Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/11/2014, 11:47 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menengarai ada penyelewengan dalam registrasi kapal tangkap di Indonesia. Ia mencontohkan soal kapal Tiongkok yang berbendera Indonesia.

"Secara prinsip, Pemerintah China punya share di tiap kapalnya. Kalau ada yang bilang bisa diregistrasi di Indonesia dengan bendera Indonesia, sayangnya saya kira itu impossible. Itu kemungkinan besar paper fraud (penyelewengan administrasi)," ungkap Susi dalam konferensi pers, Selasa (11/11/2014).

Dia menjelaskan, kapal asing, dalam hal ini Tiongkok, umumnya mendapatkan subsidi dari Pemerintah Tiongkok sebesar 4 miliar dollar AS per tahun. Selain itu, industri perkapalan di Tiongkok juga mendapatkan subsidi dari pemerintahnya sebesar 20 persen.

Susi menuturkan, selama masa moratorium, pihaknya akan melakukan verifikasi kapal-kapal eks asing dengan bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi, PPATK, dan Kepolisian RI.

"Apakah betul kapal itu dibeli Indonesia, apakah ada pembayarannya, apakah di sana (Tiongkok) masih atau sudah tidak tercatat," lanjut Susi.

Dia mengatakan, beberapa hari ini pihaknya telah melakukan konsolidasi dengan operator kapal. Hasilnya, dari enam kapal eks asing, hanya satu yang teregistrasi dan empat sisanya tidak terdaftar. "Jadi kalau yang registered itu ada 1.200, yang unregistered itu ada 6.000 kapal. A big number, dan rata-rata yang 100 GT ke atas," sebut Susi.

Lantas, berapa potensi penerimaan negara yang hilang dari ribuan kapal siluman itu? Susi mengaku mendapatkan informasi dari nelayan Cirebon untuk kapal berukuran 70 GT saja, pendapatannya mencapai Rp 3 miliar per tahun. Dengan asumsi tersebut, dia memperkirakan kapal besar mendapatkan setidaknya Rp 20 miliar-Rp 25 miliar per tahun, sekitar 2,5 juta dollar AS.

"Kalau dikalikan 5.000 kapal, itu berarti ada 12,5 miliar dollar AS. Dan apa yang kita dapat? Nothing. Zero. Employment juga tidak," kata dia.

"Jadi heran, kok saya moratorium ada banyak yang marah. Jadi aneh saya. Itu 12,5 miliar dollar AS. Itu, kita dapat nothing, dan tidak ada yang mikir!" tandas Susi.

Baca juga: Menteri Susi: Kalau Saya Katakan BBM Bersubsidi Ini Sumber Maksiat

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+