Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Susi: Tahun Depan, Indonesia Harus Bebas Impor Garam

Kompas.com - 09/12/2014, 17:07 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menargetkan swasembada garam pada 2015. Terkait dengan hal itu, Menteri Susi menggelar rapat koordinasi bersama Menteri Perdagangan Rachmat Gobel.

"Hari ini meeting koordinasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Kementerian Perdagangan. Ada beberapa hal untuk menuju tujuan kabinet kerja, tentang swasembada di negeri kita," kata Susi, Selasa (9/12/2014).

Salah satu poin yang dibahas adalah soal swasembada garam. Menurut Susi, saat ini terlalu banyak produk kelautan dan perikanan yang terpaksa harus didatangkan dari luar negeri, seperti garam, ikan, dan bahkan pakan ikan (fish meal), dengan porsi impor mencapai 80 persen.

Susi mengatakan, salah satu persoalan petani garam adalah hasil produksi yang dihargai secara murah. Dengan menumbuhkan industri garam dan meningkatkan kualitasnya, dia berharap Indonesia bisa mencukupi kebutuhan domestik.

"Maunya dalam satu tahun kita tidak perlu impor lagi, apa pun (garam konsumsi ataupun industri). Yang jelas, kita punya persoalan harga garam murah. Ini harus dibetulkan," ujar Susi.

Menteri Perdagangan Rachmat Gobel dalam kesempatan yang sama mengatakan, tiga kementerian akan membuat peta jalan industri garam untuk mengejar target swasembada. "Harusnya bisa dibuat di dalam negeri sehingga garam industri tidak perlu impor," ucap dia.

Kebutuhan garam nasional sepanjang tahun ini diperkirakan mencapai 3,857 juta ton, terdiri dari garam konsumsi sebanyak 1,728 juta ton, dan garam industri sebanyak 2,128 juta ton. Sementara itu, ketersediaan garam secara keseluruhan mencapai 4,800 juta ton.

Ketersediaan tersebut terdiri dari stok awal sebanyak 666.455 ton, produksi sebanyak 2,1 juta ton, impor sebanyak 1,9 juta ton, dan ekspor sebanyak 3.000 ton. Dari prognosis tersebut, sisa garam tahun ini ditaksir sebanyak 943.809 ton.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IHSG dan Rupiah Berakhir di Zona Merah

IHSG dan Rupiah Berakhir di Zona Merah

Whats New
UOB Indonesia Luncurkan Fitur FSCM, Sasar Perusahaan Rantai Pasok

UOB Indonesia Luncurkan Fitur FSCM, Sasar Perusahaan Rantai Pasok

Whats New
Maybank Punya Shariah Wealth Management, Ini Manfaatnya untuk Nasabah

Maybank Punya Shariah Wealth Management, Ini Manfaatnya untuk Nasabah

Whats New
Judi Online Gunakan QRIS, Komisi XI DPR: BI Harus Evaluasi Sistem Layanan secara Menyeluruh

Judi Online Gunakan QRIS, Komisi XI DPR: BI Harus Evaluasi Sistem Layanan secara Menyeluruh

Whats New
Tepung Bumbu Cap Opung Diluncurkan, Targetkan Pasar di Area Jatim

Tepung Bumbu Cap Opung Diluncurkan, Targetkan Pasar di Area Jatim

Rilis
Jurus Pertamina agar Bright Gas Makin Diterima Pasar

Jurus Pertamina agar Bright Gas Makin Diterima Pasar

Whats New
Mendag: Social Commerce Hanya Boleh Fasilitasi Promosi, Tak Boleh untuk Bertransaksi

Mendag: Social Commerce Hanya Boleh Fasilitasi Promosi, Tak Boleh untuk Bertransaksi

Whats New
Pemerintah Larang 'Social Commerce' Fasilitasi Transaksi Perdagangan

Pemerintah Larang "Social Commerce" Fasilitasi Transaksi Perdagangan

Whats New
QRIS Digunakan untuk Judi 'Online', Pengamat: BI Bersama OJK, PPATK, dan Polri Bisa Blokir

QRIS Digunakan untuk Judi "Online", Pengamat: BI Bersama OJK, PPATK, dan Polri Bisa Blokir

Whats New
Rehabilitasi DAS, Perusahaan Tambang di Dairi Tanam Mangrove di Lahan Seluas 60 Hektar

Rehabilitasi DAS, Perusahaan Tambang di Dairi Tanam Mangrove di Lahan Seluas 60 Hektar

Whats New
Wika Beton Raup Kontrak Rp 4,67 Triliun, Proyek Infrastruktur Masih Dominan

Wika Beton Raup Kontrak Rp 4,67 Triliun, Proyek Infrastruktur Masih Dominan

Whats New
Aplikasi BCA Mobile Alami Gangguan, Ini Respons Manajemen

Aplikasi BCA Mobile Alami Gangguan, Ini Respons Manajemen

Whats New
HCML Didorong Tingkatkan Produksi Gas hingga 500 Juta Standar Kaki Kubik Per Hari

HCML Didorong Tingkatkan Produksi Gas hingga 500 Juta Standar Kaki Kubik Per Hari

Whats New
UOB Targetkan Akuisisi Bisnis Konsumer Citibank Rampung November 2023

UOB Targetkan Akuisisi Bisnis Konsumer Citibank Rampung November 2023

Whats New
Mewaspadai Praktik 'Predatory Pricing' di 'Social Commerce'

Mewaspadai Praktik "Predatory Pricing" di "Social Commerce"

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com