Atasi Dampak Kenaikan Harga BBM, Jokowi Tak Cukup Bagikan Bantuan Non-Tunai

Kompas.com - 06/11/2014, 22:04 WIB
Presiden Joko Widodo   di dampingi  oleh  Ibu Negara  Iriana peluncuran Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kantor Pos Besar, Jakarta Pusat, Senin (3/11/2014).  Peluncuran kartu  yang  di hadiri  oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani,Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek dan menteri  Kabinet Kerja lainya  tersebut sebagai pemenuhan  janji  Jokowi semasa  kampanye dulu. (Warta Kota/Henry Lopulalan) henry lopulalanPresiden Joko Widodo di dampingi oleh Ibu Negara Iriana peluncuran Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kantor Pos Besar, Jakarta Pusat, Senin (3/11/2014). Peluncuran kartu yang di hadiri oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani,Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek dan menteri Kabinet Kerja lainya tersebut sebagai pemenuhan janji Jokowi semasa kampanye dulu. (Warta Kota/Henry Lopulalan)
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Center of Reforms on Economics (CORE) Hendri Saparini mengatakan, bantuan tunai tidak cukup menjadi kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Apalagi, melihat janji politik pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang ingin menggukana pendekatan berbeda dalam pembangunan ekonomi, yakni kemandirian. “Kalau yang sekarang ini kita dengar adalah menyiapkan Rp 5 triliun untuk 15,5 juta keluarga. Pertanyaannya, impact itu tidak cukup hanya dengan memberikan BLT atau apapun namanya. Ke depan itu harus dilanjutkan lagi,” ucap Hendri, Kamis (6/11/2014).

Kendati begitu, Hendri menuturkan untuk melanjutkan kompensasi tersebut, maka pemerintah harus memperoleh persetujuan dengan DPR lagi. Hendri berharap kompensasi tersebut sudah dimasukkan ke dalam draft RAPBN Perubahan 2015, dan bisa disetujui oleh parlemen.

“Nah memang bagi Indonesia ini tidak semudah negara lain menaikkan harga BBM. Apalagi kita memiliki sistem politik di mana peran dari DPR itu sangat besar di dalam menentukan anggaran maupun Undang-undang,” lanjut Hendri.

Hendri mengatakan, memang kesalahan alokasi anggaran negara yang cukup lama ini memang tidak bisa diselesaikan dalam waktu semalam. Dia juga bilang, harus ada kesabaran serta kesungguhan dari pemerintahan Jokowi-JK untuk mendesain kebijakan.

“Dan jangan sampai kemudian nanti kenaikan harga BBM akhirnya akan menjadi beban bagi APBN,” pungkas Hendri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjualan Listrik Tembus Rp 140,5 Triliun, Laba Bersih PLN Meroket Jadi Rp 6,6 Triliun

Penjualan Listrik Tembus Rp 140,5 Triliun, Laba Bersih PLN Meroket Jadi Rp 6,6 Triliun

Whats New
Wapres Ma'ruf Amin Ingin Wakaf Bisa Berbentuk Saham hingga Deposito

Wapres Ma'ruf Amin Ingin Wakaf Bisa Berbentuk Saham hingga Deposito

Whats New
Wapres Ma'ruf Amin Heran RI Kebanjiran Makanan Halal Impor

Wapres Ma'ruf Amin Heran RI Kebanjiran Makanan Halal Impor

Whats New
Penumpang Kereta di Sumatera Wajib Tunjukan Sertifikat Vaksin

Penumpang Kereta di Sumatera Wajib Tunjukan Sertifikat Vaksin

Whats New
Ini Fakta Terbaru Hasil Investigasi BRI Life Usai Ada Dugaan Kebocoran Data

Ini Fakta Terbaru Hasil Investigasi BRI Life Usai Ada Dugaan Kebocoran Data

Whats New
Semester I 2021, Astra Graphia Bukukan Pendapatan Bersih Rp 1,25 Triliun

Semester I 2021, Astra Graphia Bukukan Pendapatan Bersih Rp 1,25 Triliun

Rilis
SIDO Mau Bagikan Saham Bonus, Ini Cara Mendapatkannya

SIDO Mau Bagikan Saham Bonus, Ini Cara Mendapatkannya

Earn Smart
Pendaftaran Program Magister Terapan STIP Jakarta Ditutup, Ada 2.710 Peminat

Pendaftaran Program Magister Terapan STIP Jakarta Ditutup, Ada 2.710 Peminat

Rilis
Passing Grade CPNS 2021 Diumumkan Besok

Passing Grade CPNS 2021 Diumumkan Besok

Work Smart
[TREN EKONOMI KOMPASIANA] Menata Ulang Kerja Hybrid | 'Harga Teman', Komponen Harga yang Masih Misteri

[TREN EKONOMI KOMPASIANA] Menata Ulang Kerja Hybrid | "Harga Teman", Komponen Harga yang Masih Misteri

Rilis
Sektor Ketenagalistrikan Indonesia Sumbang 14 Persen Emisi, PLN: Terendah di ASEAN

Sektor Ketenagalistrikan Indonesia Sumbang 14 Persen Emisi, PLN: Terendah di ASEAN

Whats New
Tak Sampai Setahun, Bankir Jerry Ng Jadi Orang Terkaya Nomor 5 di Indonesia

Tak Sampai Setahun, Bankir Jerry Ng Jadi Orang Terkaya Nomor 5 di Indonesia

Whats New
Mengenal Perbedaan Gejala yang Ditimbulkan Varian Delta dan Delta Plus

Mengenal Perbedaan Gejala yang Ditimbulkan Varian Delta dan Delta Plus

Whats New
BTN Targetkan NPL Turun ke 3,9 Persen di Akhir Tahun

BTN Targetkan NPL Turun ke 3,9 Persen di Akhir Tahun

Whats New
IPO Bukalapak Dongkrak Kapitalisasi Pasar BEI hingga RP 87,6 Triliun

IPO Bukalapak Dongkrak Kapitalisasi Pasar BEI hingga RP 87,6 Triliun

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X