Pemerintah Beri Waktu Enam Bulan untuk Persiapan BPJS Kesehatan Non-PBI

Kompas.com - 08/01/2015, 18:04 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menunda penyelenggaraan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial non Penerima Bantuan Iuran (PBI). Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan waktu enam bulan untuk mengkaji lebih dalam mengenai Coordination of Benefit (CoB) atau koordinasi bermanfaat antara Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dengan BPJS Kesehatan.

“Dan memang rencananya juga besok BPJS kesehatan dengan Apindo juga akan menyusun rencana implementasi MoU (nota kesepahaman) yang sudah disepakati,” kata Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional Chazali Situmorang di Kantor Wakil Presiden Jakara, Kamis (8/1/2015) seusai mengikuti rapat dengan Kalla.

Hadir pula dalam rapat tersebut Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris.

Sebelumnya pemerintah menargetkan pelaksanaan BPJS non PBI per 1 Januari 2015. Chazali melanjutkan, Wapres juga meminta agar para pelaksana program BPJS Kesehatan memastikan agar fasilitas kesehatan yang tersedia bisa memenuhi kebutuhan peserta BPJS. Dengan demikian, diharapkan kekhawatiran sejumlah pihak akan terbatasnya layanan BPJS bisa diminimalisir.

“Termasuk oleh pengusaha dan buruh, yaitu kalau nanti di jalan bagaimana ada keterbatasan faskes (fasilitas kesehatan), Ibu Menkes hadir. Memang tidak bisa serta-merta faskes itu diciptakan, maka proses bertahap ini terus dilakukan untuk menciptakan fasilitas pelayanan,” kata Chazali.

Di samping itu, lanjut Chazali, Wapres menekankan pentingnya peran fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagai penjaga gawang agar para peserta BPJS bisa mendapatkan pelayanan dengan segera tanpa perlu harus ke rumah sakit. Adapun yang dimaksudkan dengan faskes tingkat pertama adalah puskesmas, klinik, praktek dokter perorangan

“Sehingga cakupannya bisa lebih luas, termasuk juga beliau arahkan berikan kemudahan dalam masa transisi ini, klinik-klinik swasta di perusahaan-perusahaan itu dipermudah. Sehingga bisa jadi klinik faskes dalam rangka BPJS Kesehatan,” sambung Chazali.

Mengenai CoB, Chazali menyampaikan bahwa permasalahan terkait itu akan diselesaikan sambil berjalan dalam enam bulan ini. Kendati demikian, ia mengimbau bagi perusahaan yang sudah siap melaksanaan BPJS Kesehatan dan tidak memiliki kaitan dengan CoB ini untuk segera melaksanakan program tersebut.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani menambahkan bahwa Wapres juga menekankan agar perusahaan tidak membayarkan asuransi kesehatan dua kali atau melebihi proporsi yang ada. “Ketiga, perusahaan yang memang sudah diberikan layanan lebih baik untuk tidak dipersulit,” kata dia.

Terkait pelaksanaan BPJS Kesehatan ini, Apindo meminta agar payung hukum terkait CoB yang belum ada agar segera diadakan. APINDO juga menyampaikan kepada Menteri Kesehatan agar suplai fasilitas kesehatan bisa diadakan dengan sebaik-baiknya.

“Karena tanpa ini pelayanan yang diharapkan pekerja dan masyarakat ini akan terus tinggi terutama yang menyangkut antrean. Memang antrean muncul karena masyarakat yang selama ini belum tersentuh pelayanan kesehatan jadi muncul semua. Kalau suplai kurang akan menjadi masalah, besar harapan kami dalam waktu enam bulan ini segala macam terkait koordinasi manfaat ini bisa berjalan dengan baik,” ujar Hariyadi.

Sebelumnya APINDO pernah meminta pemerintah untuk menunda pelaksanaan BPJS Kesehatan. Menurut APINDO, pelaksanaan BPJS Kesehatan masih banyak permasalahan, khususnya untuk non-PBI, yang salah satunya adalah belum dilaksanakannya Coordination of Benefit (CoB) atau koordinasi manfaat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Garuda Indonesia Ajukan Rekognisi Putusan Homologasi di AS

Garuda Indonesia Ajukan Rekognisi Putusan Homologasi di AS

Whats New
Beredar Isu Pertalite Lebih Boros, Pertamina Disarankan Lakukan Investigasi

Beredar Isu Pertalite Lebih Boros, Pertamina Disarankan Lakukan Investigasi

Whats New
Erick Thohir: Modal Ventura BUMN Sudah Danai 336 Startup

Erick Thohir: Modal Ventura BUMN Sudah Danai 336 Startup

Whats New
Tambah Akses Terminal Tahun Depan, IPCC Juga Sasar Layanan untuk Kendaraan Listrik

Tambah Akses Terminal Tahun Depan, IPCC Juga Sasar Layanan untuk Kendaraan Listrik

Whats New
Dorong Akses Kesehatan 'Real Time', AAA Indonesia Gandeng HealthMetrics

Dorong Akses Kesehatan "Real Time", AAA Indonesia Gandeng HealthMetrics

Whats New
Biznet Data Center dan Merkle Innovation Luncurkan Solusi Implementasi Private Cloud untuk Industri

Biznet Data Center dan Merkle Innovation Luncurkan Solusi Implementasi Private Cloud untuk Industri

Rilis
Perbedaan Gaji Kotor dan Gaji Bersih yang Perlu Kamu Tahu

Perbedaan Gaji Kotor dan Gaji Bersih yang Perlu Kamu Tahu

Earn Smart
Pemerintah Pulihkan Ratusan Izin Pertambangan yang Sempat Bermasalah

Pemerintah Pulihkan Ratusan Izin Pertambangan yang Sempat Bermasalah

Whats New
Harga Tiket Kereta Wisata Museum Ambarawa, Cara Beli, dan Sejarahnya

Harga Tiket Kereta Wisata Museum Ambarawa, Cara Beli, dan Sejarahnya

Whats New
Rupiah Melemah Tembus Rp 15.100 Per Dollar AS, Sri Mulyani Ungkap Penyebabnya

Rupiah Melemah Tembus Rp 15.100 Per Dollar AS, Sri Mulyani Ungkap Penyebabnya

Whats New
Menteri Keuangan Pakistan Mengundurkan Diri di Tengah Krisis Ekonomi

Menteri Keuangan Pakistan Mengundurkan Diri di Tengah Krisis Ekonomi

Whats New
Para Menteri Pertanian Dunia Akan Bertemu Di Bali, Ini Isu yang Dibahas

Para Menteri Pertanian Dunia Akan Bertemu Di Bali, Ini Isu yang Dibahas

Whats New
Masyarakat Sebut Pertalite 'Harga Baru' Lebih Boros, Ini Penjelasan Pertamina

Masyarakat Sebut Pertalite "Harga Baru" Lebih Boros, Ini Penjelasan Pertamina

Whats New
Bank DKI Pimpin Kredit Sindikasi untuk BFI Finance

Bank DKI Pimpin Kredit Sindikasi untuk BFI Finance

Whats New
Soal Isu Pertalite Lebih Boros, Stafsus Erick Thohir: Itu Hoaks

Soal Isu Pertalite Lebih Boros, Stafsus Erick Thohir: Itu Hoaks

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.