Hanif Dorong Pembangunan Infrastruktur dengan Konsep Padat Karya

Pembangunan infrastruktur yang disinergikan dengan konsep padat karya diyakini dapat mengurangi angka pengangguran di berbagai daerah sekaligus memacu perkembangan daerah secara cepat dan tepat sasaran.

"Kita mendorong agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar mempercepat pelaksanaan pembangunan infrastruktur dengan melibatkan masyarakat melalui padat karya," kata Menaker Hanif dalam keterangan pers Pusat Humas Kemnaker di Jakarta, Kamis (15/1/2015).

Hal tersebut diungkapkan Hanif seusai meresmikan penggunaan jembatan program padat karya di Wonosobo, Jawa Tengah. Hadir dalam kesempatan itu Bupati Wonosobo, Abdul Kholik Arif, Wakil Bupati Wonosobo Maya Rosida dan Direktur ILO Indonesia Michiko Miyamoto.

Hanif mengatakan program padat karya yang melibatkan masyarakat dalam jumlah besar efektif mengurangi angka pengangguran di daerah-daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata dia, projet padat karya bukan saja dapat menyerap tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur (provide job creation). Namun, secara linear juga diharapkan mampu meningkatkan akses bagi kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan interaksi sosial masyarakat.

Berdasarkan data BPS Bulan Agustus 2014, jumlah penganggur terbuka sebanyak 7,24 Juta orang atau sekitar 5,94 persen. Angka ini menunjukkan kenaikan jika dibandingkan Februari 2014, di mana jumlah penganggur terbuka mencapai 7,15 juta orang atau sekitar 5,70 persen.

Dikatakan Hanif, saat ini Kemnaker sedang mengembangkan pembangunan infrastruktur berbasis komunitas melaluli kegiatan padat karya infrastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masyarakat setempat, atau yang dikenal dengan istilah pengembangan padat karya berbasis sumber daya lokal (Local Resources Base).

Menurut Hanif, tujuan kegiatan padat karya berbasis sumber daya lokal ini tidak hanya sebatas pada penyerapan penganggur dan setengah penganggur semata.

"Kegiatan ini  juga diarahkan pada upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan material lokal, peningkatan kualitas infrastruktur melalui penempatan tenaga-tenaga pendamping dalam pelaksanaan pekerjaan dan pembentukan regu pemelihara untuk merawat hasil pekerjaan padat karya," kata Hanif.

Pilar perluasan kerja

Hanif mengaku, secara konsisten Kementerian Ketenagakerjaan terus melakukan upaya penanggulangan pengangguran dan kemiskinan melalui lima pilar utama program perluasan dan penciptaan lapangan kerja.

Lima pilar itu meliputi perbaikan layanan dan sistem informasi ketenagakerjaan, peningkatan keterampilan dan kapasitas pekerja, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta kewirausahaan.

Lalu peningkatan pembangunan infrastruktur termasuk infrastruktur berbasis komunitas, dan lima program darurat ketenagakerjaan.

"Dengan perluasan kesempatan kerja di sektor formal dan informal, kita targetkan pengangguran dapat terus menurun jumlahnya secara signifikan dan bertahap setiap tahunnya," ucap Hanif.

Namun, dia mengingatkan  bahwa upaya penanggulangan pengangguran merupakan pekerjaan yang kompleks. Oleh karena itu, implementasi program perluasan kesempatan kerja sektor informal harus dilaksanakan secara sinergi dan terintegrasi dengan melibatkan stakeholder terkait.

"Pemerintah Pusat dan Daerah, para pelaku usaha serta kelompok masyarakat diharapkan dapat mensinergikan program-program perluasan kesempatan kerja yang  nantinya dapat memberikan hasil yang optimal bagi pembangunan ekonomi masyarakat, " ujarnya.

"Saya meyakini bahwa kehadiran  semua pihak dan stakeholder merupakan cerminan dari kesadaran, itikad baik, rasa tanggung jawab moral yang tulus ikhlas, serta ikhtiar kita dalam rangka mencari solusi untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan di tanah air," ucap dia.