“Boleh (BPK mengaudit). Kan kita punya saham di sana (Freeport),” ungkap Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba), Kementerian ESDM, R Sukhyar, di Jakarta, Senin (26/1/2015).
Sejauh ini Freeport belum tersentuh oleh audit BPK, karena memang bukan lembaga pemerintah. Sukhyar mengatakan, Freeport sudah diaudit oleh auditor independen. Untuk meningkatkan transparansi, pemerintah berharap BPK bisa ikut masuk mengaudit Freeport. Misalnya, beberapa audit yang diperlukan yakni audit keuangan, audit teknis, serta audit penggunaan komponen lokal.
Tapi dia mengatakan juga audit tersebut tidak perlu dimasukkan sebagai klausul tambahan dalam negosiasi selanjutnya. “Enggak perlu. Itu bagian dari pengawasan. Cukup diawasi saja. Mereka kan ada audit independen. Kita lihat saja hasil auditnya itu,” imbuh dia.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanDapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com
Daftarkan EmailPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.