Freeport Minta Kontrak Diperpanjang hingga 2031

Kompas.com - 29/12/2014, 12:00 WIB
Freeport KOMPAS/AGUS SUSANTOFreeport
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Berlarut-larutnya proses renegosiasi PT Freeport Indonesia dengan pemerintah membuat perusahaan tambang emas asal Amerika Serikat itu gelisah.

Hingga lima bulan pasca-meneken kesepakatan amandemen kontrak, Freeport belum mendapatkan kepastian perpanjangan kontrak hingga 2041. Padahal, kesepakatan itu harus dilakukan kedua pihak enam bulan atau berakhir 24 Januari 2015 sejak diteken Agustus 2014.

Dari enam poin yang sudah diteken, lima poin yang sudah disepakati pemerintah dan Freeport, yakni, kewajiban divestasi saham 30 persen ke kepemilikan nasional, kenaikan royalti untuk emas, perak, dan tembaga menjadi masing-masing 3,75 persen, 3,25 persen, dan 4 persen dari harga jual.

Freeport juga bersedia membangun smelter mulai 2017 mendatang dan bersedia menggunakan kandungan lokal, serta menciutkan wilayah operasi tambangnya.

Hanya satu yang belum ada kesepakatan yakni perpanjangan kontrak hingga 2041. Meski begitu, Freeport bersedia jika perpanjangan kontrak dilakukan selama 10 tahun saja hingga 2031.

Menurut Rozik B Soetjipto, Presiden Direktur Freeport Indonesia, pemberian perpanjangan operasi yang diatur dalam draf revisi kontrak akan memberikan kepastian usaha dan investasi.

Apalagi, Freeport janji mengeluarkan 2,3 miliar dollar AS untuk smelter dan eksploitasi tambang bawah bawah tanah (underground) sebesar 9,5 miliar dollar AS, kendati masa berlaku operasi Freeport akan habis pada 2021 mendatang.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Rozik menyatakan, proyek tambang bawah tanah siap dikerjakan. Rencananya, pasca-2017,  Freeport akan menutup tambang terbuka Grasberg, dan tambang yang akan beroperasi hanya blok underground seperti tambang Deep Ore Zone (DOZ), Big Gossan, Grasberg Block Cave, serta Deep Mill Level Zone. Pada tahun tersebut, Freeport juga sudah harus merampungkan konstruksi dan mengoperasikan smelter berkapasitas 400.000 ton copper chatode per tahun.

Karena itu, Freeport meminta pemerintah segera memberikan kepastian perpanjangan operasi untuk 10 tahun pertama dalam revisi kontrak. "Minimal itu jangka waktu untuk pengembalian modal, karena tambang underground baru berproduksi penuh pasca 2022 dan smelter membutuhkan kapasitas penuh juga," kata dia kepada KONTAN, pekan lalu.

Terbentur aturan

Sejatinya dalam memorandum of understanding (MoU) amandemen kontrak dengan Freeport pada Agustus 2014 lalu, pemerintah telah memberikan kepastian perpanjangan operasi untuk dua periode hingga 2041 mendatang.

Syaratnya, Freeport harus memenuhi komitmen salah satunya telah berhasil merealisasikan investasi pembangunan smelter dan tambang underground.

Selain itu, pemerintah juga tak bisa gegabah memberikan perpanjangan kontrak lantaran ada aturan yang mengatur. Pemberian perpanjangan operasi tersebut harus memenuhi ketentuan perundangan yakni PP Nomor 23/2010 yang telah diperbarui dengan PP Nomor 77/2014. Di mana, perpanjangan operasi bagi kontrak karya baru bisa diberikan dua tahun sebelum masa kontrak habis, dan pola konsesinya berubah menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Sukhyar, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM belum mau membeberkan apakah pemerintah setuju dengan keinginan Freeport. "Nanti dijelaskan Menteri ESDM Sudirman Said," ujarnya singkat. (Muhammad Yazid)

Baca tentang


Sumber Kontan
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IHSG dan Rupiah Ditutup Menguat

IHSG dan Rupiah Ditutup Menguat

Whats New
Sri Mulyani Minta Pemda Ikut Bantu Siapkan Anggaran untuk Vaksinasi

Sri Mulyani Minta Pemda Ikut Bantu Siapkan Anggaran untuk Vaksinasi

Whats New
Ciri-ciri Pinjol Ilegal, Tawarkan Pinjaman lewat SMS atau WhatsApp

Ciri-ciri Pinjol Ilegal, Tawarkan Pinjaman lewat SMS atau WhatsApp

Whats New
Pembangunan Jembatan Aek Tano Ponggol Ditargetkan Rampung 2022

Pembangunan Jembatan Aek Tano Ponggol Ditargetkan Rampung 2022

Whats New
BPK: 443 Pemda Belum Mandiri, Masih Bergantung ke Pemerintah Pusat

BPK: 443 Pemda Belum Mandiri, Masih Bergantung ke Pemerintah Pusat

Whats New
Daftar Instansi yang Buka Formasi CPNS 2021 untuk Lulusan SMA

Daftar Instansi yang Buka Formasi CPNS 2021 untuk Lulusan SMA

Work Smart
Kemendag Sebut Sepatu Olahraga Topang Kenaikan Ekspor Alas Kaki RI

Kemendag Sebut Sepatu Olahraga Topang Kenaikan Ekspor Alas Kaki RI

Whats New
Simak Daftar Lengkap Besaran UMR Yogyakarta Tahun 2021

Simak Daftar Lengkap Besaran UMR Yogyakarta Tahun 2021

Whats New
Utang Membengkak, BPK Khawatir Pemerintah Tak Sanggup Bayar

Utang Membengkak, BPK Khawatir Pemerintah Tak Sanggup Bayar

Whats New
Akibat Pengetatan Larangan di China, Kapitalisasi Aset Kripto Tergerus Rp 4.320 Triliun

Akibat Pengetatan Larangan di China, Kapitalisasi Aset Kripto Tergerus Rp 4.320 Triliun

Whats New
[TREN KARIER KOMPASIANA] Rahasia Karyawan Mencapai Kinerja Terbaik | Pelamar Kerja yang Pemalu | Membangun Personal Branding

[TREN KARIER KOMPASIANA] Rahasia Karyawan Mencapai Kinerja Terbaik | Pelamar Kerja yang Pemalu | Membangun Personal Branding

Rilis
PPKM Mikro Diperketat, Pengelola Pusat Perbelanjaan Minta Insentif Pajak

PPKM Mikro Diperketat, Pengelola Pusat Perbelanjaan Minta Insentif Pajak

Whats New
Lagi, Kredivo Dapat Suntikan Dana Segar Rp 1,4 Triliun

Lagi, Kredivo Dapat Suntikan Dana Segar Rp 1,4 Triliun

Rilis
BPK Berikan Opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020

BPK Berikan Opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020

Whats New
Ivermectin Sudah Dapat Izin Edar, Erick Thohir Ingatkan Penggunaannya Harus Pakai Resep Dokter

Ivermectin Sudah Dapat Izin Edar, Erick Thohir Ingatkan Penggunaannya Harus Pakai Resep Dokter

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X