Atasi Dampak Kenaikan Harga BBM, Jokowi Tak Cukup Bagikan Bantuan Non-Tunai

Kompas.com - 06/11/2014, 22:04 WIB
Presiden Joko Widodo   di dampingi  oleh  Ibu Negara  Iriana peluncuran Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kantor Pos Besar, Jakarta Pusat, Senin (3/11/2014).  Peluncuran kartu  yang  di hadiri  oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani,Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek dan menteri  Kabinet Kerja lainya  tersebut sebagai pemenuhan  janji  Jokowi semasa  kampanye dulu. (Warta Kota/Henry Lopulalan) henry lopulalanPresiden Joko Widodo di dampingi oleh Ibu Negara Iriana peluncuran Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kantor Pos Besar, Jakarta Pusat, Senin (3/11/2014). Peluncuran kartu yang di hadiri oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani,Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek dan menteri Kabinet Kerja lainya tersebut sebagai pemenuhan janji Jokowi semasa kampanye dulu. (Warta Kota/Henry Lopulalan)
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Center of Reforms on Economics (CORE) Hendri Saparini mengatakan, bantuan tunai tidak cukup menjadi kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Apalagi, melihat janji politik pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang ingin menggukana pendekatan berbeda dalam pembangunan ekonomi, yakni kemandirian. “Kalau yang sekarang ini kita dengar adalah menyiapkan Rp 5 triliun untuk 15,5 juta keluarga. Pertanyaannya, impact itu tidak cukup hanya dengan memberikan BLT atau apapun namanya. Ke depan itu harus dilanjutkan lagi,” ucap Hendri, Kamis (6/11/2014).

Kendati begitu, Hendri menuturkan untuk melanjutkan kompensasi tersebut, maka pemerintah harus memperoleh persetujuan dengan DPR lagi. Hendri berharap kompensasi tersebut sudah dimasukkan ke dalam draft RAPBN Perubahan 2015, dan bisa disetujui oleh parlemen.

“Nah memang bagi Indonesia ini tidak semudah negara lain menaikkan harga BBM. Apalagi kita memiliki sistem politik di mana peran dari DPR itu sangat besar di dalam menentukan anggaran maupun Undang-undang,” lanjut Hendri.

Hendri mengatakan, memang kesalahan alokasi anggaran negara yang cukup lama ini memang tidak bisa diselesaikan dalam waktu semalam. Dia juga bilang, harus ada kesabaran serta kesungguhan dari pemerintahan Jokowi-JK untuk mendesain kebijakan.

“Dan jangan sampai kemudian nanti kenaikan harga BBM akhirnya akan menjadi beban bagi APBN,” pungkas Hendri.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X