Presiden Jokowi Minta BKPM Prioritaskan 3 Hal Ini

"Tantangan selain infrastuktur dan logisik, ada masalah lisensi bisnis, yang akan berdampak pada waktu, biaya, ketidakpastian, dan transparansi. Lalu, ada masalah regulasi atau kebijakan dan yang terakhir adalah isu tenaga kerja atau buruh," kata Himawan dalam acara Indonesia, China, and The Pacific Rim Relationship; Economy, Business, and Foreign Investment Outlook di Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (20/1/2015).

Menyadari kendala ini, BKPM merancang tiga poin prioritas yang langsung ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo. Pertama ialah untuk perubahan sistem lisensi. Kedua, memecahkan sejumlah masalah investasi dan terakhir mengembangkan iklim investasi Indonesia.

"Pertama kita akan ada pembaruan di sistem pengadaan lisensi (one stop service), yang mana akan lebih cepat, mudah, transparansi, dan terintegrasi. Bahkan, dalam sistem baru ini, Presiden Jokowi bisa memantau langsung jalannya proses investasi," lanjut Himawan.

Selanjutnya, BKPM akan memetakan jumlah investasi yang bermasalah dan BKPM akan berperan sebagai clearing house atau tempat penyelesaian masalah.

Berdasarkan data dari BKPM, saat ini BKPM sedang mengerjakan hampir 100 lebih investasi bermasalah yang terbagi dalam enam sektor, yaitu sektor energi, labor-intensive industry, agrikultur, maritim, import substitution, dan industri ekspor. BKPM menargetkan realisasi investasi pada 2019 akan mencapai angka Rp 933 triliun dengan rata-rata pertumbuhan investasi sebesar 15,4 persen.