Kompas.com - 07/01/2015, 15:34 WIB
Petani ini memanen dan menjahit karung yang berisi garam, di tambaknya, desa Kanci, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rabu (14/10/2014). Petani mengeluh lantaran harga garam kian merosot.
KOMPAS.com/Muhamad Syahri RomdhonPetani ini memanen dan menjahit karung yang berisi garam, di tambaknya, desa Kanci, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rabu (14/10/2014). Petani mengeluh lantaran harga garam kian merosot.
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan capaian produksi garam sepanjang 2014 lalu mencapai 2.502.891,09 ton. Realisasi ini melampaui target sebesar 2,5 juta ton.

Direktur Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil KKP, Riyanto Basuki, mengatakan, data yang masuk pada awal Desember 2014 masih menunjukkan produksi garam baru mencapai 2,02 juta ton. Namun, data terakhir yang masuk ke KKP pada hari ini, pukul 09.00 wib, berhasil menambah capaian menjadi 2.502.891,09 ton.

Penambahan produksi garam yang masuk utamanya dari tiga wilayah produksi garam, yakni Cirebon, Karawang, dan Inderamayu. “Capaian KP1 (kualitas garam) tahun 2014 masih 35 persen. Kita berharap, pada 2015 kita sudah bisa mencapai target kualitas garam antara 50-60 persen,” ucap Riyanto, di Jakarta, Rabu (7/1/2015).

Meski sedikit di atas target, namun produksi garam tahun lalu menemui kendala. Pertama, rentang masa produksi 2-3 bulan, lebih pendek daru tahun 2012 yang mencapai 3-6 bulan. Atas dasar ini, KKP menilai apabila musim produksi tahun lalu sama dengan tahun 2012, dimungkinkan produksi garam menembus 3 juta ton.

Kedua, Riyanto melanjutkan, harga garam KP1 dan KP2 tidak berbeda signifikan, sehingga petambak tidak terpacu memproduksi garam KP1. “Terkait harga memang itu sebenarnya masalah ekonomi, ketika suplai banyak, harga akan turun,” kata dia.

Riyanto mengatakan, tidak ada perlindungan harga terhadap komoditas garam. Dia bilang, sebenarnya ada Permendag yang mengatur HPP garam, namun beleid tersebut hanya bersifat voluntary.

Tidak ada sanksi ketika komoditas garam di pasar dihargai di bawah patokan HPP. Soal harga ini, Riyanto berharap kementerian lain juga memiliki komitmen sama untuk mencapai target swasembada. “Maka komponen harga adalah yang paling penting. Gairah petani garam bergantung dari pada harga di pasaran.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.