Tegakkan Kedaulatan Rupiah, BI Gandeng Polri

“Penandatanganan PK ini dalam upaya bersama untuk mendorong kedaulatan rupiah. Pedoman Kerja yang ditandatangani tersebut mengatur beberapa tata cara,” kata Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Ronald Waas, di Gedung BI, Denpasar, Kamis (20/11/2014).

PK ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani oleh Gubernur BI dan Kapolri pada 1 September 2014 lalu.

Adapun tata cara yang diatur antara lain, pertama tentang cara penanganan pelaporan dugaan pelanggaran penggunaan uang rupiah di NKRI, dugaan tindak pidana uang rupiah dan tukar menukar data maupun informasi.

Kedua, pembahasan dugaan pelaggaran kewajiban uang rupiah. Ketiga, permintaan dan penyediaan ahli. Keempat, pentitaan, pemeriksaan dan peminjaman barang bukti.

“Juga diatur mengenai tata cara penyerahan, penyimpanan dan pemusnahan barang temuan atau barang bukti. BI sebagai otoritas yang berwenang, akan megambil lagkah dan kewajiban yang diperlukan melalui penerbitan ketentuan, pengawasan, pembinaan, serta penegakan hukum,” tegas Waas.

Selain penandatanganan PK, Debuti Gubernur BI dengan Kabareskrim juga menyaksikan penandatanganan Pokok-Pokok Kesepahaman (PPK) antara Kantor Perwakilan BI Wilayah III (Bali dan Nusa Tenggara) dengan Polda Bali terkait koordninasi penanganan tindak pidana dibidangg sistem Pembayaran dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) atau lebih dikenal dengan money changer atau Pedagang Valuta Asing (PVA).