Ambil Alih Terlalu Rumit, Menko Perekonomian Cenderung Pailitkan Tuban Petro

Kompas.com - 14/01/2015, 09:53 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com – Rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi  agar kilang di Indonesia memproduksi RON92  terancam molor. Kilang PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI), Tuban, yang menjadi salah satu harapan besar, masih terbebani masalah utang-piutang serta masalah hukum.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil yang memimpin rapat koordinasi, Selasa (13/1/2015) malam menyampaikan, rapat yang dihadiri direksi PT Pertamina (Persero), direksi TPPI, PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) dan juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said tersebut membahas kondisi terkini dari kilang TPPI dan holding pengelolanya yakni PT Tuban Petrochemical Industries (Tuban Petro).

“Aduh. Kondisinya rumit sekali (Tuban Petro). Saya barangkali pilihannya mungkin harus kita pailitkan itu, barangkali itu,” ucap Sofyan ditanya soal posisi Tuban Petro.

Sementara itu mengenai kemungkinan akuisisi, Sofyan menjelaskan akuisisi tidak semudah seperti yang dibayangkan. Banyak sekali masalah di Tuban Petro yang dia akui sangat rumit.

Sofyan lebih lanjut bilang, meskipun Pertamina punya kompetensi untuk mengelola kilang TPPI, masalah utang Tuban Petro yang tinggi menjadi kendala. "Enggak semudah itu. Kendalanya macam-macam lah. Harusnya dari dulu-dulu waktu saya jadi Menteri BUMN, saya pailitkan. Tapi tertunda 10 tahun,” kata dia.

Sofyan menambahkan, meski mempailitkan Tuban Petro adalah salah satu langkah paling realistis, namun pemerintah masih melihat alternatif lain. Kalaupun tidak ada alternatif lain, dia berharap proses pemailitan Tuban Petro dilakukan lebih cepat.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Mariani Soemarno menegaskan wacana akuisisi Tuban Petro oleh Pertamina masih sangat jauh dari realisasi. “Masih jauh karena masalah hukumnya masih berat. Jadi, kita melihat betul masalahnya. Yang paling utama adalah bagaimana melihat sehingga kontrol perusahaan jelas, yang sekarang sedang dipegang oleh PPA,” ucap Rini.

Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto tidak berkomentar banyak perihal alotnya proses akuisisi tersebut. Dwi secara gamblang menyebut utang Tuban Petro terlalu banyak, sehingga wacana akuisisi pun masih jalan di tempat. “Belum sampai mana-mana. Utangnya banyak. Ya kalau perusahaan utangnya banyak, gimana,” kata Dwi.

Dihubungi terpisah, Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Faisal Basri mendesak pemerintah untuk memutuskan segera akuisisi terhadap Tuban Petro. Faisal yakin, pemerintah sudah mendapat banyak masukan terkait akuisisi Tuban Petro.

"Kami hanya berharap diselesaikan tuntas segera. Pemegang saham mayoritas ada di tangan Pertamina dan pemerintah,” kata Faisal kepada Kompas.com, Selasa malam.

Lebih lanjut dia bilang, sangat disayangkan jika pemerintah dan Pertamina tidak berhasil mengambil-alih Tuban Petro, dan lebih memilih untuk mempailitkannya.

“Sangat sayang. Potensi Tuban Petro dan TPPI, Polytama dan PON bisa menambah kapasitas produksi pertamax dan memanfaatkan kelebihan naphta Pertamina yang selama ini diekspor,” kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.