Direktur Utama PII Sinthya Roesly mengatakan, diperlukan koordinasi yang optimal agar masing-masing pihak, baik pemerintah, BUMN, maupun swasta, memahami peran masing-masing dalam penyediaan infrastruktur publik.
"Rencana induk untuk pembangunan infrastruktur nasional yang terintegrasi, program peningkatan kapasitas eksekusi secara nasional yang terstruktur, serta pembangunan proyek-proyek prioritas sebagai upaya 'quick wins' yang dikoordinasi pemerintah secara terpadu, merupakan tiga hal utama yang tampaknya perlu menjadi fokus saat ini," ujar Sinthya, Kamis (18/12/2014).
Sementara itu, Koordinator Sekretariat Tripartit UI-ITB-UGM Danang Parikesit menambahkan, pembangunan infrastruktur nasional masih terbentur berbagai hambatan, termasuk isu pengadaan tanah dan persoalan dalam penuntasan reformasi regulasi di berbagai sektor infrastruktur.
Berbagai kajian membawa kesimpulan tentang pentingnya kembali ke prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan infrastruktur serta pentingnya peran pemerintah. "Yang juga tidak kalah penting adalah penyelenggaraan tata kelola yang baik dalam implementasi pembangunan infrastruktur," ujar Danang.
PII dan Tripartit akan menyerahkan "Kompendium Rekomendasi Kebijakan Infrastruktur" kepada pemerintah yang merupakan hasil kajian studi kasus proyek-proyek infrastruktur.
"Ke depan kami akan bertumpu tidak hanya untuk membangun kapasitas pemda, tapi juga dari sisi civitas akademika yang akan menjadi 'core' menyebarkan pemahaman terkait konsep infrastruktur terutama dengan skema KPS (kerjasama pemerintah swasta)," ujar Sinthya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.