Premium Tak Lagi Disubsidi, Ini Tanggapan Bos Pertamina

Dwi menuturkan Pertamina memang harus berkembang. Biaya distribusi premium yang ditanggung pemerintah sebesar 2 persen diharapkan bisa menambah permodalan untuk melakukan investasi di fasilitas penyimpanan (storage), serta upgrading kilang.

Dwi mengatakan, ongkos distribusi premium berbeda-beda di luar Jawa. “Jadi oleh arena itu, internal Pertamina harus cross-subsidi antara hasil (penyaluran) di Jawa dan di luar Jawa,” kata Dwi, Rabu (31/12/2014).

Dwi memastikan, Pertamina tidak lagi menerima subsidi dari penyaluran premium. Sebagai gantinya, pemerintah menanggung 2 persen ongkos distribusi Pertamina.

Menteri Badan Usaha Milik Negar (BUMN) Rini Soemarno menegaskan, dengan penugasan ini Pertamina memiliki tanggung jawab agar tidak ada kelangkaan premium di Indonesia. “Supaya efisien dan siapa menyediakan BBM di seluruh Indonesia,” ujar Rini.

Direktur Pengolahan Pertamina, Ahmad Bambang berharap, ongkos angkut 2 persen yang ditanggung Pemerintah cukup untuk mengurangi beban distribusi. Sebab, sepanjang tahun ini Pertamina mengalami kerugian distribusi solar sekitar lebih dari 140 juta dollar AS.

“Tapi kalau premium masih untung 150 juta dollar AS,” kata dia.

“In Sya Allah dengan mekanisme ini, tahun depan untung. Sebetulnya kan rugi, tapi kita usahakan bisa untung,” ucap Ahmad.