Pemerintah Didorong Bentuk Direktorat Hilir Batu Bara

Kompas.com - 05/12/2014, 21:20 WIB
Penulis Tabita Diela
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemangku kepentingan di sektor pertambangan menilai, pemerintah perlu membangun direktorat khusus yang fokus mengurus pemanfaatan batu bara di sektor ritel. Dengan cara ini, pemerintah memiliki alat negara yang khusus berkecimpung dalam mendorong hilirisasi.

Hal ini mengemuka di acara pertemuan stakeholder pertambangan di Gedung ESDM, Jumat (5/12/2014) "Kami mendorong pemerintah membuat Direktorat Hilir Batubara agar ada yang fokus mengurus pemanfaatan batu bara di sektor retail, rumah tangga dan industri kecil," ujar Ketua Working Group Kebijakan Pertambangan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Budi Santoso, Jumat (05/12/2014).

Budi menambahkan, saat ini tidak ada yang mengurus batu bara di sektor ritel. Padahal, kebutuhan sektor tersebut tidak bisa begitu saja diserahkan ke pasar. "Yang ritel ini tidak ada yang ngopeni. Tidak bisa diserahkan ke pasar, karena pedagang hanya mengurus yang 500 ribu ton per tahun sampai satu juta ton per tahun. Padahal, ada industri yang hanya butuh 500 ton per tahun. Itu tidak terlayani karena dianggap kecil buat pedagang. Padahal, kalau diagregatkan itu angkabya besar sekali," kata Budi.

Menurut perhitungannya, kebutuhan industri kecil di Pulau Jawa bisa mencapai puluhan juta ton lantaran banyaknya industri di pesisir utara pulau tersebut. Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan briket--nilai tambah batubara. "Perhitungan saya, 1 kg LPG yang di masyarakat harganya Rp 6.000, dengan briket harganya bisa cuma jadi Rp 3.000. Nah, pemerintah sudah tidak lagi mensubsidi, tapi masyarakat dapat sumber bahan bakarnya murah. Nah, sektor ini harus digarap juga oleh pemerintah," ujarnya.

Kebutuhan di sektor industri kecil dan domestik rumah tangga, tutur Budi, bahkan mendesak. Budi mengatakan, masyarakat membutuhkan sumber yang bisa digarap dengan cepat dan terjangkau.

Tidak hanya terjangkau bagi rumah tangga, batu bara pun bisa menjadi sumber energi yang terjangkau bagi pemerintah. Dengan subsidi LPG sebesar Rp 4.000 per kilogram, maka untuk membiayai subsidi bagi 2,5 juta ton LPG, pemerintah perlu mengeluarkan Rp 10 triliun. Mengganti LPG dengan batu bara bisa mengurangi alokasi dana bagi subsidi.

"Kalau misalnya subsidi LPG tadi sekitar Rp 4.000 sampai Rp 6.000, kalau 2,5 juta ton konsumsi LPG diganti batu bara?" katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

HUT Ke-77 RI, Shopee Tebar Promo Diskon Hingga 50 persen

HUT Ke-77 RI, Shopee Tebar Promo Diskon Hingga 50 persen

Spend Smart
7 Bulan Berjuang Lepas dari 'Jurang' Pailit, Bos Garuda Puji Profesionalitas Para Kru

7 Bulan Berjuang Lepas dari "Jurang" Pailit, Bos Garuda Puji Profesionalitas Para Kru

Whats New
Dari Desa ke Kancah Dunia, Shopee Dukung UMKM Lokal Berjaya di Pasar Global

Dari Desa ke Kancah Dunia, Shopee Dukung UMKM Lokal Berjaya di Pasar Global

Whats New
Erick Thohir: Terminal Kijing Perkuat Ekosistem Industri Pelabuhan Nasional

Erick Thohir: Terminal Kijing Perkuat Ekosistem Industri Pelabuhan Nasional

Whats New
Digugat Rp 11 Triliun di PN Jaksel, Bos Bluebird: Itu Bukan Cerita Baru

Digugat Rp 11 Triliun di PN Jaksel, Bos Bluebird: Itu Bukan Cerita Baru

Whats New
Subsidi Jadi Andalan Pemerintah Cegah Kenaikan Harga Energi

Subsidi Jadi Andalan Pemerintah Cegah Kenaikan Harga Energi

Whats New
“Mainan” Bernama 'Dwelling Time'

“Mainan” Bernama "Dwelling Time"

Whats New
Pelabuhan Pontianak Segera Digantikan Terminal Kijing, Apa Sebabnya?

Pelabuhan Pontianak Segera Digantikan Terminal Kijing, Apa Sebabnya?

Whats New
Bos Garuda: Pandemi Covid-19 Membuka Kotak Pandora Garuda Indonesia

Bos Garuda: Pandemi Covid-19 Membuka Kotak Pandora Garuda Indonesia

Whats New
Dari Fitur Ekspor Produk hingga Voucher Cashback, Ini Rangkaian Fitur Baru Shopee untuk Pengusaha Lokal

Dari Fitur Ekspor Produk hingga Voucher Cashback, Ini Rangkaian Fitur Baru Shopee untuk Pengusaha Lokal

Whats New
Ini Strategi Badan Pangan Nasional Cegah Fluktuasi Harga DOC, Telur dan Daging Ayam

Ini Strategi Badan Pangan Nasional Cegah Fluktuasi Harga DOC, Telur dan Daging Ayam

Whats New
Jelang Pengumuman Inflasi AS, Nilai Tukar Rupiah Ditutup Menguat

Jelang Pengumuman Inflasi AS, Nilai Tukar Rupiah Ditutup Menguat

Whats New
Bank Jago Gandeng GoTo Financial Luncurkan Layanan Jago Merchant, Ini Manfaatnya

Bank Jago Gandeng GoTo Financial Luncurkan Layanan Jago Merchant, Ini Manfaatnya

Whats New
Daftar 100 Perusahaan Terbesar di RI Versi Fortune Indonesia

Daftar 100 Perusahaan Terbesar di RI Versi Fortune Indonesia

Whats New
Melenggang di Zona Hijau, IHSG Ditutup Menguat 0,23 Persen

Melenggang di Zona Hijau, IHSG Ditutup Menguat 0,23 Persen

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.