Lahan Tidur BUMN bakal Dimanfaatkan untuk Kawasan Industri

Kompas.com - 24/11/2014, 19:22 WIB
Ilustrasi. shutterstockIlustrasi.
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Guna mempercepat pengembangan kawasan industri, pemerintah berencana memanfaatkan aset idle, misalnya lahan-lahan mangkrak milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan, pemerintah ingin ada optimalisasi aset dan sumberdaya yang dimiliki oleh BUMN. Hal itu ia sampaikan usai bertemu dengan Menteri BUMN Rini Soemarno, Senin (24/11/2014).

Salah satu kawasan industri yang rencananya akan memanfaatkan lahan tidur BUMN adalah kawasan industri di Lampung. "Kebetulan besok ada kunjungan bapak Presiden ke Lampung, dan itu rencananya mengembangkan suatu kawasan industri terpadu," ujar Sudirman.

Dia menjelaskan, kawasan industri di Lampung itu rencananya mencakup pembangkit listrik, dengan memanfaatkan batu bara milik PT Bukit Asam. Kawasan industri di Lampung nantinya juga akan dihubungkan dengan jalan tol trans Sumatera, serta akses ke pelabuhan.

"Kita mau bicara dengan Pertamina, karena Pertamina punya lahan yang luas sekali di Lampung. Rencananya besok Presiden dan para menteri bicara secara garis besarnya, kemudian dibikin timelines kapan merealisasikan," lanjut Sudirman.

Adapun lahan milik PT Pertamina (Persero) yang bisa dimanfaatkan seluas 3.000 Ha. Namun, sambung Sudirman, pemanfaatan tersebut akan dibicarakan terlebih dahulu lintas kementerian.

Sudirman menambahkan, selain lahan milik Pertamina, tidak tertutup kemungkinan lahan milik ASDP juga akan digunakan sebagai kawasan industri. "Semangatnya kita lihat aset bumn dioptimalkan, untuk percepatan infrastruktur," pungkas dia.

Sebelumnya dikabarkan, pemerintah berencana mengembangkan 16 kawasan industri untuk mendukung realisasi tol laut yang digagas Presiden Joko Widodo. Menurut Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dedy Supriadi Priatna, pemerintah justru akan membayar mahal apabila kapal 3.000 TEus berangkat dari barat penuh, namun pulang dari timur kosong.

"Kawasan industri di Papua, di Maluku harus ada dulu. Kalau tidak ada, akan sama seperti sekarang ini," kata Dedy pada akhir pekan lalu.

Dalam draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, proyek strategis yang akan dibangun untuk mendukung 16 kawasan industri diperkirakan menelan dana Rp 47,67 triliun.

Kebutuhan tersebut terdiri dari proyek bandara senilai Rp 8,2 triliun, proyek jalan sebesar Rp 8,079 triliun, proyek kereta api sebanyak Rp 2,312 triliun, proyek ketenagalistrikan senilai Rp 10,477 triliun, proyek pelabuhan senilai Rp 17,664 triliun, serta proyek sumber daya air sebanyak Rp 939 miliar. (Baca: Dukung Tol Laut Jokowi, Pemerintah Akan Bangun 16 Kawasan Industri)

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X