Begitu strategisnya jabatan yang menjadi tulang punggung penerimaan negara itu, Kemenkeu mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo. Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo mengatakan, pada awal pekan ini, Presiden memanggil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil.
"Menkeu pernah melaporkan ke Presiden soal seleksi ini. Dan (menurut Presiden) yang penting arahnya terbuka, governance dan bisa dipertanggungjawabkan, kita tidak menutup-nutupi," kata Mardiasmo, Jumat (28/11/2014).
Mardiasmo melanjutkan, dalam tahapan wawancara, panitia seleksi (pansel) yang memiliki hubungan emosional dengan calon, tidak diperkenankan mewawancarai. "Misal, calon tersebut mantan bawahan saya. Maka yang mewawancarai bukan saya, tapi orang lain. Tujuannya agar hasilnya objektif," imbuh Mardiasmo.
Saat ini ada 73 calon yang lolos tahap administrasi dan mengikuti tahap penulisan makalah. Ke-73 calon tidak hanya mendaftar sebagai Dirjen Pajak, melainkan juga Kepala BKF, Kepala BPPK, Staf Ahli OBTI, serta Staf Ahli Penerimaan Negara.
Selama dua hari, yakni Sabtu dan Minggu, tim pansel akan mengoreksi makalah tersebut. Untuk menjaga objektivitas penilaian, tim pansel juga melibatkan pihak independen seperti Bambang Soedibyo, dan Chatib Basri.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanDapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com
Daftarkan EmailPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.