DPR: Apakah Betul PGN Itu BUMN yang Perlu Diprioritaskan?

Kompas.com - 07/01/2015, 14:07 WIB
Jaringan pipa gas. Perusahaan Gas Negara (PGN)Jaringan pipa gas.
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha menilai BUMN PT Perusahaan Gas Negara (PGN) tak perlu diperlakukan istimewa oleh pemerintah. Pasalnya kata dia, kepemilikan saham pemerintah di PGN saat ini hanya beda tipis dengan saham milik swasta.

"Apakah betul PGN itu BUMN yang perlu diprioritaskan? Sementara dia (PGN) kepemilikan sahamnya 49 persen swasta, 51 persen pemerintah. Apakah perlu kita perlakukan seperti Pertamina?," ujar Satya dalam acara Outlook Sektor Migas di Jakarta, Rabu (7/1/2014).

Dia menjelaskan, kepemilikan sahan yang sudah dimiliki swasta di PGN membuat perusahaan tersebut tak perlu mendapatkan perlakuan istimewa dari pemerintah dalah hal pengelolaan gas.

Dia malah mengaku mendukung rencana yang sempat mencuat beberapa waktu lalu dari pemerintah terkait penggabungan PGN dan anak usaha Pertamina yaitu Pertagas.

"Penggabungan Pertagas dan PGN saya kira bagus karena kita kembali ke fitrah. Jadi PGN ngurusin gas, jadi Jangan lagi PGN main di hulu," kata dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X