DPR: Apakah Betul PGN Itu BUMN yang Perlu Diprioritaskan?

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha menilai BUMN PT Perusahaan Gas Negara (PGN) tak perlu diperlakukan istimewa oleh pemerintah. Pasalnya kata dia, kepemilikan saham pemerintah di PGN saat ini hanya beda tipis dengan saham milik swasta.

"Apakah betul PGN itu BUMN yang perlu diprioritaskan? Sementara dia (PGN) kepemilikan sahamnya 49 persen swasta, 51 persen pemerintah. Apakah perlu kita perlakukan seperti Pertamina?," ujar Satya dalam acara Outlook Sektor Migas di Jakarta, Rabu (7/1/2014).

Dia menjelaskan, kepemilikan sahan yang sudah dimiliki swasta di PGN membuat perusahaan tersebut tak perlu mendapatkan perlakuan istimewa dari pemerintah dalah hal pengelolaan gas.

Dia malah mengaku mendukung rencana yang sempat mencuat beberapa waktu lalu dari pemerintah terkait penggabungan PGN dan anak usaha Pertamina yaitu Pertagas.

"Penggabungan Pertagas dan PGN saya kira bagus karena kita kembali ke fitrah. Jadi PGN ngurusin gas, jadi Jangan lagi PGN main di hulu," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.