Usai Moratorium, Menteri Susi Bakal Terapkan Kuota Perikanan Tangkap

Kompas.com - 07/12/2014, 14:30 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan sambutan di acara puncak Hari Ikan Nasional (Harian as), Parkir Timur Senayan, Jakarta, Minggu (30/11/2014) YOGA SUKMANAMenteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan sambutan di acara puncak Hari Ikan Nasional (Harian as), Parkir Timur Senayan, Jakarta, Minggu (30/11/2014)
|
EditorAna Shofiana Syatiri

Sejak pembekuan sementara atau moratorium izin kapal diberlakukan pada 3 November 2014 lalu, hingga saat ini, tercatat sudah ada 53 izin yang dibekukan. Rencananya, kegiatan moratorium akan berakhir pada 30 April 2015 mendatang.

"Minggu pertama moratorium itu ada 8 kapal, dan minggu kelima per 5 Desember ini ada 20 kapal. Total sampai minggu kelima ada 53 kapal," ungkap Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Gelwyn Jusuf, akhir pekan ini.

Gelwyn menjelaskan, rencananya Ditjen Perikanan Tangkap KKP akan mengevaluasi satu per satu perusahaan perikanan, baik dokumen maupun jumlah kapal yang beroperasi. Catatan KKP ada 1.132 kapal yang dibuat di luar negeri. Pihaknya juga akan mengevaluasi perusahaan yang tergolong sebagai purse seine group.

"Apa benar (tangkapannya) didaratkan (di pangkalan), kita lihat historical landing, neraca keuangan, kepatuhan perusahaan membayar pajak. Jadi banyak sekali, tidak hanya stop di dalam operasi," kata Gelwyn.

Selain itu, akan dilihat pula status perusahaan purse seine group, apakah milik pribadi asing yang diatasnamakan orang Indonesia, atau memang ada bill of sale-nya. Gelwyn menambahkan, apakah dalam purse seine group tersebut sudah tidak lagi mempekerjakan anak buah asing (ABK).

Dia menjelaskan, setelah evaluasi menyeluruh selama moratorium selesai, perusahaan perikanan yang beroperasi di Indonesia akan dikelompokkan menjadi tiga klasifikasi. Pertama, perusahaan yang memenuhi seluruh aturan, maka akan diberikan izin operasi kembali. Kedua, perusahaan yang masih harus melengkapi dokumen akan diberikan dispensasi waktu agar bisa kembali beroperasi. Ketiga, perusahaan yang sama sekali tidak pernah mendaratkan hasil tangkapannya di pangkalan meski memiliki izin legal, maka izin operasinya tidak bisa diperpanjang.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.