Kenaikan Harga BBM, Antara Pilihan dan Janji Politik

Kompas.com - 06/11/2014, 19:15 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berfoto bersama anggota Kabinet Kerja di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/10/2014). Para menteri yang memperkuat Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK secara resmi dilantik. TRIBUN NEWS / DANY PERMANAPresiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berfoto bersama anggota Kabinet Kerja di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/10/2014). Para menteri yang memperkuat Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK secara resmi dilantik.
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com – Pendekatan baru lima tahun ke depan telah jelas disampaikan dalam pidato usai pembacaan sumpah Presiden 2014-2019.

Pertama, pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla akan mewujudkan kemandirian ekonomi. Kedua, dalam membangun ekonomi, Presiden Jokowi-Wapres JK menjanjikan bukan sekadar menciptakan stabilitas makroekonomi dan ikhlim usaha yang sehat, tetapi menggunakan pendekatan hands-on dalam menggerakkan sektor riil dengan mengikutsertakan seluruh pelaku bisnis.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Hendri Saparini mengatakan muncul sejumlah pertanyaan bagaimana pemerintah Jokowi-JK mewujudkan janji politik tersebut seiring dengan rencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

“Setiap kali terjadi perubahan kebijakan terutama untuk administered prices, yang pasti itu adalah pilihan politik. Jadi tidak hanya pertimbangan ekonomi tapi juga politik, seperti kenaikan harga BBM,” kata Hendri ditemui usai mengisi seminar 'Economic Outlook: Indonesia 2015 and Beyond: Reinventing Economic Priorities', Jakarta, Kamis (6/11/2014).

Hendri memastikan kenaikan harga BBM bersubsidi memberikan dampak amat besar terhadap perekonomian. Kenaikan harga BBM bersubsidi tidak semata-mata dilakukan dengan pertimbangan waktu, yakni dilakukan pada inflasi rendah. Pasalnya, pada dasarnya secara kumulatif dampak dari kenaikan harga BBM kan akan dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Hendri menyampaikan, Jokowi-JK berkali-kali mengatakan akan menggunakan pendekatan ekonomi yang berbeda, yakni kemandirian ekonomi, di mana melibatkan seluruh pelaku bisnis, termasuk pelaku bisnis mikro. Padahal, lanjut dia, pelaku bisnis mikro tersebut pasti akan terkena dampak kenaikan harga BBM bersubsidi.

“Pertanyaannya, desain kebijakan kompensasi seperti apa untuk mengeliminir dampak negatifnya tadi?,” imbuh dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lebih lanjut Hendri menuturkan, kalau pemerintah Jokowi-JK nyatanya tidak memiliki desain tersebut, maka pilihan politik menaikkan harga BBM bersubsidi akan memberikan dampak negatif, sama dengan pilihan politik pemerintahan sebelumnya.

“BBM dinaikkan tetapi akan meningkatkan jumlah kemiskinan dan pengangguran. Ini akan menjadi ongkos yang mahal lagi bagi APBN. Jadi, makanya bagi saya ini harus ada perhitungan yang betul-betul, apa desain kebijakan yang akan dilakukan,” tukas Hendri.



25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Fakta Terbaru Hasil Investigasi BRI Life Usai Ada Dugaan Kebocoran Data

Ini Fakta Terbaru Hasil Investigasi BRI Life Usai Ada Dugaan Kebocoran Data

Whats New
Semester I 2021, Astra Graphia Bukukan Pendapatan Bersih Rp 1,25 Triliun

Semester I 2021, Astra Graphia Bukukan Pendapatan Bersih Rp 1,25 Triliun

Rilis
SIDO Mau Bagikan Saham Bonus, Ini Cara Mendapatkannya

SIDO Mau Bagikan Saham Bonus, Ini Cara Mendapatkannya

Earn Smart
Pendaftaran Program Magister Terapan STIP Jakarta Ditutup, Ada 2.710 Peminat

Pendaftaran Program Magister Terapan STIP Jakarta Ditutup, Ada 2.710 Peminat

Rilis
Passing Grade CPNS 2021 Diumumkan Besok

Passing Grade CPNS 2021 Diumumkan Besok

Work Smart
[TREN EKONOMI KOMPASIANA] Menata Ulang Kerja Hybrid | 'Harga Teman', Komponen Harga yang Masih Misteri

[TREN EKONOMI KOMPASIANA] Menata Ulang Kerja Hybrid | "Harga Teman", Komponen Harga yang Masih Misteri

Rilis
Sektor Ketenagalistrikan Indonesia Sumbang 14 Persen Emisi, PLN: Terendah di ASEAN

Sektor Ketenagalistrikan Indonesia Sumbang 14 Persen Emisi, PLN: Terendah di ASEAN

Whats New
Tak Sampai Setahun, Bankir Jerry Ng Jadi Orang Terkaya Nomor 5 di Indonesia

Tak Sampai Setahun, Bankir Jerry Ng Jadi Orang Terkaya Nomor 5 di Indonesia

Whats New
Mengenal Perbedaan Gejala yang Ditimbulkan Varian Delta dan Delta Plus

Mengenal Perbedaan Gejala yang Ditimbulkan Varian Delta dan Delta Plus

Whats New
BTN Targetkan NPL Turun ke 3,9 Persen di Akhir Tahun

BTN Targetkan NPL Turun ke 3,9 Persen di Akhir Tahun

Whats New
IPO Bukalapak Dongkrak Kapitalisasi Pasar BEI hingga RP 87,6 Triliun

IPO Bukalapak Dongkrak Kapitalisasi Pasar BEI hingga RP 87,6 Triliun

Whats New
Tahun Ini BTN Bakal Tutup 29 Kantor

Tahun Ini BTN Bakal Tutup 29 Kantor

Whats New
Tingkatkan Literasi Keuangan Milenial, GoPay Luncurkan FinanSiap

Tingkatkan Literasi Keuangan Milenial, GoPay Luncurkan FinanSiap

Whats New
Terus Tumbuh, Transaksi Digital Bank Danamon Capai 81 Persen

Terus Tumbuh, Transaksi Digital Bank Danamon Capai 81 Persen

Whats New
[TREN WORKLIFE KOMPASIANA] Menjadi Leader Berkarakter | Lingkungan Kerja yang Toxic | Sunk Cost Fallacy, Masa Lalu Memperburuk Keputusan

[TREN WORKLIFE KOMPASIANA] Menjadi Leader Berkarakter | Lingkungan Kerja yang Toxic | Sunk Cost Fallacy, Masa Lalu Memperburuk Keputusan

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X