Dua Bulan Moratorium, Puluhan Triliun Rupiah Diselamatkan dari Laut Indonesia

Kompas.com - 12/01/2015, 08:25 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Sejak pembekuan sementara atau moratorium izin kapal diberlakukan pada 3 November 2014 lalu, hingga 31 Desember 2014, sudah puluhan triliun potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memperhitungkan, potensi kerugian negara dari sebanyak 5.000 kapal eks asing bisa mencapai Rp 300 triliun. Artinya, lanjut dia, potensi kerugian negara dari laut mencapai sekitar Rp 25 triliun per bulan.

"Taruhlah 50 persennya minimal. Berapa (yang diselamatkan)? Cuma apakah itu sudah dalam bentuk diambil nelayan kita atau tidak, tapi yang jelas Muncar surplus 30.000 ton. Angka BPS juga menyebutkan perikanan menyumbang deflasi," ucap Susi, ditemui di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jumat (9/1/2015).

Susi dalam kesempatan tersebut mengatakan, seusai moratorium diterapkan, dia mendapat respons dari banyak pengusaha perikanan maupun nelayan. "Saya dapat SMS, ‘Dear Ibu, your moratorium policy membuat sentral perikanan di Jawa Timur, Muncar, itu surplus 30.000 ton’," kata Susi mengutip isi pesan pendek yang diterimanya.

Susi pun mengklaim, kabar bahwa sentra perikanan Muncar mengalami surplus 30.000 ton tersebut juga telah diamini oleh Gubernur Jawa Timur Sukarwo. "Beberapa pelaku pengusaha perikanan bilang, 'Ada mukjizat apa ya Bu, kita biasa nangkap ikan sebanyak ini biasanya dalam 2-3 minggu, hari ini saya dapat dalam satu hari?'" lanjut Susi.

Kebijakan moratorium diberlakukan mulai 3 November 2014 lalu dan akan berakhir pada April 2015 mendatang. Penanganan penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan juga diacungi jempol oleh BPS karena dinilai telah mengurangi inflasi sebesar 0,02 persen.

BPS mencatat harga ikan segar sepanjang November 2014 turun 0,37 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

"Kami menduga juga ini (karena) adanya pelarangan illegal fishing (dari sebelumnya) langsung diekspor sekarang ditahan. Produksinya kan harus dijual dan masuklah ke (pasar) dalam negeri. Harga menjadi turun," kata Kepala BPS Suryamin, dalam paparannya.

Baca juga:
3 Penerbangan Susi Air Dibekukan, Susi Pudjiastuti Enggan Beri Komentar
Tepuk Tangan untuk Susi Tak Pernah Sepi

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.