Berapa Pun Kenaikan Harga BBM Bersubsidi, Pemerintah Perlu Antisipasinya

Berapa pun jumlah kenaikan yang ditetapkan pemerintah, tutur Arief, pemerintah perlu membangun sistem perlindungan sosial maupun sistem jaminan sosial yang komprehensif.

Dia mengungkapkan, sikap PDI Perjuangan sejauh ini cukup jelas, yaitu mendukung proses percepatan kesejahteraan rakyat. Hanya saja, proses tersebut membutuhkan pendanaan yang salah satunya berasal APBN.

"Nah, pendanaan itu salah satunya datang dari APBN. Untuk melakukan proses percepatan itu maka kita memang memandang harus ada pengalihan (subsidi), ya. Subsidi dari konsumtif ke produktif, termasuk rencana penaikan BBM itu," ujar Arief seusai menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Keuangan Inklusif, rangkaian ISEF 2014 di Surabaya, Jumat (7/11/2014).

Mengenai besaran jumlah kenaikan harga BBM, Arief mengaku hal itu merupakan wewenang pemerintah. Kenaikan mulai dari Rp 500 hingga Rp 3.000 masing-masing memiliki efek berbeda. Pemerintah perlu mengantisipasi efek tersebut sejak awal.

"Semakin tinggi kenaikan, implikasi dampak inflasi semakin banyak, jumlah orang miskinnya juga semakin banyak. Maka kemudian atas dasar itu implikasi terhadap makroekonomi dan dampak sosialnya harus dapat dikendalikan sejak awal," imbuh Arief.

Arief menuturkan, pihaknya mendukung penuh tindakan preventif dari pemerintah dengan membangun sistem perlindungan sosial dan sistem jaminan sosial yang komprehensif. Sistem tersebut terdiri dari kesehatan, pendidikan, termasuk bantuan untuk keluarga pra sejahtera atau tidak mampu melalui program Keluarga Sejahtera.

Ketiga "Kartu Sakti" yang dibagikan langsung oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu pun dinilainya efektif. "Apa yang dikerjakan sekarang itu semuanya menyangkut basic needs, kebutuhan dasar dari masyarakat. Jadi sangat efektif," pungkasnya.