Usai Moratorium, Menteri Susi Bakal Terapkan Kuota Perikanan Tangkap

Kompas.com - 07/12/2014, 14:30 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan sambutan di acara puncak Hari Ikan Nasional (Harian as), Parkir Timur Senayan, Jakarta, Minggu (30/11/2014) YOGA SUKMANAMenteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan sambutan di acara puncak Hari Ikan Nasional (Harian as), Parkir Timur Senayan, Jakarta, Minggu (30/11/2014)
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Guna menjaga kelestarian hayati, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menerapkan kuota untuk perikanan tangkap. Kuota didasarkan pada potensi yang ada pada tiap Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).

Direktur Sumber Daya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Toni Ruchimat, mengatakan, eksploitasi perikanan tangkap di sebagian besar WPP di Indonesia tergolong over eksplotasi. Dari data yang dihimpun Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Kajiskan) bersama Balitbang KKP, potensi perikanan yang berkelanjutan atau Maximum Sustainable Yield (MSY) dari 11 WPP sebanyak 6,512 juta ton per tahun.

"Dari potensi tersebut, jumlahikan yang boleh ditangkap sebanyak 80 persen, atau sekitar 4,8-5 juta ton," ucap Toni akhir pekan ini.

Namun, jika dibandingkan dengan produksi yang ditangkap, berdasarkan statistik yang dikumpulkan dari 816 pelabuhan perikanan pusat dan daerah, maka kondisi over-eksploitasi perikanan tangkap sudah terjadi sejak 2011. Dengan kata lain, lebih dari lima juta ton ikan dieksploitasi per tahunnya, atau lebih dari 20 juta ton hingga 2014.

"Nah, kondisi seperti itu merupakan sinyal bagi kita. Kalau diteruskan eksploitasinya, sama saja kita makan tabungan," imbuh Toni.

Menurut Toni, moratorium merupakan salah satu langkah yang diambil untuk menata ulang kegiatan perikanan tangkap di Indonesia. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga telah melarang kegiartan alih muatan di tengah laut (transhipment). Sebab, sumber daya ikan akan makin kritis jika illegal and unreported fishing (IU fishing) masih terus-menerus terjadi.

"Nanti (di samping) pengaturan izin, mungkin ada open-close system, juga kita akan mengatur alokasi per WPP, kuota per WPP. Begitu nanti kuota melebihi, ada warning tidak boleh lagi tangkap. (Kalau sudah sesuai kuota) Berarti yang ditangkap (selebihnya) itu sudah ilegal. Ini ke depan yang dalam waktu dekat, kajian ataupun hitungan tentang kuota-kuota per WPP akan segera diselesaikan," jelas Toni.

Ditemui terpisah, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, mengatakan, hingga saat ini, pihaknya belum merampungkan penghitungan kuota per WPP. Susi juga belum tahu kapan kebijakan kuota perikanan tangkap per WPP bisa diterapkan.

"Belum, belum. Masih moratorium," ucap Susi usai berbagi pengalaman di seminar Tanoto Entrepreneurship Series in Partnership with MM-UI, Jumat (5/12/2014).

53 Izin Dibekukan

Sejak pembekuan sementara atau moratorium izin kapal diberlakukan pada 3 November 2014 lalu, hingga saat ini, tercatat sudah ada 53 izin yang dibekukan. Rencananya, kegiatan moratorium akan berakhir pada 30 April 2015 mendatang.

"Minggu pertama moratorium itu ada 8 kapal, dan minggu kelima per 5 Desember ini ada 20 kapal. Total sampai minggu kelima ada 53 kapal," ungkap Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Gelwyn Jusuf, akhir pekan ini.

Gelwyn menjelaskan, rencananya Ditjen Perikanan Tangkap KKP akan mengevaluasi satu per satu perusahaan perikanan, baik dokumen maupun jumlah kapal yang beroperasi. Catatan KKP ada 1.132 kapal yang dibuat di luar negeri. Pihaknya juga akan mengevaluasi perusahaan yang tergolong sebagai purse seine group.

"Apa benar (tangkapannya) didaratkan (di pangkalan), kita lihat historical landing, neraca keuangan, kepatuhan perusahaan membayar pajak. Jadi banyak sekali, tidak hanya stop di dalam operasi," kata Gelwyn.

Selain itu, akan dilihat pula status perusahaan purse seine group, apakah milik pribadi asing yang diatasnamakan orang Indonesia, atau memang ada bill of sale-nya. Gelwyn menambahkan, apakah dalam purse seine group tersebut sudah tidak lagi mempekerjakan anak buah asing (ABK).

Dia menjelaskan, setelah evaluasi menyeluruh selama moratorium selesai, perusahaan perikanan yang beroperasi di Indonesia akan dikelompokkan menjadi tiga klasifikasi. Pertama, perusahaan yang memenuhi seluruh aturan, maka akan diberikan izin operasi kembali. Kedua, perusahaan yang masih harus melengkapi dokumen akan diberikan dispensasi waktu agar bisa kembali beroperasi. Ketiga, perusahaan yang sama sekali tidak pernah mendaratkan hasil tangkapannya di pangkalan meski memiliki izin legal, maka izin operasinya tidak bisa diperpanjang.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BCA Siapkan Rp 400 Miliar untuk Suntik Modal ke Startup

BCA Siapkan Rp 400 Miliar untuk Suntik Modal ke Startup

Whats New
Cara Bayar Pajak Kendaraan Bermotor di Alfamart

Cara Bayar Pajak Kendaraan Bermotor di Alfamart

Whats New
Kejar Target Investasi Rp 1.200 Triliun, Bahlil: Memang Tidak Mudah...

Kejar Target Investasi Rp 1.200 Triliun, Bahlil: Memang Tidak Mudah...

Whats New
Bank Indonesia dan The People’s Bank Of China Sepakat Perbarui Perjanjian Swap Bilateral

Bank Indonesia dan The People’s Bank Of China Sepakat Perbarui Perjanjian Swap Bilateral

Whats New
Pembangunan Ibu Kota Nusantara Terbagi atas 3 Wilayah

Pembangunan Ibu Kota Nusantara Terbagi atas 3 Wilayah

Whats New
Penjelasan Bos Grup Lippo Seputar Aksi XL Axiata Akuisisi Link Net

Penjelasan Bos Grup Lippo Seputar Aksi XL Axiata Akuisisi Link Net

Rilis
Di Hadapan Tony Blair, Jokowi Tegaskan Tak Mau Ekspor Bahan Mentah

Di Hadapan Tony Blair, Jokowi Tegaskan Tak Mau Ekspor Bahan Mentah

Whats New
Bangun Sistem Transportasi IKN Butuh Rp 582,6 Miliar di 2022, Menhub Undang Swasta Berpartisipasi

Bangun Sistem Transportasi IKN Butuh Rp 582,6 Miliar di 2022, Menhub Undang Swasta Berpartisipasi

Whats New
Tumbuh 66,8 Persen, Laba Bersih Bank Mandiri Capai Rp 28 Triliun pada 2021

Tumbuh 66,8 Persen, Laba Bersih Bank Mandiri Capai Rp 28 Triliun pada 2021

Whats New
Pengembangan Kawasan Industri Terus Digenjot

Pengembangan Kawasan Industri Terus Digenjot

Whats New
Mentan RI dan Mentan Australia Bahas 3 Hal Penting, dari Ekspor Beras hingga Impor Daging

Mentan RI dan Mentan Australia Bahas 3 Hal Penting, dari Ekspor Beras hingga Impor Daging

Whats New
Laba BCA Melampaui Perkiraan, Tumbuh 15,8 Persen di 2021

Laba BCA Melampaui Perkiraan, Tumbuh 15,8 Persen di 2021

Whats New
Milenial dan Gen Z Dinilai Perlu Menerapkan Gaya Hidup Minimalis

Milenial dan Gen Z Dinilai Perlu Menerapkan Gaya Hidup Minimalis

Whats New
Mulai 1 Februari 2022, Harga Minyak Goreng Curah Turun Jadi Rp 11.500 Per Liter

Mulai 1 Februari 2022, Harga Minyak Goreng Curah Turun Jadi Rp 11.500 Per Liter

Whats New
Pemerintah Tetapkan Minyak Goreng Merek Paling Mahal Rp 14.000 Seliter

Pemerintah Tetapkan Minyak Goreng Merek Paling Mahal Rp 14.000 Seliter

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.