Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perpanjangan Izin Operasi Freeport Tergantung Perkembangan Enam Bulan ke Depan

Kompas.com - 26/01/2015, 10:20 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah segera akan memutuskan perpanjangan operasi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia, dalam enam bulan ke depan.

“Dalam enam bulan itu kita tetap akan menyelesaikan amandemen kontrak,” tutur Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) R Sukhyar, di Jakarta, Minggu (25/1/2015).

Untuk menyelesaikan poin-poin amandemen kontrak tersebut, maka pemerintah dan Freeport sepakat melanjutkan pembahasan selama enam bulan ke depan. Sukhyar bilang, ada perbedaan dari nota kesepahaman enam bulan pertama dengan yang akan datang.

“Sekarang ada tambahan lagi kan, muatan-muatan kontribusi lebih Freeport kepada Papua khususnya, kemudian local content sudah harus quantified 5 persen per tahun,” kata Sukhyar.

Sukhyar menjelaskan, saat ini memang Freeport telah menunjukkan komitmennya dengan investasi di tambang bawah tanah (underground mining) senilai 15 miliar dollar AS.

Dia menaksir, untuk proyek ini sudah 6 miliar dollar AS yang direalisasikan. Sukhyar lebih lanjut mengatakan, pembangunan underground mining ini berkaitan erat dengan poin pembangunan smelter. Sebab, smelter yang rencananya akan dibangun di Gresik dengan nilai 2,3 miliar dollar AS akan mendapatkan pasokan dari tambang bawah tanah.

Kendati sudah menunjukkan kemajuan, Sukhyar menegaskan pemerintah masih akan melihat lagi perkembangan enam bulan ke depan untuk memutuskan izin operasi IUPK Freeport diperpanjang.

“Saya juga ingin menekankan Freeport dengan kondisi enam bulan ke depan itu memang harus ada kontrak dengan teknologi provider. Kemudian juga, masalah lahan, kepastian pemanfaatan lahan itu juga harus jelas, perencanaan konstruksi dan sebagainya. Freeport juga harus menunjukkan keseriusannya dalam enam bulan, kalau enggak bisa lain lagi ceritanya,” tandas dia.

baca juga: Pemerintah Perpanjang Pembahasan MoU dengan Freeport

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com