Kompas.com - 16/01/2015, 10:39 WIB
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membonceng motor Babinsa saat meninjau irigasi di Desa Lempuyang, Kecamatan Teluk Sampit, Kotawaringin Timur, Kalteng, Rabu (3/12). Megandika WicaksonoMenteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membonceng motor Babinsa saat meninjau irigasi di Desa Lempuyang, Kecamatan Teluk Sampit, Kotawaringin Timur, Kalteng, Rabu (3/12).
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com – Pembangunan pertanian dinilai masih memosisikan petani sebagai objek. Keputusan Presiden Joko Widodo untuk mengerahkan 50.000 Babinsa sebagai penyuluh pertanian, memberikan indikasi bahwa pemerintah masih menganggap petani sebagi obyek dan perlu diberikan pendampingan top-down.  Hal itu disampaikan oleh ahli pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa yang juga anggota tim transisi Jokowi.

Ia mengkritik keterlibatan Babinsa dalam pembangunan pertanian. Menurut Andreas, banyak hal melenceng yang dilakukan Presiden Jokowi dari konsep pembangunan pertanian, yang dulu disusun bersama dengan pokja pangan tim transisi.

Misalnya, sebut Andreas, banyak target-target yang muncul belakangan, diduganya mengakomodir para ‘pembisik’. Ketika dikonfirmasi mengenai, para ‘pembisik’ tersebut, Andreas hanya menyebut banyak pihak yang berkepentingan dengan program pertanian.

“Saya khawatir pemerintah terjebak dalam target dari si pembisik yang terlalu bombastis sehingga melakukan segalanya ‘at all cost’. Apalagi dengan target surplus 20 juta ton beras,” kata dia kepada Kompas.com, Jumat (16/1/2015).

Selain target produksi 20 juta ton beras, Andreas menuturkan, target seperti swasembada pangan pada 2017 juga dinilai sangat sulit direalisasikan.

Tim transisi, kata Andreas, tidak pernah sama sekali menyebut bahkan menaksir swasembada pangan bisa dicapai pada 2017. Ia khawatir, cara apapun akan ditempuh, termasuk mengundang lebih banyak investor asing untuk menggarap lahan pertanian di Indonesia – demi mengejar target swasembada pangan.

Padahal, lanjut Andreas, hakikat kedaulatan pangan adalah land reform, dimana tanah pertanian benar-benar digarap oleh petani Indonesia. Begitu pula dengan keterlibatan babinsa yang dia anggap justru jauh dari konsep menuju kedaulatan pangan.

Menurut Andreas, jika persoalannya adalah kurangnya tenaga penyuluh, sebetulnya pokja pangan tim transisi sudah menyusun konsep untuk melibatkan petani pelopor, para dosen pertanian, serta peneliti.

“Kalau hanya kurang 20.000, jumlah petani pelopor kita ada jutaan. Sangat cukup untuk diberdayakan untuk membantu petani lain. Di negara-negara maju, yang namanya penyuluh pertanian itu, seperti di Amerika Serikat, bahkan adalah para profesor,” ucap Andreas.

Tentu, Andreas menyadari, peningkatan produksi pertanian pangan khususnya padi harus dilakukan untuk mengimbangi peningkatan kebutuhan konsumsi. Hanya saja, dia kembali menegaskan, produksi pertanian dengan sendirinya akan meningkat, jika pemerintah fokus pada kesejahteraan petani, bukan kebalikannya.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sri Mulyani Putuskan Harga Pertalite dan Tarif Listrik Subsidi Tak Naik Tahun Ini

Sri Mulyani Putuskan Harga Pertalite dan Tarif Listrik Subsidi Tak Naik Tahun Ini

Whats New
Tahan Harga Pertalite, Kas Pertamina Bisa Tekor Rp 190 Triliun

Tahan Harga Pertalite, Kas Pertamina Bisa Tekor Rp 190 Triliun

Whats New
Serap Ide Masyarakat, IWIP Berikan Alat Tangkap Perikanan kepada 20 Nelayan di Halmahera Timur

Serap Ide Masyarakat, IWIP Berikan Alat Tangkap Perikanan kepada 20 Nelayan di Halmahera Timur

Rilis
IHSG Diprediksi Menguat Jelang Akhir Pekan, Simak Rekomendasi Sahamnya

IHSG Diprediksi Menguat Jelang Akhir Pekan, Simak Rekomendasi Sahamnya

Whats New
Bitcoin dkk Menguat, Cek Harga Kripto Hari Ini

Bitcoin dkk Menguat, Cek Harga Kripto Hari Ini

Whats New
Usai Jokowi Resmi Cabut Larangan Ekspor CPO, Organisasi Petani Kelapa Sawit Minta Pembenahan Regulasi di BPDPKS

Usai Jokowi Resmi Cabut Larangan Ekspor CPO, Organisasi Petani Kelapa Sawit Minta Pembenahan Regulasi di BPDPKS

Whats New
Wall Street Berakhir Merah, Investor Masih Lakukan Aksi Jual, Saham–saham Retail Masih Tertekan

Wall Street Berakhir Merah, Investor Masih Lakukan Aksi Jual, Saham–saham Retail Masih Tertekan

Whats New
SPKS Sambut Baik Keputusan Jokowi Cabut Larangan Ekspor Minyak Goreng

SPKS Sambut Baik Keputusan Jokowi Cabut Larangan Ekspor Minyak Goreng

Whats New
Syarat dan Biaya Cabut Berkas Motor Tanpa Calo

Syarat dan Biaya Cabut Berkas Motor Tanpa Calo

Spend Smart
Keran Ekspor CPO dan Minyak Goreng Dibuka Lagi, GAPKI: Terima Kasih Bapak Presiden

Keran Ekspor CPO dan Minyak Goreng Dibuka Lagi, GAPKI: Terima Kasih Bapak Presiden

Whats New
E-Toll Bakal Diganti MLFF Buat Bayar Tol, Bagaimana Nasib Uang Elektronik Perbankan?

E-Toll Bakal Diganti MLFF Buat Bayar Tol, Bagaimana Nasib Uang Elektronik Perbankan?

Whats New
[ POPULER MONEY ] Tarif Listrik Pelanggan 3.000 VA Bakal Naik | Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

[ POPULER MONEY ] Tarif Listrik Pelanggan 3.000 VA Bakal Naik | Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

Whats New
Subsidi BBM dan Listrik Bengkak, Sri Mulyani Minta Anggaran Ditambah

Subsidi BBM dan Listrik Bengkak, Sri Mulyani Minta Anggaran Ditambah

Whats New
Dapat Restu Jokowi, Sri Mulyani Siap Naikkan Tarif Listrik Orang Kaya

Dapat Restu Jokowi, Sri Mulyani Siap Naikkan Tarif Listrik Orang Kaya

Whats New
STA Resources Target Ekspansi Perkebunan Sawit hingga 50.000 Hektar 2025

STA Resources Target Ekspansi Perkebunan Sawit hingga 50.000 Hektar 2025

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.