Pemerintah Bebaskan Biaya Akta Pendirian Koperasi

Kompas.com - 22/11/2014, 19:51 WIB
Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga Ambaranie Nadia K.MMenteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga
Penulis Icha Rastika
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga membebaskan biaya akta pendirian koperasi bagi pelaku usaha mikro. Pembebasan biaya akta pendirian ini merupakan kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI).

"Kita sudah teken MoU (nota kesepahaman) dengan teman-teman notaris bagaimana semangat koperasi tumbuh lagi, membuat usaha mikro bergeliat," kata Puspayoga di Jakarta, Sabtu (22/11/2014).

Ia mengatakan, selama ini pelaku usaha kecil kerap kesulitan modal dalam mengembangkan bisnisnya. Kondisi mereka pun semakin sulit karena sukar memperoleh pinjaman modal dari bank. Atas pertimbangan kondisi tersebut, kata Puspayoga, pihaknya mendorong pelaku usaha kecil untuk membentuk koperasi.

"Cari ke bank kan enggak boleh karena bukan subyek hukum, jadi kita dorong dia buat koperasi," ujar dia.

Oleh karena itu, Puspayoga meminta kepada para notaris untuk membebaskan biaya akta pendirian koperasi oleh pelaku usaha kecil. Jika pun notaris ingin mengenakan biaya, kata Puspayoga, pemerintah berjanji akan memberikan subsidi biaya pembuatan akta pendirian koperasi tersebut.

Ia pun berharap program ini bisa mulai berjalan pada tahun depan. "Baru kemarin kita teken (MoU dengan notaris), mudah-mudahan tahun depan bisa jalan karena kita kan harus sosialisasi dengan notaris-notaris di daerah," sambung Puspayoga.

Politikus PDI-Perjuangan ini juga menyampaikan bahwa koperasi usaha kecil yang tumbuh di Indonesia saat ini mencapai 200.000-an unit. Namun, di antara ratusan unit tersebut, diperkirakan hanya 40.000 unit yang aktif.

Mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Puspayoga menyampaikan bahwa pihaknya akan mengalirkan pemotongan subsidi BBM kepada para pelaku usaha kecil. Salah satu bentuk kompensasi yang akan diberikan kepada pelaku usaha kecil dan koperasi adalah dengan mengadakan pelatihan. "Maksimal Rp 25 juta per satu kali pelatihan. Kita juga harus selektif, bermanfaat ya," ucap dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X