Soal Izin Terbang Ilegal, Kemenhub Duga Tidak Hanya AirAsia

Kompas.com - 04/01/2015, 14:33 WIB
PK-AXC, Airbus A320-200 yang dioperasikan oleh maskapai Indonesia AirAsia, yang hilang sejak Minggu (28/12/2014). Registrasi PK-AXC bisa dilihat di bagian belakang fuselage (badan) pesawat. Foto diambil pada 17 Agustus 2012 di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Reska K. Nistanto/KOMPAS.comPK-AXC, Airbus A320-200 yang dioperasikan oleh maskapai Indonesia AirAsia, yang hilang sejak Minggu (28/12/2014). Registrasi PK-AXC bisa dilihat di bagian belakang fuselage (badan) pesawat. Foto diambil pada 17 Agustus 2012 di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak Sabtu (3/1/2015), Kementerian Perhubungan meminta keterangan sejumlah pihak untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab terkait izin terbang ilegal maskapai AirAsia rute Surabaya-Singapura. Dari beberapa keterangan diduga izin ilegal banyak digunakan sejumlah maskapai.

”Kami telah meminta keterangan beberapa pihak yang mengeluarkan izin terbang AirAsia itu, termasuk internal Kemenhub. Saya menyatakan itu izin ilegal karena tak pernah ada persetujuan dari Kemenhub. Saya menduga hal seperti ini juga dilakukan maskapai lain,” kata Menteri Perhubungan Ignasius Jonan di Jakarta, kemarin.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan Kompas, terkait jadwal terbang AirAsia yang ilegal, kemarin Menhub meminta keterangan direksi PT Angkasa Pura I yang membawahkan pengelolaan Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Jawa Timur, Lembaga AirNav Cabang Juanda yang mengelola navigasi penerbangan di bandara itu, dan koordinator slot penerbangan internasional.

”Pemeriksa dari Kemenhub juga akan turun ke lapangan. Mereka akan memeriksa semua pihak terkait. Untuk AirAsia diketahui penggunaan jadwal itu sejak 28 Oktober. Kami akan periksa sampai ketemu semua yang bertanggung jawab mengeluarkan izin itu,” kata Jonan.

Presiden Direktur AirAsia Indonesia Sunu Widyatmoko menyatakan akan ada tahapan evaluasi setelah izin penerbangan AirAsia rute Surabaya-Singapura dibekukan. Selama tahapan evaluasi belum tuntas, AirAsia tidak akan banyak berkomentar.

”Kami akan sepenuhnya bekerja sama dalam tahapan evaluasi tersebut,” kata Sunu di Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur, Surabaya.

Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Toos Sanitioso, mengatakan, pelanggaran yang berujung pembekuan rute itu bukan fokus KNKT. Namun, laporan bahwa AirAsia tidak mengambil laporan cuaca sebelum terbang menjadi bahan untuk diinvestigasi.
Penumpang bingung

Pembekuan sementara penerbangan AirAsia rute Surabaya-Singapura membuat calon penumpang kebingungan. Mereka mendatangi loket penjualan di Terminal II Bandara Juanda, Sabtu, untuk menanyakan nasib tiket mereka.

Antina Meisitania, calon penumpang AirAsia, memesan tiket pada Oktober 2014 untuk keberangkatan 16 Januari 2015. Dia mengatakan telah mendapatkan perubahan jadwal sepihak dari pihak AirAsia. ”Pertama saya memesan tiket dengan nomor penerbangan QZ 351 dengan jam keberangkatan 07.30 WIB. Kemudian melalui surat elektronik, AirAsia mengubah ke QZ 8501 pada pukul 05.20 WIB. Setelah kecelakaan pada minggu lalu, jadwal penerbangan berubah lagi ke QZ 678,” kata Antina.

Dia mengaku sudah mengetahui informasi bahwa penerbangan AirAsia rute Surabaya-Singapura dibekukan. Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, rute Surabaya-Singapura yang diberikan kepada AirAsia Indonesia adalah Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu. ”Penerbangan saya Jumat, berarti jadwal keberangkatan di luar jadwal yang diizinkan,” katanya. Ia berencana mengembalikan tiket terkait masalah tersebut.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X