Kompas.com - 05/01/2015, 13:22 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah berencana menambah anggaran untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hal itu dibahas dalam rapat antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Kesehatan Nina Moeloek serta Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris.

“Kemungkinan nanti kita bicarakan itu. Penambahan anggaran untuk perluasan atau untuk manfaatnya,” ucap Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan, Akmal Taher, mendampingi Moeloek, Jakarta, Senin (5/1/2015).

Sementara itu, Moeloek menengarai tambahan anggaran BPJS Kesehatan tidaklah besar. Perhitungannya tidak mencapai Rp 5 triliun. Penambahan peserta yang termasuk dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) membuat pemerintah harus mengucurkan anggaran lebih untuk BPJS Kesehatan.

“(Penambahan) itu yang mau kita bicarakan. Angka saya (perkirakan) masih Rp 19,33 triliun (saat ini),” imbuh dia.

Sofyan Djalil menambahkan, sebelum memutuskan untuk penambahan anggaran, pemerintah akan terlebih dahulu mengevaluasi pelaksanaan BPJS Kesehatan tahun ini. Utamanya terkait moral hazard yang masih banyak terjadi. “Bagaimana mengurangi moral hazard yang luar biasa, nampaknya ini terjadi di BPJS Kesehatan,” jelas Sofyan.

Akmal Taher menjelaskan, masih ada sejumlah rumah sakit yang melakukan klaim di luar peraturan yang ditetapkan pemerintah. Akmal menengarai, hal tersebut juga disebabkan belum sempurnanya sosialisasi peraturan BPJS Kesehatan yang barusaja mulai dilakukan tahun lalu.

“Tahun pertama itu kan sosialisasi. Ada salah klaim itu kan belum tentu dia (rumah sakit) sengaja. Itu system coding, pembayaran yang berubah. Itu semua harus disosialisasikan,” tutur Akmal.

Menurut dia, tahun ini sudah cukup bagi unit penyedia layanan jaminan kesehatan untuk mengetahui seluruh peraturan. Akmal menambahkan, pengawasan dari Dewan Pengawas pada tahun lalu juga kurang maksimal, sehingga menyebabkan munculnya moral hazard.

“Sekarang kita tingkatkan pemantauannya. Prinsipnya kita lebih baik mencegah. Dengan kita bikin pantauan lebih ketat, kita juga bisa mencegah,” pungkas dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Demo Pekerja Bongkar Muat di Pelabuhan Kendari, Ini Respons Kemenhub

Soal Demo Pekerja Bongkar Muat di Pelabuhan Kendari, Ini Respons Kemenhub

Rilis
Disorot New York Times, Berapa Anggaran Jumbo Polri dari APBN?

Disorot New York Times, Berapa Anggaran Jumbo Polri dari APBN?

Whats New
Jelang KTT G20, Relokasi PLTG Grati Ditarget Rampung Akhir Oktober 2022

Jelang KTT G20, Relokasi PLTG Grati Ditarget Rampung Akhir Oktober 2022

Whats New
KAI Minta Calon Penumpang Kereta Api Penuhi Syarat Perjalanan

KAI Minta Calon Penumpang Kereta Api Penuhi Syarat Perjalanan

Whats New
Jelang KTT G20 Bali, Simak Hal-hal Penting Berikut Ini

Jelang KTT G20 Bali, Simak Hal-hal Penting Berikut Ini

Whats New
Sandiaga Uno: Produksi Rendang di Eropa Bisa Mempercepat Kebangkitan Ekonomi RI

Sandiaga Uno: Produksi Rendang di Eropa Bisa Mempercepat Kebangkitan Ekonomi RI

Whats New
Sumitomo Corporation Investasi Rp 270 Triliun Garap Proyek PLTA Kayan IKN 9.000 MW

Sumitomo Corporation Investasi Rp 270 Triliun Garap Proyek PLTA Kayan IKN 9.000 MW

Whats New
Produsen Beras Buyung Poetra Sembada Targetkan Buka 80 Toko hingga Akhir Tahun

Produsen Beras Buyung Poetra Sembada Targetkan Buka 80 Toko hingga Akhir Tahun

Rilis
BPK Nilai BI Fast Tidak Transparan, Ini Tanggapan Bank Indonesia

BPK Nilai BI Fast Tidak Transparan, Ini Tanggapan Bank Indonesia

Whats New
Jika Beras Makin Mahal, Mentan SYL: Kita Makan Sagu Aja

Jika Beras Makin Mahal, Mentan SYL: Kita Makan Sagu Aja

Whats New
Akses Keuangan Belum Merata, Platform Open Data Ini Kolaborasi dengan Visa

Akses Keuangan Belum Merata, Platform Open Data Ini Kolaborasi dengan Visa

Rilis
Barata Indonesia Rampungkan Pengerjaan Turbin Uap PLTU Jawa 9 dan 10

Barata Indonesia Rampungkan Pengerjaan Turbin Uap PLTU Jawa 9 dan 10

Rilis
Daftar 18 Investasi Ilegal yang Ditutup SWI Sepanjang September 2022

Daftar 18 Investasi Ilegal yang Ditutup SWI Sepanjang September 2022

Whats New
Wapres Ma'ruf Amin Ingin Jalur Rempah Dihidupkan Kembali

Wapres Ma'ruf Amin Ingin Jalur Rempah Dihidupkan Kembali

Whats New
Penjelasan PUPR dan Pengelola soal Tarif Tol BSD Tidak Digratiskan meski Banjir

Penjelasan PUPR dan Pengelola soal Tarif Tol BSD Tidak Digratiskan meski Banjir

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.