MEA Tak Ada Artinya bagi Perbankan Indonesia

Kompas.com - 28/11/2014, 06:58 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
DENPASAR, KOMPAS.com - Direktur The Finance Research Eko B Supriyanto menilai kesepakatan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) yang berlaku mulai 2015 belum akan menguntungkan bagi ekspansi bisnis perbankan Tanah Air. Saat ini, kata dia, perbankan nasional sudah didominasi bank asing dan bank lokal yang dimiliki orang asing sehingga diberlakukannya MEA tidak menciptakan kondisi berbeda bagi perbankan nasional.

"MEA buat bank sebenarnya tidak ada artinya, wong sudah masuk semua ke sini," kata Eko dalam diskusi "Sumber Pendanan Perbankan" yang diselenggarakan Bank Tabungan Pensiunan Nasional di Denpasar, Bali, Kamis (27/11/2014) malam. 

Selain itu, menurut Eko, bank nasional saat ini dipersulit untuk membuka cabang di luar negeri, termasuk di ASEAN. Sementara itu, MEA menyebabkan kompetisi di segala bidang di antara negara ASEAN meningkat.

Oleh karena itu, ia menilai bahwa MEA tetap perlu diwaspadai. Pemerintah perlu membangun kesiapan tenaga kerja untuk bersaing dengan tenaga kerja dari negara ASEAN lainnya tahun depan.

"Jangan sampai dia masuk, orang kita enggak kerja," sambung Eko.

Kesepakatan MEA bisa menjadi peluang bagi Indonesia jika dikelola dengan baik. Apalagi, kata Eko, kekuatan MEA sebenarnya tergantung pada Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN. Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar, proporsi GDP yang tinggi, dan wilayah yang luas dibandingkan negara ASEAN lainnya.

"Kita kita tidak kelola dengan baik, bisa balik memukul kita. GDP juga demikian, kita terbesar. Proporsi luas wilayah juga terbesar," kata Eko.

Terkait perbankan nasional, Eko juga menilai jika konsolidasi perbankan Indonesia berlajan lambat dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia. Kedua negara itu sudah lebih dulu membangun mega bank dengan melakukan merger sejumlah bank.

Sementara di Indonesia, lanjut dia, jumlah bank yang ada terlalu banyak sehingga kurang efektif. Eko juga menyebut likuiditas dan masalah permodalan menjadi tantangan Indonesia lima tahun ke depan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian PUPR: 1.400 Hektar Lahan di IKN Nusantara Diminati Banyak Investor

Kementerian PUPR: 1.400 Hektar Lahan di IKN Nusantara Diminati Banyak Investor

Whats New
Di Depan Jokowi, Sri Mulyani Sebut Ekonomi RI dalam Tren Pemulihan Berkat Kerja Keras APBN

Di Depan Jokowi, Sri Mulyani Sebut Ekonomi RI dalam Tren Pemulihan Berkat Kerja Keras APBN

Whats New
Saham Teknologi Lagi-lagi Rontok, IHSG Sesi I Ditutup Melemah

Saham Teknologi Lagi-lagi Rontok, IHSG Sesi I Ditutup Melemah

Whats New
Minta Pemerintah Tak Impor Beras, Jabar dan Jatim: Siap Pasok ke Bulog

Minta Pemerintah Tak Impor Beras, Jabar dan Jatim: Siap Pasok ke Bulog

Whats New
Hadapi Potensi Resesi 2023, Zurich Yakin Industri Asuransi Tetap Tumbuh

Hadapi Potensi Resesi 2023, Zurich Yakin Industri Asuransi Tetap Tumbuh

Whats New
Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Whats New
Kala Buruh dan Pengusah Kompak Tolak Kenaikan Upah Minimum 2023

Kala Buruh dan Pengusah Kompak Tolak Kenaikan Upah Minimum 2023

Whats New
Strategi IndiHome Genjot Kinerja Perusahaan

Strategi IndiHome Genjot Kinerja Perusahaan

Whats New
Vale Bangun Industri Nikel dengan Dana Rp 131 Triliun

Vale Bangun Industri Nikel dengan Dana Rp 131 Triliun

Whats New
Inflasi November 2022 Capai 5,42 Persen, Sektor Transportasi Jadi Penyumbang Terbesar

Inflasi November 2022 Capai 5,42 Persen, Sektor Transportasi Jadi Penyumbang Terbesar

Whats New
Biaya Pembangunan IKN Nusantara, Menteri PUPR: APBN hanya 20 Persen, Selebihnya dari Investasi

Biaya Pembangunan IKN Nusantara, Menteri PUPR: APBN hanya 20 Persen, Selebihnya dari Investasi

Whats New
KB Financial Kembali Suntik Modal ke Bukopin lewat Rights Issue

KB Financial Kembali Suntik Modal ke Bukopin lewat Rights Issue

Whats New
Plus Minus KA Argo Parahyangan Vs Kereta Cepat, Pilih Mana?

Plus Minus KA Argo Parahyangan Vs Kereta Cepat, Pilih Mana?

Whats New
Waspadai Penguatan Dollar AS, Ini Strategi BI Stabilkan Rupiah

Waspadai Penguatan Dollar AS, Ini Strategi BI Stabilkan Rupiah

Whats New
'Ramalan' BI soal Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Tahun Depan

"Ramalan" BI soal Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Tahun Depan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.