Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Pemburu Harta Karun di Perairan Indonesia

Kompas.com - 08/01/2015, 09:36 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Tak hanya kekayaan alam hayati saja, Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) juga termasuk kekayaan Indonesia yang tersimpan di laut. Bahkan Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sudirman Saad pun mengakui, banyak pemburu harta karun yang mencari BMKT di perairan laut Indonesia.

Penanggungjawab harian dalam Panitia Nasional sementara (ad hoc) yang mengurusi BMKT sejak 2010 adalah Sudirman Saad.  "Saya baru saja mengikuti pengadilan di Menkopolhukham tentang BMKT. Isunya, Dirjen KP3K sebagai penanggungjawab harian dari Panitia Nasional telah melakukan diskriminasi izin BMKT," papar Sudirman di kantornya, Rabu (7/1/2015).

Lebih lanjut Sudirman menjelaskan, selama menjadi penanggungjawab BMKT, sejak 2010 sampai hari ini belum pernah satu izin pun yang ia keluarkan. "Jadi, apanya yang didiskriminasi? Izinnya pun belum ada satu pun yang kita keluarkan selama 5 tahun terakhir," kata dia lagi.

Dia menuturkan, ternyata bagi Menkopolhukham, soal BMKT sangatlah menarik. Ternyata pula, kata dia, di dunia internasional BMKT juga dianggap sebagai suatu kejahatan transnasional. Bahkan Kepolisian RI pernah mengikuti training khusus kejahatan transnasional, yang salah satu materinya soal BMKT.

"Jadi tadi kesimpulan rapatnya, BMKT ini harus ditangani secara serius, tidak boleh lagi ada sekadar panitia adhoc. Panitia Nasional yang saat ini, itu ad hoc sementara. Harusnya ditangani secara melembaga," ucap Sudirman.

Lembaga permanen

Jika sudah ditunjuk Kementerian atau membuat lembaga baru yang permanen, maka langkah selanjutnya adalah melakukan survei secara nasional. Sudirman mengatakan, survei secara nasional dilakukan untuk mematikan ada berapa kapal tenggelam di laut Indonesia.

"Dari hasil survei itu akan kita tentukan mana yang akan kita konservasi dibiarkan di bawah laut, mana yang boleh diangkat untuk keperluan scientific, dan mana izin yang dipakai investor untuk keperluan ilmu pengetahuan dan ekonomi sekaligus," kata Sudirman.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Atasi Pengangguran, Kemenaker Pertemukan Langsung 250 Pencari Kerja dengan Pengusaha

Atasi Pengangguran, Kemenaker Pertemukan Langsung 250 Pencari Kerja dengan Pengusaha

Rilis
Selama Sepekan, Modal Asing Masuk RI Capai Rp 4,42 Triliun

Selama Sepekan, Modal Asing Masuk RI Capai Rp 4,42 Triliun

Whats New
Ada Gejolak Bunga Kredit, Masyarakat Bakal Tunda Lagi Beli Rumah?

Ada Gejolak Bunga Kredit, Masyarakat Bakal Tunda Lagi Beli Rumah?

Whats New
Harga Cabai Tinggi, BI Perkirakan Inflasi Januari 2022 Capai 0,39 Persen

Harga Cabai Tinggi, BI Perkirakan Inflasi Januari 2022 Capai 0,39 Persen

Whats New
Bos KSP Indosurya Divonis Bebas, Mahfud MD: Kami Lakukan Kasasi

Bos KSP Indosurya Divonis Bebas, Mahfud MD: Kami Lakukan Kasasi

Whats New
Komisaris Independen Wika Beton Jadi Saksi Kasus Suap MA, Manajemen Buka Suara

Komisaris Independen Wika Beton Jadi Saksi Kasus Suap MA, Manajemen Buka Suara

Whats New
Kemenag Rilis 108 Lembaga Pengelola Zakat Ilegal, Ini Daftarnya

Kemenag Rilis 108 Lembaga Pengelola Zakat Ilegal, Ini Daftarnya

Earn Smart
Pemerintah Siap Berikan 'Doping' untuk Industri Hulu Migas

Pemerintah Siap Berikan "Doping" untuk Industri Hulu Migas

Whats New
Stasiun Manggarai Penuh Sesak Penumpang, KCI: Stasiun Masih dalam Proses Pembangunan

Stasiun Manggarai Penuh Sesak Penumpang, KCI: Stasiun Masih dalam Proses Pembangunan

Whats New
Siap-siap, Bunga Kredit Perbankan Diperkirakan Naik pada Kuartal II-2023

Siap-siap, Bunga Kredit Perbankan Diperkirakan Naik pada Kuartal II-2023

Whats New
Perusahaan Perangkat Lunak SAP Bakal PHK Massal 3.000 Karyawannya

Perusahaan Perangkat Lunak SAP Bakal PHK Massal 3.000 Karyawannya

Whats New
Kritik Usulan Kenaikan Biaya Haji 2023, Pengamat: Naiknya Terlalu Tinggi

Kritik Usulan Kenaikan Biaya Haji 2023, Pengamat: Naiknya Terlalu Tinggi

Whats New
BPH Migas Gelar Diskusi Pengendalian Penyaluran BBM Solar Agar Tepat Sasaran

BPH Migas Gelar Diskusi Pengendalian Penyaluran BBM Solar Agar Tepat Sasaran

Whats New
Suku Bunga Acuan BI Sudah Tinggi, BCA: Kita akan Coba Tetap Pertahankan Bunga KPR dan KKB

Suku Bunga Acuan BI Sudah Tinggi, BCA: Kita akan Coba Tetap Pertahankan Bunga KPR dan KKB

Whats New
Laju Inflasi AS Kian Melambat, Harga Bitcoin Terus Merangkak Naik

Laju Inflasi AS Kian Melambat, Harga Bitcoin Terus Merangkak Naik

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+