Kompas.com - 05/12/2014, 18:30 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah dinilai tak siap berhadapan dengan DPR, terkait kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Salah satu indikator penilaian itu adalah ketidakhadiran Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Sudirman Said dalam dua undangan rapat kerja bersama DPR tanpa alasan yang jelas.

"(Padahal) masyarakat ingin mengetahui apa alasan Presiden Joko Widodo menaikkan harga BBM di saat harga minyak mentah dunia merosot secara tajam sehingga negara-negara lain menurunkan harga minyaknya, bukan menaikkan seperti kita,” kecam Wakil Ketua Komisi VII Fraksi Partai Demokrat, Mulyadi, Jumat (5/12/2014).

Sudirman seharusnya mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR pada 27 November 2014 dan 4 Desember 2014. Mulyadi mengatakan rapat ini sangat penting karena akan mengungkap jawaban pemerintah tentang alasan kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi per 18 November 2014. 

Selama ini, kata Mulyadi, penjelasan pemerintah soal kenaikan harga BBM hanya normatif. DPR, ujar dia, berkewajiban meminta penjelasan kepada pemerintah. "Saya anggap alasan selama ini normatif, maka dari itu kita memerlukan penjelasan yang komprehensif dari Menteri ESDM,: kata dia.

Mulyadi menambahkan, dengan harga Premium Rp 8.500 per liter pada saat harga minyak dunia di kisaran harga di bawah 70 dollar AS per barrel, bisa jadi harga premium sudah sama sekali menggunakan anggaran subsidi pemerintah. "Masyarakat miskin dan hampir miskin sudah tidak disubsidi lagi dengan harga tersebut. Ini salah satu yang mau kami tanya sama Menteri ESDM," ujar dia.

Pemerintah tak siap

Selain ingin tahu alasan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, Mulyadi mengatakan DPR juga menyoroti keputusan pemerintah menjalin kerja sama impor minyak dengan Angola. “Jangan hanya bisa menjelaskan lebih bagus dan menguntungkan, tapi tidak bisa menjelaskan (lebih rinci),” sambung dia.

Mangkirnya Sudirman--sebagai wakil Pemerintah terkait persoalan ini--menurut Mulyadi memperlihatkan bahwa pemerintah tidak siap untuk menjelaskan kepada parlemen. "Terbukti anak buahnya selalu menghindar ketika diundang DPR. Kelihatan sangat tidak siap untuk menjelaskan,: kecam dia.

Menurut Mulyadi, alasan bahwa DPR sedang tak solid sudah tak relevan lagi dikutip Pemerintah sebagai alasan mangkir memenuhi undangan DPR. Terlebih lagi, Menteri ESDM juga diketahui sudah mengikuti rapat dengan enam fraksi dari 10 fraksi yang ada di DPR.

Mulyadi berpendapat, ketidakhadiran Sudirman di kominsinya mencederai sistem ketatanegaraan dan parlemen. "Bila sekali lagi tak hadir (memenuhi undangan), maka (Sudirman) dapat dipanggil paksa," imbuh dia.

Bila ketidakhadiran semacam ini berlanjut, Mulyadi mengatakan wajar bila kemudian DPR tak percaya kepada Pemerintah. "Ngapain juga Jokowi punya menteri sebagai pembantu Presiden? Hanya menjelaskan kepada DPR tidak berani datang," kecam dia.

Pasal 73 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD, menyatakan pejabat negara atau pemerintah yang tiga kali berturut-turut tak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, dapat dipanggil paksa oleh DPR dengan melibatkan kepolisian.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada Aturan PSE , Pemerintah Didorong Percepat Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi

Ada Aturan PSE , Pemerintah Didorong Percepat Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi

Whats New
Harga Gandum Meningkat, Komisi IV Dukung Kementan Perluas Substitusi Pangan Lokal dengan Sorgum

Harga Gandum Meningkat, Komisi IV Dukung Kementan Perluas Substitusi Pangan Lokal dengan Sorgum

Whats New
Mengenal Perusahaan Outsourcing, Penyedia Jasa yang Kerap Dibutuhkan Perusahaan Multinasional

Mengenal Perusahaan Outsourcing, Penyedia Jasa yang Kerap Dibutuhkan Perusahaan Multinasional

Rilis
Atasi Kompleksitas Distribusi ke Warung Kelontong, GoToko Lanjutkan Ekspansi Bisnis

Atasi Kompleksitas Distribusi ke Warung Kelontong, GoToko Lanjutkan Ekspansi Bisnis

Whats New
Dinilai Terlalu Tinggi, Ekonom Usulkan Tarif Ojol Naik Maksimal 10 Persen

Dinilai Terlalu Tinggi, Ekonom Usulkan Tarif Ojol Naik Maksimal 10 Persen

Whats New
Apa Itu Koperasi: Pengertian, Sejarah, Fungsi, Tujuan, dan Prinsipnya

Apa Itu Koperasi: Pengertian, Sejarah, Fungsi, Tujuan, dan Prinsipnya

Earn Smart
7 Cara Membuat CV Lamaran Kerja secara Online, Mudah dan Gratis

7 Cara Membuat CV Lamaran Kerja secara Online, Mudah dan Gratis

Work Smart
Bahlil Sebut Siap-Siap Jika Harga BBM Naik, Ini Kata Sri Mulyani

Bahlil Sebut Siap-Siap Jika Harga BBM Naik, Ini Kata Sri Mulyani

Whats New
Indofood Dukung Bahan Baku Lokal untuk Mi Instan

Indofood Dukung Bahan Baku Lokal untuk Mi Instan

Rilis
Dukung Transformasi Digital, FiberStar dan Huawei Gelar Technofeast

Dukung Transformasi Digital, FiberStar dan Huawei Gelar Technofeast

Rilis
Perkecil Backlog Rumah di RI, Ini Saran Ekonom untuk Pemerintah

Perkecil Backlog Rumah di RI, Ini Saran Ekonom untuk Pemerintah

Whats New
Seputar Masa Percobaan Kerja: Aturan, Upah, dan Batas Waktunya

Seputar Masa Percobaan Kerja: Aturan, Upah, dan Batas Waktunya

Work Smart
Ada Perbaikan di Tol Jakarta-Cikampek, Jasa Marga Pastikan Tak Ada Penutupan Jalan

Ada Perbaikan di Tol Jakarta-Cikampek, Jasa Marga Pastikan Tak Ada Penutupan Jalan

Whats New
Ingin Hemat Beli Kuota Internet? Simak Promo dari GoPay Satu Ini

Ingin Hemat Beli Kuota Internet? Simak Promo dari GoPay Satu Ini

Spend Smart
Kapan PMN Untuk Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Cair? Ini Jawaban Kemenkeu

Kapan PMN Untuk Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Cair? Ini Jawaban Kemenkeu

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.