Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Pertanian Pesimistis Swasembada Kedelai Terealisasi dalam Setahun

Kompas.com - 15/12/2014, 17:42 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Amran Sulaiman pesimistis bisa mencapai target swasembada kedelai dalam waktu setahun. Menurut Amran, untuk mencapai swasembada kedelai setidaknya diperlukan waktu sekitar tiga tahun.

Kekhawatiran Amran ini didasarkan pada harga kedelai yang dinilainya sangat rendah sehingga antusiasme petani untuk menanam kedelai cenderung menurun.

“Coba kita lihat dulu karena harga sangat rendah, sehingga keinginan, antusiasme petani menurun. Lihat nanti ke depan, tapi Insya Allah padi, jagung, Insya Allah tiga tahun bisa kita rebut swasembada,” kata Amran, di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (15/12/2014).

Saat ini, Kementerian Pertanian menargetkan peningkatan produktivitas tanaman dan peningkatan indeks pertanaman. Tanaman yang biasa ditanam satu kali per tahun menjadi dua kali dalam setahun.

Untuk mencapai swasembada padi, Kementerian Pertanian menargetkan produksi 73 juta ton pada tahun 2015. Ada pun jagung, targetnya 20 juta ton pada tahun 2015.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menargetkan swasembada padi, jagung, gula, dan kedelai setidaknya dalam satu tahun ke depan. Menurut Kalla, swasembada pangan merupakan program yang mendesak untuk diwujudkan demi meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, serta menjaga pertumbuhan ekonomi dan keamanan.

Untuk mempercepat tercapainya target ini, pemerintah mengeluarkan surat edaran bersama yang isinya menegaskan diperbolehkannya penunjukkan langsung untuk pupuk, bibit, dan pembangunan irigasi tersier. Ia menilai, penunjukan langsung untuk bibit, pupuk, dan pengadaan irigasi tersier diperbolehkan jika merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

"Bibit ini jelas kualitasnya, jelas harganya, jelas di mana mau ditanam. Karena itulah, sesuai perpres, ada empat hal yang boleh tidak di-tender, yaitu kalau keadaan darurat kayak bencana ini, kalau harganya di bawah Rp 200 juta, harga ditentukan pemerintah, dan kalau agen tender. Tinggal tunjuk langsung saja, dengan harga yang ditentukan," sambung Kalla.

Sementara bibit, pemerintah akan menentukan harganya setelah melalui perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), begitu juga dengan pembangunan irigasi tersier. Menurut Kalla, Kementerian Pekerjaan Umum akan menentukan biaya pembangunan irigasi per kilometer.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Hadapan Pengusaha, Ganjar Pranowo Beberkan 3 Cara Tarik Modal Asing Masuk ke Indonesia

Di Hadapan Pengusaha, Ganjar Pranowo Beberkan 3 Cara Tarik Modal Asing Masuk ke Indonesia

Whats New
Damri Buka Rute Yogyakarta-Jakarta-Tangerang PP, Ini Tarifnya

Damri Buka Rute Yogyakarta-Jakarta-Tangerang PP, Ini Tarifnya

Spend Smart
E-Commerce RI Sedang Landai, Sinergi TikTok dan Tokopedia Bakal Jadi Angin Segar?

E-Commerce RI Sedang Landai, Sinergi TikTok dan Tokopedia Bakal Jadi Angin Segar?

Whats New
Wamenkeu: Sektor Keuangan Berperan Besar Mendukung Penurunan Emisi

Wamenkeu: Sektor Keuangan Berperan Besar Mendukung Penurunan Emisi

Whats New
IHSG Ditutup Turun Hampir 1 Persen, GOTO, PTRO, dan BREN Jadi Biang Kerok

IHSG Ditutup Turun Hampir 1 Persen, GOTO, PTRO, dan BREN Jadi Biang Kerok

Whats New
Jaga Ketahanan Pangan, Kementan Percepat Penanaman Padi di Kabupaten Bogor

Jaga Ketahanan Pangan, Kementan Percepat Penanaman Padi di Kabupaten Bogor

Whats New
Jadwal MRT dan LRT Jakarta Saat Malam Tahun Baru 2024

Jadwal MRT dan LRT Jakarta Saat Malam Tahun Baru 2024

Whats New
TikTok Shop Buka Lagi, Mendag: Toko Harus di Luar Aplikasi TikTok

TikTok Shop Buka Lagi, Mendag: Toko Harus di Luar Aplikasi TikTok

Whats New
Pergerakan Masyarakat di Jabodetabek Selama Nataru Diprediksi Hampir 15 Juta Orang

Pergerakan Masyarakat di Jabodetabek Selama Nataru Diprediksi Hampir 15 Juta Orang

Whats New
Badan Supervisi Mau Dibawa Kemana?

Badan Supervisi Mau Dibawa Kemana?

Whats New
Ingat, Diskon Tiket Kereta Promo 12.12 Bisa Dibeli Mulai Besok

Ingat, Diskon Tiket Kereta Promo 12.12 Bisa Dibeli Mulai Besok

Whats New
Kata Menhub soal Penambahan Stasiun Kereta Cepat Whoosh di Kopo

Kata Menhub soal Penambahan Stasiun Kereta Cepat Whoosh di Kopo

Whats New
Ganjar Sebut IKN Tak Harus Andalkan Investor, Pengamat: Kalau Saling Menunggu, Ya Tidak Jadi Dibangun...

Ganjar Sebut IKN Tak Harus Andalkan Investor, Pengamat: Kalau Saling Menunggu, Ya Tidak Jadi Dibangun...

Whats New
Di Hadapan Pengusaha, Anies Baswedan: BUMN Tidak Boleh Mematikan Swasta...

Di Hadapan Pengusaha, Anies Baswedan: BUMN Tidak Boleh Mematikan Swasta...

Whats New
Dipicu Diskon, Penjualan Eceran Meningkat hingga November 2023

Dipicu Diskon, Penjualan Eceran Meningkat hingga November 2023

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com