Anggaran Subsidi BBM Dipangkas Jadi Kurang dari Rp 50 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan bahwa pemerintah akan memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM) menjadi kurang dari Rp 50 triliun pada tahun depan. Dengan demikian, anggaran yang semula dialokasikan untuk subsidi BBM bisa dialihkan untuk kegiatan yang lebih produktif.

"Subsidi yang semula direncanakan Rp 275 triliun, perkiraan kita tahun depan kurang dari Rp 50 triliun. Jadi artinya kita bisa alihkan anggaran yang semula untuk subsidi menjadi anggaran yang lebih produktif," kata Kalla dalam sambutannya pada saat menutup perdagangan saham akhir tahun di Bursa Efek Jakarta, Selasa (30/12/2014).

Menurut Kalla, besaran subsidi BBM yang ditetapkan untuk tahun depan menyesuaikan harga minyak dunia yang terus anjlok. Kalla melanjutkan, ke depannya pemerintah akan mulai memperbaiki infrastruktur yang kerap dikeluhkan sebagai penghalang investasi. Pada satu hingga dua tahun ke depan, menurut dia, masyarakat baru bisa merasakan manfaat dari pengurangan subsidi BBM ini.

Di samping memperbaiki masalah devisit anggaran, lanjut dia, pemerintah akan memperbaiki kecepatan pelayanan publik terkait investasi. Pemerintah juga akan melakukan penghematan anggaran belanja di lingkungan birokrasi.

"Ketiganya, pemerintah akan menghemat hal-hal yang menjadi bagian beratnya birokrasi di republik ini. Adalah macam anggaran-anggaran perjalanan, rapat yang tidak perlu, rekrutmen, lembaga yang kebanyakan kita potong, ini Yuddy (Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi) nih tukang potongnya. Sehingga semuanya akan lebih efisien," papar Kalla.

Hal lainnya yang akan akan diperbaiki pemerintah ke depannya mengenai cadangan devisa. Kalla menyayangkan cadangan devisa Indonesia yang saat ini hanya sekitar 100 miliar dollar AS.

"Kenapa itu terjadi karena terjadi perilaku ekspor yang kita tidak kontrol dengan baik. Persepsi eksportir ialah kalau kapal antre angkut batubara, angkut sawit, apa saja keluar itu dianggap sukses tapi bagi pemerintah yang dianggap sukses kalau devisa masuk," ucap dia.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil menyampaikan bahwa pihaknya akan mengumumkan kebijakan baru terkait harga Bahan Bakar Minyak pada Rabu (31/12/2014) sekitar pukul 09.00 WIB. Sofyan membenarkan kebijakan baru yang akan diumumkan tersebut berkaitan dengan subsidi tetap BBM.