Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BANI Menangkan Hari Tanoe, Tutut Akan Lapor ke DPR

Kompas.com - 05/01/2015, 11:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sengketa kepemilikan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) antara Siti Hardianti Rukmana alias Tutut dan Bos MNC Group, Hary Tanoesoedibjo, masih terus berlanjut.

Kini, Tutut berniat melaporkan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) ke Komisi III DPR karena memenangkan Hary Tanoe. "Rencananya kami akan melaporkan pada Selasa nanti," kata Direktur Cipta TPI Habiburokhman kepada Kontan, Sabtu (3/1/2015).

Ia menilai, putusan BANI dalam sengketa TPI mengandung dualisme. Di satu sisi, BANI menolak permohonan PT Berkah Karya Bersama untuk menyatakan bahwa RUPS 17 Maret 2005 (RUPS versi Tutut) tak sah dan menyatakan RUPS 18 Maret 2005 (RUPS versi PT Berkah) sah.

"Namun, di sisi lain, BANI menyatakan bahwa Mbak Tutut dan kawan-kawan telah melakukan wanprestasi," tambah Habiburokhman.

Tutut juga akan melaporkan kejanggalan lainnya. Kejanggalan tersebut termasuk mengenai saksi Harry Tanoe yang dinilai tak netral, tetapi menjadi rujukan putusan BANI. Kejanggalan lainnya juga termasuk soal pemilihan Priyatna Abdurassid, ketua majelis arbiter, dalam perkara ini. Pemilihan Priyatna dinilai tak sesuai Undang-Undang Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi, dan Peradilan Umum tentang batas usia seorang hakim.

Namun, menurut kuasa hukum PT Berkah Bersama, Andi Simangunsong, putusan MA yang memenangkan Tutut justru membingungkan karena tidak mempertimbangkan utang Tutut yang telah dibayarkan oleh PT Berkah.

Putusan MA tidak bicara mengenai kepemilikan stasiun televisi itu dan perjanjian investasi. MA juga tidak bicara soal adanya hak Tutut untuk siaran. "Jika tindakan (siaran) itu dilakukan, menurut kami itu ilegal," ujar Andi. (Adinda Ade Mustami)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com