Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SKK Migas: Kadang-kadang Sulit Menjelaskan di Hadapan DPR

Kompas.com - 13/11/2014, 13:03 WIB
|
EditorErlangga Djumena

DENPASAR, KOMPAS.com - Pelaksana tugas Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Johannes Widjonarko mengatakan, terkadang sulit menjelaskan kepada anggota dewan di Senayan, misalnya kata dia soal cost recovery yang harus dibayarkan negara.

"Kadang-kadang sulit menjelaskan di hadapan DPR. Kita selalu berusaha menampilkan yang realistis. Sampai ke DPR, menjelaskannya saja susah. Tidak sama bahasanya, sana politis, kita teknis. Semakin menjelaskan, semakin kita terlihat bodoh," kata dia dalam sambutannya, di Rapat Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) SKK Migas-KKKS 2014, Denpasar, Kamis (13/11/2014).

Atas dasar itu, Widjonarko menegaskan SKK Migas akan mewajibkan adanya transparansi dan interkoneksi data dari KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) dan SKK Migas. Beberapa data yang diinterkoneksikan yakni data pengeluaran, data produksi (lifting), serta data invoice.

Jika semua data sudah terhubung diantara KKKS dan SKK migas, maka lanjut Widjonarko, pemangku kepentingan dari pemerintah juga bisa membaca data tersebut. Misalnya, kata dia Kementerian Keuangan bisa memanfaatkan keterbukaan data sebagai bahan untuk menentukan kebijakan keuangan. Begitu pula dengan Kementerian ESDM.

"Semua ini akan menjadi rujukan dalam perhitungan bagi hasil. Berapa biaya operasi yang dikeluarkan, lalu bagaimana perhitungan pajaknya. Berapa APBN, berapa penerimaan negara, berapa sih cost recovery-nya. Ini akan menjadi parameter dalam mengambil kebijakan," ungkap Widjonarko, kepada wartawan.

Widjonarko bahkan menuturkan, data-data ini nantinya bisa diakses juga oleh lembaga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Badan Pemeriksa Keuangan.

Widjonarko menargetkan modul Sistem Operasi Terpadu (SOT) bisa dirampungkan 2015 dan diimplementasikan secara mandatory, memalui surat edaran.

"Kalau (KKKS) tidak patuh akan ada punishment, tapi tidak bisa punishment yang seperti apa, karena di kontrak tidak ada (aturannya). Tapi di kontrak kan disebutkan hak dan kewajiban. Dan kewajiban mereka adalah memberikan apa yang kita minta sesuai kebutuhan di dalam operasi itu sendiri," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal 9 Manfaat Perdagangan Internasional bagi Perekonomian Negara

Mengenal 9 Manfaat Perdagangan Internasional bagi Perekonomian Negara

Earn Smart
Cara Cek Pajak Kendaraan dengan Mudah, Bisa lewat HP

Cara Cek Pajak Kendaraan dengan Mudah, Bisa lewat HP

Spend Smart
Harga BBM Nonsubsidi Berubah Berkala, Masyarakat Perlu Edukasi agar Terbiasa

Harga BBM Nonsubsidi Berubah Berkala, Masyarakat Perlu Edukasi agar Terbiasa

Whats New
Kemenaker: BUMN Bisa Jadi Aktor Penting Terwujudnya Indonesia Emas di 2045

Kemenaker: BUMN Bisa Jadi Aktor Penting Terwujudnya Indonesia Emas di 2045

Rilis
Tumbuh 700 Persen, IBK Indonesia Catatkan Laba Bersih Rp 104 Miliar

Tumbuh 700 Persen, IBK Indonesia Catatkan Laba Bersih Rp 104 Miliar

Whats New
Mayora Group Bangun Pabrik Daur Ulang Plastik Berteknologi 'Food Grade' di Jombang

Mayora Group Bangun Pabrik Daur Ulang Plastik Berteknologi "Food Grade" di Jombang

Whats New
BRI Danareksa Sekuritas Bidik Jumlah Transaksi Bisnis Ritel Brokerage Tumbuh 48 Persen di 2023

BRI Danareksa Sekuritas Bidik Jumlah Transaksi Bisnis Ritel Brokerage Tumbuh 48 Persen di 2023

Whats New
Daftar 4 Bank dengan Aset Terbesar di Indonesia

Daftar 4 Bank dengan Aset Terbesar di Indonesia

Whats New
Berkat Dana Desa, Kemenkeu Sebut Jumlah Desa Tertinggal Turun Jadi 9.221

Berkat Dana Desa, Kemenkeu Sebut Jumlah Desa Tertinggal Turun Jadi 9.221

Whats New
Masuk Tahap Akhir, 99 Persen Nasabah Setuju Restrukturisasi Polis Jiwasraya

Masuk Tahap Akhir, 99 Persen Nasabah Setuju Restrukturisasi Polis Jiwasraya

Whats New
BUMN PT ASDP Buka Banyak Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

BUMN PT ASDP Buka Banyak Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Luhut: 2024 Tidak Ada Proyek Mangkrak, Termasuk 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas

Luhut: 2024 Tidak Ada Proyek Mangkrak, Termasuk 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas

Whats New
BRI Dapat Alokasi KUR dari Pemerintah Rp 270 Triliun di 2023

BRI Dapat Alokasi KUR dari Pemerintah Rp 270 Triliun di 2023

Whats New
Bos PLN Pastikan Indonesia Tidak Bakal Alami Pemadaman Listrik Massal Seperti Pakistan

Bos PLN Pastikan Indonesia Tidak Bakal Alami Pemadaman Listrik Massal Seperti Pakistan

Whats New
Tahun Ini Kemenkeu Alokasikan 'Hadiah' Rp 8 Triliun untuk Pemda Berkinerja Baik

Tahun Ini Kemenkeu Alokasikan "Hadiah" Rp 8 Triliun untuk Pemda Berkinerja Baik

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+