Pengusaha Perikanan Nilai Kebijakan KKP Cacat

Kompas.com - 21/01/2015, 15:39 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaku usaha perikanan menilai berbagai kebijakan KKP terdapat cacat dan perlu ditinjau ulang. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain soal moratorium izin kapal, pencabutan subsidi solar bagi nelayan, larangan alih muatan, dan larangan penangkapan sejumlah spesies.

Hal ini disampaikan oleh perkumpulan pelaku usaha di bidang perikanan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), di Komisi IV DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2015). "Contohnya Permen 56, kami sebenarnya setuju tapi tidak semua kapal asing itu melanggar. Miliaran rupiah investasi hancur karena ini," kata Yussuf selaku Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV, Jakarta, Rabu (21/1/2015) pagi.

Perwakilan Asosiasi Perikanan Nusantara (Aspen) S M Tampubolon, mempertanyakan Surat Izin Penangkapan Ikan atau SIPI yang belum habis masa berlakunya. Kata dia, ada beberapa nelayan yang masih memegang SIPI non-kadaluarsa, namun karena peraturan tersebut semua tangkapan yang ada jadi sia-sia.

"Ada SIPI yang masih berlaku tapi sudah disuruh berhenti. Padahal SIPI itu kan tolak ukur usaha penangkapan ikan," jelas Tampubolon.

Mengenai Permen No. 57 tahun 2014 perihal larangan alih muatan di tengah laut, forum berpendapat bahwa ini akan merugikan nelayan. Pasalnya jika jarak tempuh nelayan menuju pelabuhan itu jauh, hasil tangkapan ketika sampai mutunya sudah hancur.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Target Pendapatan Negara 2023 Dipatok Rp 2.443,6 Triliun, Paling Besar dari Perpajakan

Target Pendapatan Negara 2023 Dipatok Rp 2.443,6 Triliun, Paling Besar dari Perpajakan

Whats New
Token Tadpole Finance Resmi Jadi Aset Kripto Terdaftar di Bappebti

Token Tadpole Finance Resmi Jadi Aset Kripto Terdaftar di Bappebti

Rilis
Genjot Pemulihan Ekonomi Nasional, Puan Minta Pemerintah Pertajam Insentif Pajak

Genjot Pemulihan Ekonomi Nasional, Puan Minta Pemerintah Pertajam Insentif Pajak

Whats New
Hadapi Ancaman Resesi Global, Wakil Ketua MPR: RI Termasuk Negara yang Fundamental Perekonomiannya Kuat

Hadapi Ancaman Resesi Global, Wakil Ketua MPR: RI Termasuk Negara yang Fundamental Perekonomiannya Kuat

Whats New
APBN 2023 Lebih Banyak Dikucurkan Buat Infrastruktur, Pendidikan, hingga Bansos

APBN 2023 Lebih Banyak Dikucurkan Buat Infrastruktur, Pendidikan, hingga Bansos

Whats New
Perumnas Gandeng IPB Sediakan Hunian Bagi Tenaga Pendidik

Perumnas Gandeng IPB Sediakan Hunian Bagi Tenaga Pendidik

Rilis
Kode Bank BCA Syariah dan Bank Lain untuk Keperluan Transfer Beda Bank

Kode Bank BCA Syariah dan Bank Lain untuk Keperluan Transfer Beda Bank

Spend Smart
Setoran Awal dan Cara Buka Rekening BRI Britama X secara Online

Setoran Awal dan Cara Buka Rekening BRI Britama X secara Online

Whats New
Erick Thohir Sebut Pertamina Belum Dapat Penugasan Naikkan Harga Pertalite

Erick Thohir Sebut Pertamina Belum Dapat Penugasan Naikkan Harga Pertalite

Whats New
Mudah, Begini Cara Tarik Tunai Saldo OVO di ATM BCA dan Bank Lainnya

Mudah, Begini Cara Tarik Tunai Saldo OVO di ATM BCA dan Bank Lainnya

Whats New
Ini Upaya Menteri ESDM Atasi Subsidi BBM Agar Tak 'Jebol'

Ini Upaya Menteri ESDM Atasi Subsidi BBM Agar Tak "Jebol"

Whats New
Tahun Depan Diperkirakan Stagflasi, Masyarakat Menengah ke Bawah Harus Waspada

Tahun Depan Diperkirakan Stagflasi, Masyarakat Menengah ke Bawah Harus Waspada

Whats New
Promo XL Axiata dalam Rangka HUT Ke-77 RI

Promo XL Axiata dalam Rangka HUT Ke-77 RI

Rilis
Bangun Infrastruktur Dasar IKN, Kementerian PUPR dapat Anggaran Rp 20,8 Triliun di 2023

Bangun Infrastruktur Dasar IKN, Kementerian PUPR dapat Anggaran Rp 20,8 Triliun di 2023

Whats New
Respons Pernyataan Ketua MPR, Sri Mulyani: Rasio Utang RI Sudah Turun Tajam

Respons Pernyataan Ketua MPR, Sri Mulyani: Rasio Utang RI Sudah Turun Tajam

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.