Tekan Pengeluaran APBN, Jokowi Disarankan Lakukan 7 Hal Ini

Kompas.com - 17/11/2014, 08:40 WIB
Presiden Joko Widodo KOMPAS.com/Sabrina AsrilPresiden Joko Widodo
Penulis Dani Prabowo
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi diduga merupakan imbas atas besarnya subsidi yang harus ditanggung APBN. Namun, ada hal lain yang dapat dilakukan pemerintah untuk menekan pengeluaran APBN tersebut.

Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Gerakan Muda Hati Nurani Rakyat (Hanura), Nasrun Marpaung di Jakarta, Minggu (16/11/2014). Menurut dia, setidaknya ada tujuh hal yang dapat dilakukan Jokowi untuk menekan pengeluaran APBN.

"Pertama, menekan biaya pengadaan BBM bersubsidi dengan menata ulang sistem pengadaan dan melakukan efesiensi pada komponen-komponen biaya produksi, transportas, dan distribus," kata dia.

Kedua, memperbaiki cara perhitungan besaran subsidi BBM, dengan terlebih dahulu menghitung harga pokok BBM bersubsidi secara berdaulat dan menggunakannya sebagai patokan dalam menghitung besaran subsidi pada APBN. Kemudian, melakukan pengawasan ketat dan mengambil tindakan tegas, baik terhadap penyelundupan BBM bersubsidi, maupun terhadap praktek-praktek yang merugikan negara dalam tata niaga minyak.

"Keempat, melakukan pengendalian BBM bersubsidi secara sungguh-sungguh dengan membatasi pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, membangun sistem transportasi publik yang layak dan massif. Serta, menuntaskan implementasi kebijakan konversi dan memperlyas infrastruktur penyaluran bahan bakar gas," kata dia.

Kelima, menekan subsidi listrik melalui penggunaan bauran energi yang lebih murah dan ramah lingkungan, serta penajaman sasaran subsidi listrik. Penajaman ini khususnya diarahkan kepada rakyat miskin dan pengusaha kecil, mikro dan koperasi. Dengan demikian, beban biaya listrik yang harus dikeluarkan semakin ringan.

Selain itu, ia menambahkan, pemerintah juga perlu mengoptimalisasi sumber-sumber pendapatan APBN dan meningkatkan tax ratio menjadi 13,5 persen pada realisasi APBN 2015. "Terakhir, pemerintah perlu melakukan penghematan pada pos-pos belanja barang dalam APBN," ujarnya.

baca juga: Susi, Dubes Korsel, dan Pidato Jokowi di APEC

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X