Biarlah Premium Dilepas ke Pasar, Asal Harga Bahan Pokok Terjangkau

Kompas.com - 03/01/2015, 15:39 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah memutuskan melepas harga bahan bakar minyak (BBM) beroktan 88 atau yang dikenal dengan sebutan bensin premium pada mekanisme pasar. Konsekuensinya, ke depan, harga premium pun bergerak naik-turun mengikuti pergerakan harga minyak dunia.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Srihartati menengarai, ada kemungkinan keputusan pemerintah itu menyebabkan harga-harga kebutuhan berfluktuasi. “Itu pasti menimbulkan gejolak,” kata Enny kepada Kompas.com, Sabtu (3/1/2015).

Menurut Enny, harga premium bisa jadi dinaik-turunkan oleh pemerintah menyesuaikan harga pasar dunia. Namun, dia berharap, jika kenaikan harga minyak dunia tidak terlalu signifikan, sebaiknya pemerintah tidak ujuk-ujuk ikut menaikkan harga premium. “Kalau naiknya Rp 100 misalnya, belum perlu saya rasa,” imbuh Enny.

Terlepas dari fluktuasi harga premium itu sendiri, Enny meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan stabilitas harga kebutuhan pokok. Selama ini, bobot BBM dalam perhitungan inflasi Badan Pusat Statistik (BPS), tidaklah pasti.

“Itu yang selama ini tidak pernah dibuka. Jangan-jangan selama ini ada missed. Kenapa misalnya harga bawang dan cabai yang naiknya besar, lebih menentukan inflasi,” jelas Enny.

Padahal, premium –seperti halnya solar– juga banyak digunakan untuk kegiatan ekonomi, seperti distribusi barang dan orang atau transportasi. Namun, toh jika pemerintah bersikukuh BBM tidak memberikan andil besar terhadap inflasi, maka Enny berpendapat pasokan bahan pangan wajib stabil.

“Inflasi itu kuncinya bahan makanan pokok (pangan). Itu yang mempunyai dampak signifikan. Katakanlah biaya distribusi –karena premium di lepas ke pasar– tidak bisa dijaga lagi, pemerintah harus menjaga kepastian pasokannya,” ucap Enny.

Enny lebih lanjut menuturkan, mumpung Perum Bulog baru saja mengalami penyegaran, pemerintah seharusnya bisa menggenjot peran Bulog sebagai stabilisator harga-harga.

Membiasakan masyarakat

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil menilai, keputusan pemerintah untuk melepas premium kepada mekanisme pasar bertujuan untuk membiasakan masyarakat agar tak tergantung pada subsidi. Dia berharap, dengan begitu, masyarakat lebih bijak dalam mengonsumsi BBM.

Sofyan juga mengatakan, pemerintah belum berencana akan memberikan subsidi lagi pada premium, kalaupun harga minyak dunia bullish pada tahun ini. “Jangan bicara itu (subsidi) dulu. Yang penting sekarang kita lepaskan pada harga keekonomian biar masyarakat terbiasa dengan harga keekonomian. Dan itu akan membuat masyarakat berhemat. Karena energi biar bagaimana pun adalah barang langka,” ucap Sofyan, kemarin.

Lebih lanjut, Sofyan menuturkan, masyarakat pun nantinya akan terbiasa dengan naik-turunnya harga akibat fluktuasi harga premium. “Kalau naik turun, masyarakat akan terbiasa, ada inflasi, ada deflasi, akan lebih baik, APBN kita lebih baik dan subsidi bisa ke lebih produktif,” kata dia.

Kendati demikian, menurut Sofyan, pemerintah akan meninjau kembali harga premium secara berkala. Ia pun menampik kemungkinan inflasi tak terkontrol jika harga BBM berubah-ubah dalam kurun waktu tertentu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pertamina Kembangkan Teknologi Diesel Biohidrokarbon dan Bioavtur

Pertamina Kembangkan Teknologi Diesel Biohidrokarbon dan Bioavtur

Whats New
HUT Ke-77 RI, Menkominfo Sebut Digitalisasi Kunci Pemulihan Ekonomi

HUT Ke-77 RI, Menkominfo Sebut Digitalisasi Kunci Pemulihan Ekonomi

Whats New
Menhub: Gunakan Tema Besar HUT Ke-77 RI agar Sektor Transportasi Pulih Lebih Cepat

Menhub: Gunakan Tema Besar HUT Ke-77 RI agar Sektor Transportasi Pulih Lebih Cepat

Whats New
Cara Daftar m-Banking Mandiri lewat HP dengan Mudah

Cara Daftar m-Banking Mandiri lewat HP dengan Mudah

Whats New
Saat Para Penumpang Pesawat Sikap Sempurna dan Hormat Bendera...

Saat Para Penumpang Pesawat Sikap Sempurna dan Hormat Bendera...

Whats New
Simak Promo dan Diskon HUT Ke-77 RI di Taman Safari, Dufan hingga Trans Snow World

Simak Promo dan Diskon HUT Ke-77 RI di Taman Safari, Dufan hingga Trans Snow World

Whats New
HUT Ke-77 RI, Sandiaga Uno Ajak Pelaku Pariwisata Bangkit

HUT Ke-77 RI, Sandiaga Uno Ajak Pelaku Pariwisata Bangkit

Whats New
Kemendagri: Banyak Kasat Pol PP yang Belum Punya Sertifikat PPNS

Kemendagri: Banyak Kasat Pol PP yang Belum Punya Sertifikat PPNS

Rilis
Luhut Nilai Peringatan HUT Ke-77 RI Sangat Spesial, Ini Alasannya

Luhut Nilai Peringatan HUT Ke-77 RI Sangat Spesial, Ini Alasannya

Whats New
Sandiaga Uno Ajak Investor Brunei Darussalam Tanam Investasi di 5 Destinasi Super Prioritas dan KEK

Sandiaga Uno Ajak Investor Brunei Darussalam Tanam Investasi di 5 Destinasi Super Prioritas dan KEK

Whats New
Segini Harga Pertalite jika Tidak Disubsidi Pemerintah

Segini Harga Pertalite jika Tidak Disubsidi Pemerintah

Whats New
Cara Cek Tagihan Listrik Online lewat HP, Bisa Tanpa Aplikasi

Cara Cek Tagihan Listrik Online lewat HP, Bisa Tanpa Aplikasi

Spend Smart
Kisah Neneng, Pilih 'Resign' lalu Buka Toko Kelontong, Ternyata Tak Semudah yang Dibayangkan...

Kisah Neneng, Pilih "Resign" lalu Buka Toko Kelontong, Ternyata Tak Semudah yang Dibayangkan...

Whats New
Pemerintah Tidak Akan Bangun Infrastruktur Baru hingga 2024, Ini Sebabnya

Pemerintah Tidak Akan Bangun Infrastruktur Baru hingga 2024, Ini Sebabnya

Whats New
Jadi Pengelola Pelabuhan Ajibata dan Ambarita, ASDP: Permintaan Masyarakat Tinggi

Jadi Pengelola Pelabuhan Ajibata dan Ambarita, ASDP: Permintaan Masyarakat Tinggi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.