

Whats New
Soal Rencana Pemerintah Mau Bagi-bagi Rice Cooker, Sri Mulyani: Nanti Kami Diskusikan Dulu...

Soal Rencana Pemerintah Mau Bagi-bagi Rice Cooker, Sri Mulyani: Nanti Kami Diskusikan Dulu...

Whats New
Kemenaker Ingatkan Pengambilan BSU di Kantor Pos Berakhir 20 Desember 2022

Kemenaker Ingatkan Pengambilan BSU di Kantor Pos Berakhir 20 Desember 2022

Whats New
Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, Pelita Air Tingkatkan Frekuensi Penerbangan

Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, Pelita Air Tingkatkan Frekuensi Penerbangan

Whats New
Luhut: Pajak Kita Naik Bukan Datang Tiba-tiba dari Batu, Itu Kinerja UMKM

Luhut: Pajak Kita Naik Bukan Datang Tiba-tiba dari Batu, Itu Kinerja UMKM

Whats New
Sandiaga Bidik Nilai Investasi Pariwisata Tembus 8 Miliar Dollar AS

Sandiaga Bidik Nilai Investasi Pariwisata Tembus 8 Miliar Dollar AS

Whats New
Aset Kripto Bakal Diawasi OJK dan BI, Indodax: Kami Berharap Cepat Diputuskan

Aset Kripto Bakal Diawasi OJK dan BI, Indodax: Kami Berharap Cepat Diputuskan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.