"Jangan Sampai Penurunan Harga BBM Hanya Dinikmati Pengguna Kendaraan Pribadi"

Kompas.com - 19/01/2015, 11:01 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengingatkan pemerintah untuk bersama-sama dengan Organda dan pemangku kepentingan lain, sesegera mungkin menyusun formulasi penetapan tarif angkutan umum dalam kota.

Terus berubahnya harga bahan bakar minyak (BBM) menjadi momen untuk mengkaji-ulang penetapan tarif secara periodik.

Pengurus harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, jangan sampai penurunan harga BBM tidak ada manfaatnya bagi masyarakat menengah ke bawah, yang notabene banyak menggunakan jasa angkutan umum.

“Jangan sampai, turunnya harga BBM hanya dinikmati pemilik kendaraan pribadi. Kalau tidak ini akan menjadi paradoks bahwa pemerintah ingin mendorong penggunaan angkutan umum,” kata Tulus kepada Kompas.com, akhir pekan lalu.

Paling tidak, lanjut dia, pemerintah bisa melihat pergerakan harga BBM dalam 3-6 bulan. Tulus mengatakan, pemerintah provinsi harus membahas hal ini segera dan menetapkan kebijakan tarif yang lebih permanen.

“Kalau dulu tarif naik lantaran kenaikan harga BBM. Sekarang harga BBM turun, harusnya tarif ikut menyesuaikan,” kata dia.

Dia bilang, selain harga BBM ada dua indikator lain yang bisa dijadikan acuan untuk menyusun formulasi tarif, yakni kurs rupiah serta inflasi. Kendati begitu, Tulus bilang, kalau pemerintah enggan mengintervensi instrumen tarif, setidaknya pemerintah bisa memberikan insentif kepada pengusaha angkutan.

“Misalkan biaya pajak kendaraan, atau bea masuk suku cadang. Sehingga harganya lebih murah. Kalau itu bisa diberikan, saya kira bisa, tidak harus naik tarif (ketika harga BBM kembali naik). Kan ironis, ketika kendaraan pribadi diberikan insentif fiskal, seperti LCGC, tapi angkutan umum justru tidak,” kata dia.

Senada, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit menilai, pemerintah memang sulit melakukan intervensi ke tarif, jika harga BBM sudah tidak lagi disubsidi.

Intervensi pemerintah bisa dilakukan dengan menetapkan standar pelayanan minimal (SPM), baik keselamatan dan pelayanan. Standar pelayanan meliputi diantaranya frekuensi ketersediaan armada, ketersediaan kursi penumpang, kondisi fisik dari kendaraan itu sendiri, serta terminal penumpang.

Sementara itu, keselamatan meliputi diantaranya kepatuhan perusahaan otobus melakukan uji layak kendaraan, dan juga pengetahuan uji kompetensi dari pengemudi, serta kondisi kendaraan yang layak jalan.

“Kalau pemerintah mau fokus ke situ saja, saya kita bisa (tarif itu) self-regulating. Nah yang menjadi pertanyaan, ketika pemerintah tidak mau masuk ke instrumen tarif, apakah operator angkutan umum itu terjadi kompetisi?” ujar Danang dihubungi Kompas.com, Minggu (18/1/2015).

Sayangnya, Danang menengarai para operator berpeluang menjadi ‘kartel’ alias janjian menentukan tarif sendiri. Jika sudah demikian, yang terbentuk adalah pasar ologipoli. “Jika tidak terjadi kompetisi,masyarakat yang dirugikan,” ucap dia.

baca juga: Harga Premium Turun, Seharusnya Harga Barang Juga Turun

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BERITA FOTO: Bayang-bayang Ancaman Resesi Ekonomi Global 2023

BERITA FOTO: Bayang-bayang Ancaman Resesi Ekonomi Global 2023

Whats New
Unit Usaha Merugi, SoftBank Berencana PHK 30 Persen Karyawan Vision Fund

Unit Usaha Merugi, SoftBank Berencana PHK 30 Persen Karyawan Vision Fund

Whats New
Pendaftaran PPG Prajabatan Gelombang 2 Ditutup Hari Ini, Klik ppg.kemdikbud.go.id

Pendaftaran PPG Prajabatan Gelombang 2 Ditutup Hari Ini, Klik ppg.kemdikbud.go.id

Whats New
Soal BSI Jadi BUMN, Stafsus Erick Thohir Klarifikasi: Prosesnya Masih Panjang

Soal BSI Jadi BUMN, Stafsus Erick Thohir Klarifikasi: Prosesnya Masih Panjang

Whats New
Begini Hitungan Tarif Jika Pakai Kompor Listrik Vs Kompor Gas Elpiji, Lebih Hemat atau Tidak?

Begini Hitungan Tarif Jika Pakai Kompor Listrik Vs Kompor Gas Elpiji, Lebih Hemat atau Tidak?

Whats New
Anjlok Lebih dari 1 Persen, IHSG Mulai Tembus Bawah Level 7.000

Anjlok Lebih dari 1 Persen, IHSG Mulai Tembus Bawah Level 7.000

Whats New
BPOM: Produk Mie Sedaap yang Ditarik di Hong Kong Berbeda dengan yang Beredar di Indonesia

BPOM: Produk Mie Sedaap yang Ditarik di Hong Kong Berbeda dengan yang Beredar di Indonesia

Whats New
Tanggal Berapa Potongan Admin BCA Setiap Bulannya? Simak Jadwalnya

Tanggal Berapa Potongan Admin BCA Setiap Bulannya? Simak Jadwalnya

Spend Smart
Bunga Deposito Berangsur Naik, Cek Daftar Perbandingannya di BRI, BCA, Mandiri, BNI dan BTN

Bunga Deposito Berangsur Naik, Cek Daftar Perbandingannya di BRI, BCA, Mandiri, BNI dan BTN

Whats New
Naik Rp 3.000 Per Gram, Cek Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Naik Rp 3.000 Per Gram, Cek Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Update Rute dan Jadwal KA Argo Sindoro Semarang-Jakarta 2022

Update Rute dan Jadwal KA Argo Sindoro Semarang-Jakarta 2022

Spend Smart
Jumlah Nasabah Tabungan Emas Pegadaian Capai 5,3 Juta Orang per Agustus 2022

Jumlah Nasabah Tabungan Emas Pegadaian Capai 5,3 Juta Orang per Agustus 2022

Whats New
Kementerian BUMN Tunjuk Heru Handayanto Jadi Direktur Keuangan IFG yang Baru

Kementerian BUMN Tunjuk Heru Handayanto Jadi Direktur Keuangan IFG yang Baru

Whats New
Masa Berlaku Paspor Akan Jadi 10 Tahun, Ini Syarat, Cara, hingga Mekanisme Penerbitannya

Masa Berlaku Paspor Akan Jadi 10 Tahun, Ini Syarat, Cara, hingga Mekanisme Penerbitannya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.