Keputusan Susi untuk membekukan izin kapal ini memang belum melibatkan pelaku usaha sebelumnya untuk itu, dia pun meminta maaf. "Saya mohon maaf pada saat memutuskan moratorium saya tidak berkonsultasi sebelumnya dengan stakeholders," kata Susi, saat dialog dengan para pemangku kepentingan di sektor kelautan dan perikanan di Jakarta, Selasa (11/11/2014).
Ia beralasan, diburu waktu untuk segera memberlakukan moratorium ini. "Karena kalau saya berkonsultasi, tiga bulan lagi saya belum tentu bisa (keluarkan moratorium), karena sana enggak bisa, sini engak bisa, sana lobi, sini lobi. DPR keburu jalan, tambah susah lagi saya. (Jadi ini) Aji mumpung," lanjut lulusan Sekolah Menengah Pertama itu, disambut tawa seisi ruangan.
Susi menjelaskan, Presiden Joko Widodo juga sudah memberikan izin padanya untuk pemberlakukan moratorium tersebut. "Saya kembali ke Presiden, saya izin. Saya bilang, kalau Bapak (Jokowi) tidak boleh, saya tidak sanggup meneruskan pekerjaan ini," kata Susi menceritakan permintaannya soal moratorium ke Jokowi.
Menurut Susi, kepada Presiden Jokowi, dirinya juga menjelaskan, bahwa KKKP akan membereskan tata kelola kelautan dan perikanan.
Kepada para pemangku kepentingan, dia mengajak diskusi bersama, tata kelola seperti apa yang akan diberlakukan paska moratorium berakhir, April 2015 mendatang.
baca jga: Secara Terbuka, Menteri Susi Balas Pernyataan Ahli Kelautan ITB
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.