Kompas.com - 04/12/2014, 23:21 WIB
Penulis Tabita Diela
|
EditorPalupi Annisa Auliani
SUBANG, KOMPAS.com - Salah satu target yang dicanangkan oleh Kabinet Kerja di bawah komando Presiden Joko Widodo adalah kedaulatan pangan. Namun, mewujudkan kedaulatan pangan tak cukup dengan pencanangan target semata.

"Kedaulatan pangan itu kata kuncinya ada pada konsistensi regulasi dari pemerintah sendiri. Pertanyaan saya, apakah konsistensi itu bisa dilakukan?" papar Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Persero, Ismed Hasan Putro, di Subang, Jawa Barat, Kamis (4/12/2014).

Berbicara di sela kunjungan Wakil Presiden Jusuf Kalla ke Pabrik Gula (PG) Subang milik PT PG Rajawali II, anak usaha PT RNI Persero di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Subang, Ismed mengatakan perlu ada langkah nyata yang dilakukan pemerintah lewat kementerian terkait untuk bisa mewujudkan target kedaulatan pangan itu.

Selain konsistensi pemerintah dalam mengimplementasikan regulasi, tutur Ismed, pemerintah juga harus mau merombak struktur pemerintahan dan sumber daya manusianya. Menurut dia, pemerintah harus betul-betul mendapatkan sumber daya manusia yang fokus pada kepentingan petani dan kepentingan nasional. 

 
"Apakah pemerintah mau, khususnya Pak Jokowi dan menteri yang ada merombak struktur dan juga SDM yang ada di kementerian masing-masing yang memiliki pola pikir tidak peduli pada petani dan kepentingan nasional. Itu dulu," tegas Ismed.

"Kalau para bawahan yang dipakai oleh menteri untuk membuat kebijakan regulasi terkait pangan amburadul, akan gagal seperti Pak SBY gagal (mewujudkan kedaulatan pangan selama) 10 tahun (menjadi Presiden)," imbuh Ismed. 

 
Ismed menambahkan, penyebab kegagalan mewujudkan kedaulatan pangan selama ini adalah karena ada oknum yang punya kepentingan mengejar rente dan tak punya keberanian untuk mengambil sikap tegas saat memilah kepentingan nasional. Padahal, ujar dia, ketika persoalan SDM ini saja dibenahi, impor pangan sudah akan bisa dihapus.
 
Sebelum membahas industri gula yang dia geluti, Ismed memberikan contoh persoalan cabai. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel menyatakan belum akan mengeluarkan kebijakan impor cabai sekalipun harganya kerap melambung tinggi secara berkala.

Merujuk pada kasus cabai itu, Ismed mengatakan, "Semua sektor pertanian itu akan gagal jika regulasinya tidak konsisten dan SDM-nya tidak dirombak visinya, mindset-nya tidak dirombak, tidak akan (ada kedaulatan)."

"Cabai misalkan. Sekarang Pak Rachmat bilang tidak ada impor cabai walaupun kita kurang (pasokan). Akhirnya kan orang nanam. Itu, sama saja. Tebu juga begitu. Ketika pemerintah konsisten tidak ada impor gula, harus dari dalam negeri apapun yang terjadi, petani kan bersemangat harga gula akan naik," papar dia.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.