Tak Lagi Jadi "Sapi Perah", BUMN Dapat Suntikan Dana Rp 48 Triliun

Kompas.com - 12/01/2015, 13:03 WIB
Presiden Joko Widodo memeriksakan giginya di Balai Pelayanan Kesehatan Balaikota, Jumat (9/1/2015) malam. Kompas.com/Kurnia Sari AzizaPresiden Joko Widodo memeriksakan giginya di Balai Pelayanan Kesehatan Balaikota, Jumat (9/1/2015) malam.
|
EditorErlangga Djumena

BANDUNG, KOMPAS.com
- Presiden Joko Widodo kembali menegaskan soal perubahan kebijakan terkait Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak lagi menyetorkan deviden sebagai pemasukan negara. Di tahun ini pun, BUMN bahkan akan mendapat suntikan dana sebesar Rp 48 triliun yang didapat dari hasil pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

"Tahun ini kita suntik Rp 48 triliun ke BUMN kita, yang sehat. Kalau dulu biasanya BUMN dibebani setor deviden ke APBN, mulai tahun ini berikan suntikan ke BUMN," kata Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Musyawarah Nasional (Munas) IX Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Bandung, Senin (12/1/2015).

Jokowi mencontohkan, PT Pelindo akan mendapatkan dana untuk membangun pelabuhan. Hal yang sama juga diberikan kepada Wijaya Karya, Adikarya, Hutama Karya, Kerta Api Indonesia, dan Angkasa Pura.

Semua BUMN yang bergerak di sektor infrastruktur akan mendapat prioritas. "Kita beri misalnya Rp 10 triliun, mereka bisa kerjakan sebanyak Rp 50-70 triliun di lapangan? Kenapa? Karena dengan equity yang ada, mereka bisa pinjam ke lembaga perbankan dengan business plan dan visibility studies yang jelas," ucap Jokowi.

Dia menuturkan BUMN sektor infrastruktur menjadi prioritas karena selalu memberikan keuntungan ke depannya. Jokowi juga menyebut negara-negara maju saat ini adalah negara yang memajukan terlebih dulu infrastrukturnya. Dengan menyuntikkan dana pemerintah ke BUMN, Jokowi berharap ada keuntungan sampai lima kali lipat yang terjadi setelahnya.

"Konsep BUMN ini berbeda dari yang sebelumnya, deviden kita hapuskan," kata dia lagi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengungkapkan BUMN dibebaskan dari tanggungan untuk menyetorkan deviden. Pasalnya, pemberian deviden itu justru menghambat perusahaan plat merah untuk berinvestasi.

Maka dari itu, pemerintah pun mulai membuat strategi baru dengan menghilangkan kewajiban setoran itu dan melihat kinerja BUMN dari banyaknya proyek pembangunan yang dikerjakan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X