Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BI: Pengaruh Kenaikan Harga BBM terhadap Inflasi Berlangsung Selama 3 Bulan

Kompas.com - 12/11/2014, 11:28 WIB
Kontributor Bandung, Reni Susanti

Penulis


BANDUNG, KOMPAS.com - Bank Indonesia menyatakan, pengaruh kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terhadap inflasi bisa berlangsung dalam beberapa bulan. Kenaikan harga BBM bersubsidi diperkirakan terjadi bulan ini.

"Tekanan kenaikan harga BBM terhadap inflasi diprediksi berlangsung selama tiga bulan," ungkap Gubernur BI Agus Martowardodjo kepada wartawan di Kantor Perwakilan VI BI wilayah Jabar jalan Braga Bandung, Selasa (11/11/2014) malam.

Meski demikian, pihaknya tetap mengantisipasi tekanan inflasi yang terlalu tinggi. Salah satunya, bekerjasama dan berkoordinasi dengan pemerintah melalui Menteri Keuangan, Menko Perekonomian, dan lainnya.

Saat ini, tekanan inflasi hingga Oktober 2014 di hampir seluruh daerah sedikit meningkat akibat kenaikan tarif dasar listrik dan elpiji 12 kg. Bahkan, beberapa daerah seperti Sumatera Barat, Banten, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara mencatat tingkat inflasi cukup tinggi di kisaran 6 persen-7 persen (yoy).

"Tekanan inflasi volatile food di berbagai daerah relatif meningkat seiring masuknya masa tanam di tengah kondisi kekeringan yang semakin meningkat akibat kemarau berkepanjangan," katanya.

Sementara itu, Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara menambahkan, dampak dari kenaikan BBM terhadap tekanan inflasi diperkirakan sekitar 1,2 persen-1,5 persen per kenaikan Rp 1.000/liter.

"Kemungkinan tambahan angka inflasi 1,2 persen-1,5 persen harus benar-benar diantisipasi. Meskipun perkiraan pengaruhnya hanya berlangsung tiga bulan, selebihnya akan kembali normal," katanya.

baca juga: Menteri Susi: Kalau Saya Katakan BBM Bersubsidi Ini Sumber Maksiat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harga Bahan Pokok Sabtu 20 April 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Sabtu 20 April 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Aliran Modal Asing Keluar Rp 21,46 Triliun dari RI Pekan Ini

Aliran Modal Asing Keluar Rp 21,46 Triliun dari RI Pekan Ini

Whats New
Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Whats New
[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

Whats New
Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Whats New
Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Whats New
Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Whats New
Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Whats New
Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Whats New
Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Whats New
OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

Whats New
OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

Whats New
Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com