Tak Ada dalam Draf RPJMN, Jembatan Selat Sunda Batal?

Kompas.com - 23/11/2014, 12:44 WIB
Feri dari Pelabuhan Merak, Banten, mengangkut mobil memasuki Pelabuhan Bakauheni, Lampung, beberapa waktu lalu. KOMPAS IMAGES/FIKRIA HIDAYATFeri dari Pelabuhan Merak, Banten, mengangkut mobil memasuki Pelabuhan Bakauheni, Lampung, beberapa waktu lalu.
|
EditorGlori K. Wadrianto
JAKARTA, KOMPAS.com - Proyek senilai ratusan triliun rupiah untuk menghubungkan Jawa-Sumatera, yakni Jembatan Selat Sunda (JSS) belakangan santer dikabarkan dibatalkan realisasinya pada pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Dalam draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2015-2019 pun, tak tertera nama proyek JSS. Padahal, pemerintah sebelumnya pernah mengeluarkan Keputusan Presiden terkait proyek tersebut. Lantas, adakah keputusan pasti bahwa proyek JSS dihentikan sementara waktu?

Deputi Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Dedy S Priatna menerangkan, Keputusan Presiden yang telah dikeluarkan sebelumnya, hanya berbicara tentang badan yang akan melaksanakan proyek.

Keppres bukan berisi perintah melaksanakan proyek tersebut. "Tidak dilaksanakan pun tidak apa-apa. Dicabut (Keppresnya) lebih bagus," tandas Dedy.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Keppres Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tim Nasional Persiapan Pembangunan Jembatan Selat Sunda. Keppres tersebut memutuskan pembentukan Tim Nasional Persiapan Pembangunan Jembatan Selat Sunda yang selanjutnya disebut Tim Nasional.

Tim Nasional diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang pada saat itu dijabat oleh Hatta Rajasa. Wakil ketuanya adalah Menko Politik, Hukum, dan Keamanan. Adapun ketua harian Tim Nasional adalah Menteri Pekerjaan Umum, dengan Wakil Ketua Harian yakni Menteri Perhubungan.

Tim juga memiliki 17 anggota, sudah termasuk Gubernur Provinsi Banten dan Gubernur Provinsi Lampung. Tim Nasional bertugas antara lain melakukan koordinasi persiapan JSS, menyiapkan kajian kelayakan, serta menyusun rencana induk pembangunan JSS.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam Keppres tersebut juga disebutkan; segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Nasional dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X