Perusahaan Nakal Pengerah TKI Masuk Daftar Hitam

Kompas.com - 02/01/2015, 15:13 WIB
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri kompas.com/dani prabowoMenteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Tenaga Kerja mencabut surat izin penempatan terhadap perusahaan pengerah tenaga kerja Indonesia swasta yang nakal. Penanggung jawab perusahaan yang nakal itu juga dimasukkan ke dalam daftar hitam selama lima tahun.

Sepanjang 2014, Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) mencabut surat izin penempatan (SIP) terhadap 26 perusahaan pengerah tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS).

Menteri Tenaga Kerja M Hanif Dhakiri menyampaikan hal itu di Jakarta, Rabu (31/12). Kebijakan memasukkan penanggung jawab PPTKIS ke dalam daftar hitam tercantum dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Tata Cara Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan SIP PPTKIS.

”Selama lima tahun, penanggung jawab PPTKIS dilarang berbisnis pengiriman tenaga kerja Indonesia. Saya harap ini bisa menimbulkan efek jera,” kata Hanif.

Kedua puluh enam perusahaan tersebut dianggap melakukan pelanggaran berat aturandalam Undang-Undang Nomor  39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, khususnya Pasal 13-17.

Pasal-pasal itu mengatur hak dan kewajiban PPTKIS, di antaranya memiliki SIP aktif, unit pelatihan kerja, dan penampungan.

Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kemenaker Guntur Witjaksono mengatakan, 26 PPTKIS itu juga dinilai tidak memanusiakan calon buruh migran di tempat penampungan.

Celah hukum

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Natalis Pigay mengapresiasi sikap Kemenaker memasukkan penanggung jawab PPTKIS ke dalam daftar hitam. Kebijakan itu dinilai bisa membuat pengusaha mendapat cap buruk.

”Setelah lima tahun, pengusaha yang ingin mendirikan PPTKIS baru akan sulit karena pemerintah selaku pemberi izin melihat riwayatnya,” katanya.

Kendati demikian, Natalis mengkritik kebijakan Kemenaker itu yang masih punya celah hukum. Ada kemungkinan penanggung jawab nakal mendirikan PPTKIS baru atas nama kerabatnya.

Berdasarkan pengamatan Natalis, sebagian besar pemilik dari 518 PPTKIS yang ada berkerabat.

Analis Kebijakan Migrant Care Wahyu Susilo berpendapat serupa. Pencabutan SIP hingga memasukkan penanggung jawab ke dalam daftar hitam harus ditindaklanjuti dengan reformasi di dalam tubuh Kemenaker yang selama ini kerap membiarkan PPTKIS nakal. (MED)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Kebijakan Kontroversial Edhy Prabowo | Maybank Ganti Uang Winda Earl

[POPULER MONEY] Kebijakan Kontroversial Edhy Prabowo | Maybank Ganti Uang Winda Earl

Whats New
Cek Rekening, Subsidi Gaji Rp 1,2 Juta untuk Tahap V Termin Kedua Telah Disalurkan

Cek Rekening, Subsidi Gaji Rp 1,2 Juta untuk Tahap V Termin Kedua Telah Disalurkan

Whats New
Pandemi Bikin Transaksi Belanja Online Produk Kosmetik Naik 80 Persen

Pandemi Bikin Transaksi Belanja Online Produk Kosmetik Naik 80 Persen

Spend Smart
Gara-gara Rambut Susah Diatur, Akhirnya Mulai Bisnis Pomade Buatan Sendiri

Gara-gara Rambut Susah Diatur, Akhirnya Mulai Bisnis Pomade Buatan Sendiri

Smartpreneur
AirAsia Dapat Peringkat Tertinggi untuk Health Rating Versi Airlinerating

AirAsia Dapat Peringkat Tertinggi untuk Health Rating Versi Airlinerating

Rilis
Mendag Dorong UMKM Pasarkan Produk Secara Offline dan Online di Masa Pandemi

Mendag Dorong UMKM Pasarkan Produk Secara Offline dan Online di Masa Pandemi

Whats New
Sejumlah Program di Sektor Ketenagakerjaan Ini Bantu 32,6 Juta Orang Selama Pandemi, Apa Saja?

Sejumlah Program di Sektor Ketenagakerjaan Ini Bantu 32,6 Juta Orang Selama Pandemi, Apa Saja?

Whats New
Perlu Diskresi untuk Koperasi Multipihak

Perlu Diskresi untuk Koperasi Multipihak

Whats New
Wamendag: RCEP Bakal Berkontribusi Besar pada Ekonomi ASEAN

Wamendag: RCEP Bakal Berkontribusi Besar pada Ekonomi ASEAN

Whats New
IPC Lanjutkan Pembangunan Terminal Kalibaru, Ditargetkan Beroperasi 2023

IPC Lanjutkan Pembangunan Terminal Kalibaru, Ditargetkan Beroperasi 2023

Rilis
Ignasius Jonan Diangkat Jadi Komisaris Independen Sido Muncul

Ignasius Jonan Diangkat Jadi Komisaris Independen Sido Muncul

Whats New
Menaker: 2,1 juta Korban PHK Harusnya Dapat Karpet Merah, Hanya 95.559 yang Lolos Kartu Prakerja!

Menaker: 2,1 juta Korban PHK Harusnya Dapat Karpet Merah, Hanya 95.559 yang Lolos Kartu Prakerja!

Whats New
5 Tahun Beroperasi, Mandiri Capital Suntik Dana ke 14 Startup dengan Total Rp 1 Triliun

5 Tahun Beroperasi, Mandiri Capital Suntik Dana ke 14 Startup dengan Total Rp 1 Triliun

Whats New
Jelang Natal dan Tahun Baru, DAMRI Siapkan Ribuan Armada Bus Sehat

Jelang Natal dan Tahun Baru, DAMRI Siapkan Ribuan Armada Bus Sehat

Rilis
Profil Edhy Prabowo: Mantan Prajurit, Jagoan Silat, hingga Pengusaha

Profil Edhy Prabowo: Mantan Prajurit, Jagoan Silat, hingga Pengusaha

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X