Menteri Pertanian Pesimistis Swasembada Kedelai Terealisasi dalam Setahun

Kekhawatiran Amran ini didasarkan pada harga kedelai yang dinilainya sangat rendah sehingga antusiasme petani untuk menanam kedelai cenderung menurun.

“Coba kita lihat dulu karena harga sangat rendah, sehingga keinginan, antusiasme petani menurun. Lihat nanti ke depan, tapi Insya Allah padi, jagung, Insya Allah tiga tahun bisa kita rebut swasembada,” kata Amran, di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (15/12/2014).

Saat ini, Kementerian Pertanian menargetkan peningkatan produktivitas tanaman dan peningkatan indeks pertanaman. Tanaman yang biasa ditanam satu kali per tahun menjadi dua kali dalam setahun.

Untuk mencapai swasembada padi, Kementerian Pertanian menargetkan produksi 73 juta ton pada tahun 2015. Ada pun jagung, targetnya 20 juta ton pada tahun 2015.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menargetkan swasembada padi, jagung, gula, dan kedelai setidaknya dalam satu tahun ke depan. Menurut Kalla, swasembada pangan merupakan program yang mendesak untuk diwujudkan demi meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, serta menjaga pertumbuhan ekonomi dan keamanan.

Untuk mempercepat tercapainya target ini, pemerintah mengeluarkan surat edaran bersama yang isinya menegaskan diperbolehkannya penunjukkan langsung untuk pupuk, bibit, dan pembangunan irigasi tersier. Ia menilai, penunjukan langsung untuk bibit, pupuk, dan pengadaan irigasi tersier diperbolehkan jika merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

"Bibit ini jelas kualitasnya, jelas harganya, jelas di mana mau ditanam. Karena itulah, sesuai perpres, ada empat hal yang boleh tidak di-tender, yaitu kalau keadaan darurat kayak bencana ini, kalau harganya di bawah Rp 200 juta, harga ditentukan pemerintah, dan kalau agen tender. Tinggal tunjuk langsung saja, dengan harga yang ditentukan," sambung Kalla.

Sementara bibit, pemerintah akan menentukan harganya setelah melalui perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), begitu juga dengan pembangunan irigasi tersier. Menurut Kalla, Kementerian Pekerjaan Umum akan menentukan biaya pembangunan irigasi per kilometer.