Pemerintah Didorong Bentuk Direktorat Hilir Batu Bara

Kompas.com - 05/12/2014, 21:20 WIB
Penulis Tabita Diela
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemangku kepentingan di sektor pertambangan menilai, pemerintah perlu membangun direktorat khusus yang fokus mengurus pemanfaatan batu bara di sektor ritel. Dengan cara ini, pemerintah memiliki alat negara yang khusus berkecimpung dalam mendorong hilirisasi.

Hal ini mengemuka di acara pertemuan stakeholder pertambangan di Gedung ESDM, Jumat (5/12/2014) "Kami mendorong pemerintah membuat Direktorat Hilir Batubara agar ada yang fokus mengurus pemanfaatan batu bara di sektor retail, rumah tangga dan industri kecil," ujar Ketua Working Group Kebijakan Pertambangan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Budi Santoso, Jumat (05/12/2014).

Budi menambahkan, saat ini tidak ada yang mengurus batu bara di sektor ritel. Padahal, kebutuhan sektor tersebut tidak bisa begitu saja diserahkan ke pasar. "Yang ritel ini tidak ada yang ngopeni. Tidak bisa diserahkan ke pasar, karena pedagang hanya mengurus yang 500 ribu ton per tahun sampai satu juta ton per tahun. Padahal, ada industri yang hanya butuh 500 ton per tahun. Itu tidak terlayani karena dianggap kecil buat pedagang. Padahal, kalau diagregatkan itu angkabya besar sekali," kata Budi.

Menurut perhitungannya, kebutuhan industri kecil di Pulau Jawa bisa mencapai puluhan juta ton lantaran banyaknya industri di pesisir utara pulau tersebut. Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan briket--nilai tambah batubara. "Perhitungan saya, 1 kg LPG yang di masyarakat harganya Rp 6.000, dengan briket harganya bisa cuma jadi Rp 3.000. Nah, pemerintah sudah tidak lagi mensubsidi, tapi masyarakat dapat sumber bahan bakarnya murah. Nah, sektor ini harus digarap juga oleh pemerintah," ujarnya.

Kebutuhan di sektor industri kecil dan domestik rumah tangga, tutur Budi, bahkan mendesak. Budi mengatakan, masyarakat membutuhkan sumber yang bisa digarap dengan cepat dan terjangkau.

Tidak hanya terjangkau bagi rumah tangga, batu bara pun bisa menjadi sumber energi yang terjangkau bagi pemerintah. Dengan subsidi LPG sebesar Rp 4.000 per kilogram, maka untuk membiayai subsidi bagi 2,5 juta ton LPG, pemerintah perlu mengeluarkan Rp 10 triliun. Mengganti LPG dengan batu bara bisa mengurangi alokasi dana bagi subsidi.

"Kalau misalnya subsidi LPG tadi sekitar Rp 4.000 sampai Rp 6.000, kalau 2,5 juta ton konsumsi LPG diganti batu bara?" katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Viral, Video 3 Pemuda Diturunkan Paksa dari KRL gara-gara 'Ngobrol', Ini Penjelasan KCI

Viral, Video 3 Pemuda Diturunkan Paksa dari KRL gara-gara "Ngobrol", Ini Penjelasan KCI

Whats New
KPPU Soroti Penggunaan Aplikasi MyPertamina untuk Beli Pertalite dan Solar

KPPU Soroti Penggunaan Aplikasi MyPertamina untuk Beli Pertalite dan Solar

Whats New
Menimbang Usulan Kenaikan Tarif Batas Atas Tiket Pesawat

Menimbang Usulan Kenaikan Tarif Batas Atas Tiket Pesawat

Whats New
Pemerintah Garap Potensi Wisatawan Rusia Usai Pertemuan Jokowi-Putin

Pemerintah Garap Potensi Wisatawan Rusia Usai Pertemuan Jokowi-Putin

Whats New
Sandiaga Uno Optimistis Kunjungan Turis Asing Tembus 3,6 Juta Orang pada 2022

Sandiaga Uno Optimistis Kunjungan Turis Asing Tembus 3,6 Juta Orang pada 2022

Whats New
Simak Rincian Kurs Rupiah-Dollar AS di 5 Bank Hari Ini

Simak Rincian Kurs Rupiah-Dollar AS di 5 Bank Hari Ini

Whats New
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 1 Agustus 2022, Ini Alasannya

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 1 Agustus 2022, Ini Alasannya

Whats New
Sandiaga Uno Berencana Buka Penerbangan Langsung Moskow-Denpasar

Sandiaga Uno Berencana Buka Penerbangan Langsung Moskow-Denpasar

Whats New
Pembukaan Sesi I, IHSG Bangkit, Rupiah Masih Terkoreksi

Pembukaan Sesi I, IHSG Bangkit, Rupiah Masih Terkoreksi

Whats New
Jasa Marga Jual 40 Persen Saham Jalan Layang MBZ ke PT Marga Utama Indonesia, Ini Alasannya

Jasa Marga Jual 40 Persen Saham Jalan Layang MBZ ke PT Marga Utama Indonesia, Ini Alasannya

Whats New
Daftar 6 Emiten BUMN yang Bakal Gelar 'Right Issue' pada Tahun 2022

Daftar 6 Emiten BUMN yang Bakal Gelar "Right Issue" pada Tahun 2022

Whats New
Simak Promo Makanan dan Minuman Hari Ini, 2 Douzen Donuts JCO Hanya Rp 109.000

Simak Promo Makanan dan Minuman Hari Ini, 2 Douzen Donuts JCO Hanya Rp 109.000

Spend Smart
Harga Bitcoin Menguat, Kembali ke Level Rp 300 Juta per Keping

Harga Bitcoin Menguat, Kembali ke Level Rp 300 Juta per Keping

Earn Smart
Cara Setor dan Mengambil Uang di ATM BJB Tanpa Kartu

Cara Setor dan Mengambil Uang di ATM BJB Tanpa Kartu

Spend Smart
Terpantau Stabil, Cek Harga Emas Antam Hari Ini

Terpantau Stabil, Cek Harga Emas Antam Hari Ini

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.