SKK Migas: Kadang-kadang Sulit Menjelaskan di Hadapan DPR

"Kadang-kadang sulit menjelaskan di hadapan DPR. Kita selalu berusaha menampilkan yang realistis. Sampai ke DPR, menjelaskannya saja susah. Tidak sama bahasanya, sana politis, kita teknis. Semakin menjelaskan, semakin kita terlihat bodoh," kata dia dalam sambutannya, di Rapat Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) SKK Migas-KKKS 2014, Denpasar, Kamis (13/11/2014).

Atas dasar itu, Widjonarko menegaskan SKK Migas akan mewajibkan adanya transparansi dan interkoneksi data dari KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) dan SKK Migas. Beberapa data yang diinterkoneksikan yakni data pengeluaran, data produksi (lifting), serta data invoice.

Jika semua data sudah terhubung diantara KKKS dan SKK migas, maka lanjut Widjonarko, pemangku kepentingan dari pemerintah juga bisa membaca data tersebut. Misalnya, kata dia Kementerian Keuangan bisa memanfaatkan keterbukaan data sebagai bahan untuk menentukan kebijakan keuangan. Begitu pula dengan Kementerian ESDM.

"Semua ini akan menjadi rujukan dalam perhitungan bagi hasil. Berapa biaya operasi yang dikeluarkan, lalu bagaimana perhitungan pajaknya. Berapa APBN, berapa penerimaan negara, berapa sih cost recovery-nya. Ini akan menjadi parameter dalam mengambil kebijakan," ungkap Widjonarko, kepada wartawan.

Widjonarko bahkan menuturkan, data-data ini nantinya bisa diakses juga oleh lembaga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Badan Pemeriksa Keuangan.

Widjonarko menargetkan modul Sistem Operasi Terpadu (SOT) bisa dirampungkan 2015 dan diimplementasikan secara mandatory, memalui surat edaran.

"Kalau (KKKS) tidak patuh akan ada punishment, tapi tidak bisa punishment yang seperti apa, karena di kontrak tidak ada (aturannya). Tapi di kontrak kan disebutkan hak dan kewajiban. Dan kewajiban mereka adalah memberikan apa yang kita minta sesuai kebutuhan di dalam operasi itu sendiri," kata dia.